Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

Pengelolaan Utang Badan Layanan Umum Daerah

Usaha yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan Puskesmas setelah menjadi BLUD salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan melengkapi fasilitas yang ada. Untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas dilakukan melalui mekanisme belanja modal Puskesmas. Setelah menjadi BLUD, Puskesmas lebih fleksible dalam mengelola keuangannya termasuk dalam membuat perencanaan belanja modal. Salah satu wujud dari keleluasaan dalam […]

Pengelolaan Utang Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Prosedur Pencatatan Penerimaan dalam Badan Layanan Umum Daerah

Pencatatan dan Pendataan Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain BLUD yang sah Pertama yang harus dilakukan adalah kasir memberikan dokumen bukti pembayaran, rekap pendapatan dan uang dari pasien kepada bendahara penerimaan. Kemudian, Bendahara Penerimaan memverifikasi uang yang diterimanya dengan bukti pembayaran dan rekap. Jika tidak sesuai, maka dokumen dan uang dikembalikan ke kasir untuk direvisi.

Prosedur Pencatatan Penerimaan dalam Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Nilai Omset Badan Layanan Umum Daerah

Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007. Selanjutnya, nilai omset BLUD dapat dijadikan

Nilai Omset Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu unsur pola tata kelola BLUD yakni pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif atau kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Peran Tenaga Non Akutansi dalam PPK BLUD

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan

Peran Tenaga Non Akutansi dalam PPK BLUD Read More »

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dalam Pasal 99 hingga Pasal 105 membahas mengenai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa. Pengadaan Barang dan/ atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pengadaan Barang dan/ atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktik bisnis yang

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Investasi dalam Badan Layanan Umum Daerah

Mungkin kata investasi masih terdengar asing bagi Puskesmas ataupun Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah, karena masih cukup banyak yang belum mempunyai investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Padahal sebenarnya investasi dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah itu sendiri. Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun

Investasi dalam Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Laporan Audit Terakhir Sebelum BLUD

Syarat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diantaranya syarat substantif, teknis, dan administratif. Syarat substantif yakni penyelenggaraan BLUD untuk pelayanan umum masyarakat. Dan syarat teknis yakni kinerja layak dikelola dan dapat ditingkatkan dengan menjadi BLUD. Selanjutnya, syarat administratif mengenai dokumen-dokumen

Laporan Audit Terakhir Sebelum BLUD Read More »

EXPOSE PRA BLUD BERSAMA DINKES KABUPATEN CIREBON

Expose pra blud bersama dinkes kabupaten cirebon dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Mei 2018 di ruang pertemuan dinas kabupaten cirebon. Dinkes Kabupaten Cirebon memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 60 Puskesmas. Akan tetapi, 60 Puskesmas tersebut belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari mengalami beberapa hambatan, salah satunya adalah terkait

EXPOSE PRA BLUD BERSAMA DINKES KABUPATEN CIREBON Read More »

Scroll to Top