Artikel

Beban dan Belanja BLU berdasarkan Permenkeu No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Beban BLU (Badan Layanan Umum) adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban juga timbul karena adanya penyetoran BLU atas PNBP ke kas negara. Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja atas alokasi APBN dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Rupiah Murni (RM) dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berikut merupakan transaksi yang menjadi ruang lingkup beban dan belanja BLU BEBAN BLU Beban Pegawai Beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Beban Barang dan Jasa Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/atau pemanfaatan barang konsumsi dan ektrakomptabel dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP. Beban Persediaan Beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Beban sehubungan dengan pengeluaran barang persediaan untuk dijual dalam rangka pelayanan BLU dan/atau pemanfaatan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat. Beban Pemeliharaan Beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLU dan perolehan dan/atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP. Beban Perjalanan Dinas Beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU – DIPA PNBP. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban sehubungan dengan estimasi piutang tak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan. Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi Beban sehubungan dengan penurunan nilai manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistemastis atas nilai suatu aset tetap yang bersangkutan. Beban Amortisasi merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa khusus untuk Aset Tidak Berwujud. BELANJA BLU Belanja realisasi DIPA Rupiah Murni (RM) Belanja dari realisasi DIPA RM sesuai dengan SPM/SP2D antara lain : a. Belanja Pegawai (kelompok akun 51) b. Belanja Barang (kelompok akun 52, kecuali sub kelompok 525) c. Belanja Modal (kelompok akun 53, kecuali sub kelompok 537) Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU secara pengeluaran kas dan bank BLU seusai dengan SP3B/SP2B-BLU antara lain: a. Belanja Barang BLU (sub kelompok akun 525) b. Belanja Modal BLU (sub kelompok akun 537) Download dokumen lengkap Permenkeu No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU

Transaksi Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan BLU dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Berdasarkan Permenkeu No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BLU adalah sebagai berikut : Pendapatan dari alokasi APBN – DIPA RM Pendapatan dari realisasi belanja pegawai, barang dan jasa, dan/atau belanja modal atas pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni sesuai dengan SPM/SP2D. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat – DIPA PNBP Imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat – DIPA PNBP Imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLU yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah pusat yang membawahi maupun yang tidak membawahi organisasi vertikal BLU. Pendapatan hasil kerja sama – DIPA PNBP Perolehan pendapatan BLU dari kerja sama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional. Pendapatan hiibah bentuk uang/barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah pusat) – DIPA PNBP Pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitas non pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan. Pendapatan BLU lainnya – DIPA PNBP Pendapatan BLU yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU yang dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atas beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu. Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara – DIPA RM                           Pendapatan dari realisasi PNBP umum yang sumber dananya rupiah murni dan/atau untuk keuntungan rekening kas negara dan telah disetor ke rekening kas negara.

Pos pembiayaan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) muncul pada era pasca reformasi. Pos pembiayaan merupakan pos ketiga setelah sebelumnya, pada masa pra reformasi, hanya terdapat dua pos dalam APBD, yaitu pendapatan dan belanja. Munculnya pos pembiayaan dalam APBD merupakan upaya agar APBD yang disusun semakin informatif. Informasi yang disampaikan dengan adanya pemisahan pos ini adalah memisahkan antara pinjaman dari pendapatan daerah. Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah sementara, pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarakan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Silakan Download : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan ini mencakup (pasal 60): Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan piutang daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran ini terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Jika dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA). Silahkan kunjungi artikel terkait: Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan unsur penting dan memiliki posisi yang strategis dalam keuangan daerah. Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Bentuk dan susunan APBD pada era pra reformasi dan era pasca reformasi berbeda. Pada era pra reformasi, APBD mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Berdasarkan UUD Nomor 6 Tahun 1975, awalnya APBD hanya terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Selanjutnya, struktur tersebut berubah menjadi pendapatan dan belanja. Pada era pasca reformasi, bentuk APBD di dasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Keputusan tersebut, pada pasal 2 dijelaskan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, saat ini bentuk APBD didasarkan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Perbedaan struktur APBD pada masa pra reformasi dan pasca reformasi terletak pada adanya struktur pembiayaan. Pada masa pra reformasi, struktur pembiayaan tidak ada, dan baru muncul pada era pasca reformasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23, dijabarkan mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam Software Keuangan BLUD Syncore, penginputan dana APBD dilakukan melalui user login penerimaan dan pengeluaran. User penerimaan mencatat ketika dana APBD diterima melalui menu BKM APBD, dan user pengeluaran mencatat ketika dana APBD tersebut digunakan, yaitu dengan input di menu BKK APBD atau LS APBD. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana APBD tersebut dapat dilihat di menu laporan BKU APBD.