Artikel

Pengelolaan sampah organik kian menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Keuangan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pengelolaan sampah organik yang melibatkan masyarakat dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Hal ini disampaikan dalam publikasi resmi Kemenkeu.go.id (Juni 2025) sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Sampah organik menyumbang lebih dari 50 persen dari total

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan percepatan penanganan sampah nasional melalui pendekatan hulu ke hilir. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju sebagaimana diberitakan oleh Setkab.go.id (26 Juni 2025). Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pendekatan sistematis, dimulai dari pembatasan timbulan sampah, pemilahan sejak dari sumber, hingga pengolahan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Instruksi ini

Pemerintah melibatkan Danantara, badan holding yang menaungi sejumlah BUMN strategis, dalam proyek pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy). Informasi ini disampaikan Kompas.com (10 Juni 2025) dan menjadi perhatian banyak pihak. Proyek ini dinilai sebagai salah satu upaya penting. Tujuannya untuk mengatasi masalah timbunan sampah yang semakin meningkat di berbagai kota besar di Indonesia. Timbunan

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui peluncuran program Sampah Segar yang didukung oleh sistem pengelolaan real-time. Program ini merupakan inovasi yang mengedepankan pengelolaan sampah sejak dari sumber, dengan mengutamakan penanganan sampah segar agar tidak menumpuk, tidak menimbulkan bau, dan mudah ditangani dalam proses pengolahan berikutnya【Warta Jogja, 16 April 2025】.

Di tengah tantangan krisis sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Sleman menegaskan posisinya sebagai pionir dalam pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan. Melalui pengembangan dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Sleman kini mampu mengelola sampah secara lokal sekaligus mengubahnya menjadi energi alternatif berupa Refuse Derived Fuel (RDF). Langkah ini tidak hanya menjawab permasalahan teknis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meresmikan Pusat Daur Ulang Sampah (Sulteng Recycle Center) sebagai wujud komitmen mengatasi permasalahan sampah plastik sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi sumber energi. Dalam acara peluncuran yang dihadiri langsung oleh Gubernur Anwar Hafid, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berpeluang menjadi bagian dari solusi

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menyampaikan target penting dalam pengelolaan sampah nasional: sebanyak 30 kota besar ditargetkan memiliki fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berfungsi penuh pada tahun 2029. Setiap kota diharapkan mampu menghasilkan hingga 20 megawatt listrik dari konversi sampah. Target ini bukan sekadar ambisi teknologis, tapi juga respons terhadap dua tantangan besar sekaligus:

Kabupaten Tabalong tengah melangkah ke fase penting dalam pengelolaan sampah. Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan awal 2025, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan review terhadap Detail Engineering Design (DED) pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST). Upaya ini ditargetkan mampu mengurangi timbulan sampah hingga 60 persen, sebuah angka yang mencerminkan

Pengelolaan sampah di Kota Bandung kembali menjadi sorotan setelah muncul rencana penggunaan teknologi insinerator sebagai salah satu solusi penanganan timbulan sampah yang terus meningkat. Di tengah keterbatasan lahan, tekanan di TPA Sarimukti, dan dinamika operasional pengangkutan, insinerator dipandang oleh sebagian pihak sebagai jalan keluar yang cepat dan efisien. Namun demikian, penting untuk melihat kembali pendekatan

Setelah menghadapi masa darurat sampah akibat kebakaran di TPA Sarimukti, Pemerintah Kota Cimahi resmi mengakhiri status darurat tersebut. Pembukaan kembali Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan aturan yang lebih ketat menjadi sinyal dimulainya kembali upaya penanganan sampah secara sistematis. Namun, apa yang dilakukan Cimahi hari ini bukan hanya bentuk pemulihan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang

Permasalahan sampah di daerah bukan lagi sekadar isu kebersihan lingkungan, melainkan sudah menjadi tantangan tata kelola pelayanan publik yang multidimensi. Kabupaten Magelang menjadi salah satu contoh daerah yang mengambil langkah konkret dan progresif dalam merespons tantangan ini, dengan membangun dan mengembangkan sistem Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) berbasis masyarakat. TPS3R yang baru saja diresmikan di

Kota Cilegon terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sektor pengelolaan sampah. Salah satu inisiatif yang menarik perhatian adalah peluncuran aplikasi Jerapah (Jemput Ragam Sampah) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam melaporkan sampah liar dan menjadwalkan pengambilan sampah terpilah yang bernilai guna. Ini adalah langkah positif dalam mendorong digitalisasi layanan publik

