Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN BLUD

Pertanggungjawaban Pendapatan BLUD juga wajib dilakukan oleh instansi yang telah menerapkan sistem PPK BLUD. Bagaimana sistematika pertanggungjawaban Pendapatan BLUD ? yuk simak artikel dibawah ini Bendahara penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemimpin BLUD. Pernyampaian ini wajib melalui pejabat keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) […]

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN BLUD Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Belanja BLUD. Apa saja Pertanggungjawaban Belanja BLUD ? Yuk simak artikel kali ini. Bendahara pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri dari: Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU Bendahara pengeluaran BLUD melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BLUD Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan utang dan piutang BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas untuk melakukan piutang dan utang/pinjaman. Ketentuan pengelolaan piutang BLUD adalah sesuai dengan ketentuan berikut: Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BLUD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD. Apa saja Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD ? yuk simak artikel dibawah ini Secara umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki empat alur utama dalam melakukan pengelolaan keuangannya diantaranya adalah alur perencanaan, alur penatausahaan penerimaan, alur penatausahaan pengeluaran, dan alur akuntansi. Mekanisme penatusahaan pengeluaran BLUD

Alur Penatausahaan Pengeluaran BLUD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

PROSES PELAKSANAAN PENDAPATAN BLUD

Artikel kali ini, kita akan membahas mengenai proses pelaksanaan pendapatan BLUD. Bagaimana proses pendapatan pelaksanaan BLUD ? Silahkan simak artikel dibawah ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki alur pola pengelolaan tersendiri yang lebih fleksibel daripada alur pengelolaan keuangan daerah. Fleksibilitas BLUD dapat digunakan untuk mengelola keuangannya sendiri, artinya semua pendapatan yang diterima oleh masing-masing

PROSES PELAKSANAAN PENDAPATAN BLUD Read More »

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Dokumen RBA BAB III

Dokumen RBA BAB III secara garis besar berisi proyeksi pendapatan dan biaya yang akan diterima oleh Puskesmas di tahun anggaran. Lebih lengkapnya mengenai isi dari dokumen RBA BAB III adalah sebagai berikut: Analisis SWOT. Mengenai perkiraan kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman yang akan terjadi di tahun mendatang. Rencana peningkatan pelayanan Analisis factor internal dan eksternal

Dokumen RBA BAB III Read More »

Fungsi, Mekanisme, dan Contoh Jurnal di BLUD

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) badan layanan umum daerah merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun oleh masing-masing BLU/BLUD. RBA merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran. Anggaran merupakan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) Read More »

Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD

Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD akan dibahas di artikel kali ini. Apa saja Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD, silahkan simak artikel dibawah ini Bagi setiap UPT/D yang ingin menerapkan BLUD selain mempersiapkan persyaratan substantif, teknis dan dokumen administratif maka perlu juga mempersiapkan “Peraturan kepala daerah” yang biasanya disebut Peraturan Bupati atau Peraturan Wali

Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD Read More »

Scroll to Top