Mitra BLUD
Berbasis Teknologi
Konsultasi Gratis
Register

Artikel

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, PRA BLUD /

Pengertian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah yakni dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penyusunan DPA-BLUD merupakan tugas dan […]

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Penerapan Referensi BLU dan BLUD di wilayah Indonesia

Leave a Comment / Artikel, PRA BLUD /

Setelah terjadinya perubahan zaman dari orde baru menuju reformasi, maka sebagaimana mestinya terjadi reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Sehubungan dengan adanya reformasi di bidang keuangan Negara ini maka dibuatlah regulasi untuk

Penerapan Referensi BLU dan BLUD di wilayah Indonesia Read More »

Pendapatan APBD Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, LAPORAN KEUANGAN /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai unit atau satuan kerja perangkat daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa. BLUD menggunakan pendapatanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah, jenis pendapatan BLUD terdiri atas jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak

Pendapatan APBD Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Kapitasi BPJS pada Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU /

Dana kapitasi dari BPJS digunakan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan untuk pengeloaan dan pemanfaatan dana kapitasi dari BPJS untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana kapitasi

Kapitasi BPJS pada Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Surplus Anggaran Badan Layanan Umum

Leave a Comment / Artikel /

 Dalam pasal 29 PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa “Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU”. Surplus anggaran BLU yang dimaksud disini adalah selisih lebih antara pendapatan

Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Read More »

Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, BLUD, LAPORAN KEUANGAN /

Setelah Saturan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka segala penerimaan atas penjualan barang dan/ atau jasa tidak perlu disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan ditampung ke rekening BLUD. Rekening BLUD dapat terdiri dari Rekening Penerimaan BLUD,

Rekening Badan Layanan Umum Daerah Read More »

PELATIHAN PPK BLUD DINKES KABUPATEN KARAWANG

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, Pelatihan /

Sebanyak 50 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang baru saja mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang diselenggarakan dalam dua gelombang. Pelatihan gelombang pertama diikuti 27 puskesmas dan diselenggarakan pada Senin s.d. Rabu, 9 – 11 April 2018. Sedangkan gelombang kedua diikuti sebanyak 23 puskesmas pada Hari Senin s.d. Rabu,

PELATIHAN PPK BLUD DINKES KABUPATEN KARAWANG Read More »

Workshop penyusunan RBA BLU LMAN Kemenkeu

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, RBA /

Workshop penyusunan RBA BLU LMAN Kemenkeu berlangsung pada hari kamis-jumat, 19-20 April 2018 di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Workshop yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan dua narasumber konsultan BLU dan BLUD, yaitu Bapak Rudy Suryanto, S.E., M.Si., Ak., CA di hari pertama workshop dan Bapak Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M di hari kedua workshop.

Workshop penyusunan RBA BLU LMAN Kemenkeu Read More »

Pengakuan Biaya Non Operasional BLUD

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diberikan kepada satuan kerja maupun unit kerja mewajibkan suatu instansi untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Pola pengelolaan tersebut secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa setelah ditetapkannya status BLUD maka instansi harus menyusun laporan

Pengakuan Biaya Non Operasional BLUD Read More »

Scroll to Top