Pada tahun 2024, Syncore Indonesia melalui BLUD.id diberikan kesempatan untuk melakukan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III DLH Kabupaten Bekasi. Proyek ini menjadi salah satu tonggak penting bagi Syncore Indonesia dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia. Proses penyusunan dokumen administratif ini

Kunjungan Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mekarrahayu dan Tegallega di Bandung menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan sampah saat ini tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional. Dua fasilitas ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif,

Di tengah kesibukan kerja, seringkali kita lupa bahwa aktivitas kantor juga menyumbang timbunan sampah yang tidak sedikit. Padahal, dengan sedikit perubahan kebiasaan, kita bisa berkontribusi signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menerapkan prinsip minim sampah atau zero waste di tempat kerja bukan hanya tren, tetapi sebuah kebutuhan. Berikut adalah empat cara praktis yang bisa segera diterapkan

Setiap hari, ribuan ton sampah rumah tangga dan kemasan sekali pakai dihasilkan di kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Mulai dari pasar tradisional hingga perumahan modern, limbah ini mengalir ke TPA yang semakin penuh, tanpa banyak proses pengolahan yang berarti di antara titik awal dan akhirnya. Sering kali masyarakat beranggapan bahwa urusan sampah cukup ditangani petugas

Pada November 2024, Syncore Indonesia melalui BLUD.id mendapatkan kepercayaan dari IPCI untuk melakukan penyusunan dokumen administratif untuk UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Kabupaten Indramayu. Proyek ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih profesional dan berkelanjutan di Indonesia. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT sebagai pakar

Data terbaru yang dirilis oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan total timbulan sampah di Indonesia mencapai 33,86 juta ton per tahun, berdasarkan input dari 313 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, baru 59,82% atau sekitar 20,26 juta ton yang berhasil dikelola melalui upaya pengurangan maupun penanganan. Sementara itu, sisanya

Setiap kota besar di Indonesia menghadapi dua persoalan besar yang saling berkaitan, yaitu sampah dan energi. Volume timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Di sisi lain, kebutuhan energi nasional juga semakin tinggi, namun masih bergantung pada sumber daya fosil yang terbatas dan berdampak lingkungan. Sementara itu, sebagian besar sampah masih berakhir di

Pada akhir tahun 2024, tepatnya di bulan September, Syncore Indonesia melalui BLUD.id melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul untuk membantu penyusunan dokumen administratif sebagai syarat penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul. Pengolahan sampah di UPTD ini melibatkan transformasi sampah menjadi produk-produk yang bernilai

Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) senilai Rp75,9 miliar yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten menarik perhatian publik. Dalam proses penyidikan, seorang ahli tata kelola sampah dari Institut Teknologi Bandung turut diperiksa untuk memberikan pandangan teknis terkait substansi proyek tersebut. Peristiwa ini memberikan kesempatan untuk kembali merefleksikan

Sampah plastik telah menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di era modern ini, termasuk di Indonesia. Namun, di balik masalah tersebut, tersimpan potensi besar jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sampah plastik, alih-alih hanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan, sebenarnya bisa diubah menjadi berbagai barang yang memiliki nilai guna,

Bayangkan jika setiap bungkus plastik, botol minuman, atau sisa makanan yang kita buang justru bisa membuka lapangan kerja, menjadi bahan baku industri, dan memperkuat ekonomi lokal. Bukan sekadar mimpi, inilah gagasan besar di balik ekonomi sirkular yang kini mulai digaungkan dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Namun kenyataannya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Pada tahun 2024, tim Syncore Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang untuk membantu penyusunan dokumen administratif sebagai syarat penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang, yang telah membangun pabrik

Kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal di wilayah Limo, Depok, menjadi catatan penting dalam perjalanan pengelolaan sampah di tingkat daerah. TPA yang telah beroperasi sejak 2009 tanpa izin lingkungan ini kini tengah dalam proses penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah menyebut kasus ini sebagai bahan pembelajaran untuk penguatan sistem di masa

Sampah organik, seperti sisa sayuran, kulit buah, dan daun kering, seringkali menjadi penyumbang terbesar tumpukan sampah rumah tangga. Padahal, jika diolah dengan benar, sampah jenis ini bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kesuburan tanah, yaitu kompos. Mengolah sampah organik menjadi kompos tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga menghasilkan

Masalah sampah tidak akan selesai hanya dengan membangun lebih banyak tempat pembuangan atau menyediakan truk angkut. Seberapa besar pun upaya pemerintah, tanpa keterlibatan masyarakat, sistem pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Karena itu, PP Nomor 81 Tahun 2012 menempatkan masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Dalam Pasal

Pada tahun 2023, tim Syncore Indonesia melalui BLUD.id melanjutkan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat penerapan BLUD untuk UPT TPSA Bagendung Kota Cilegon. Proyek ini sebenarnya dimulai pada bulan November 2022, namun mengalami berbagai tantangan yang sempat menghambat kelancarannya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya data yang lengkap serta keterbatasan pemahaman terkait bidang pengelolaan

Data dari World Population Review dalam infografik IndonesiaBaik.id menunjukkan kenyataan yang mengkhawatirkan: Indonesia berada di posisi ke-5 sebagai penyumbang sampah plastik ke laut, dengan angka mencapai 56.333 ton per tahun. Fakta ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan sampah plastik kita masih jauh dari kata berhasil. Syncore Indonesia sebagai konsultan di bidang

Permasalahan sampah di tempat umum bukanlah isu baru, namun selalu relevan untuk dibahas. Taman kota yang indah, trotoar yang nyaman, atau fasilitas publik lainnya seringkali ternodai oleh sampah yang berserakan. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan dan kenyamanan bersama. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya kolektif dan strategi yang

Setiap hari kita menghasilkan sampah, baik dari rumah, tempat usaha, kantor, hingga aktivitas di ruang publik. Meskipun pengurangan sampah sudah mulai diterapkan, tidak semua sampah bisa dihindari. Ketika sampah sudah terlanjur ada, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah menangani sampah dengan benar. Itulah kenapa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Aturan ini menjelaskan

Pada tahun 2022, Syncore Indonesia melalui BLUD.id mendapat kepercayaan besar untuk melakukan kajian kelayakan untuk UPT Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cirebon. Proyek ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam pengelolaan sampah di dua wilayah tersebut, tetapi juga menjadi batu loncatan bagi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang merupakan langkah strategis dalam

Pemerintah terus mendorong tercapainya target Indonesia bebas sampah pada tahun 2025. Komitmen ini ditegaskan kembali melalui kunjungan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengwitani, Bali, sebagaimana diberitakan oleh Detik Bali. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan sampah kini mendapat perhatian lintas sektor, tidak lagi dianggap sebagai

Setiap keputusan pembelian yang kita buat memiliki dampak, tidak hanya pada dompet kita tetapi juga pada planet ini. Gaya hidup konsumtif seringkali berkontribusi pada penumpukan sampah yang signifikan. Namun, kabar baiknya adalah, dengan beberapa penyesuaian sederhana dalam kebiasaan berbelanja, kita bisa menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Menerapkan prinsip sustainable living tidak

Sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Indonesia. Setiap tahun, jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat. Jika tidak dikendalikan sejak dari sumbernya, beban lingkungan akan semakin berat, dan sistem pengelolaan sampah yang ada pun tidak akan mampu mengimbanginya. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menghentikan pola swastanisasi dalam pengelolaan sampah dan menggantinya dengan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tahun 2025. Proses pembentukan BLUD telah dilakukan pada tahun 2024 dengan mempersiapkan analisis kelayakan dan pemenuhan syarat penerapan BLUD pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Langkah ini menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat pengelolaan layanan publik, khususnya

Masalah sampah, terutama sampah rumah tangga, menjadi isu lingkungan yang semakin mendesak. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin penuh dan banyak material berharga terbuang sia-sia bercampur dengan sampah lainnya. Padahal, sebagian besar sampah yang kita hasilkan sebenarnya bisa dikelola lebih baik jika dipilah sejak dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Memulai kebiasaan memilah sampah di

Diawali dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Tujuannya adalah untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan di tingkat nasional. Perpres ini juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah)

Indonesia tengah menghadapi krisis persampahan yang sangat serius. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, sebanyak 113 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahaya tentang buruknya sistem pengelolaan sampah di negeri ini. Setiap hari, sampah terus bertambah dari rumah tangga, industri, dan berbagai sektor

Sadarkah kamu, tumpukan sampah plastik sekali pakai di sekitar kita semakin mengkhawatirkan? Kantong kresek yang menggunung, botol air mineral yang berserakan, dan sedotan plastik yang mencemari lingkungan hanyalah sebagian kecil dari masalah besar ini. Yuk, bergerak bersama! Setiap orang punya kesempatan untuk berkontribusi mengurangi jejak buruk sampah sekali pakai. Caranya pun tidak sulit, lho! Simak

Krisis Sampah dan Kebutuhan Regulasi Baru Sampah telah menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi barang telah memicu lonjakan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah dan mengelola sampah secara mandiri masih sangat rendah,