Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

November 2017

Contoh Dokumen RBA 5 BAB BLUD

Contoh Dokumen RBA 5 BAB BLUD Perlu diketahui bahwa RBA merupakan dokumen yang berisikan bab-bab dengan pokok bahasan yang berbeda. RBA bukan saja sebuah rincian rencana bisnis dan anggaran, melainkan berisikan mengenai analisa keuangan dan perencanaan tahun yang akan datang. RBA juga memuat sebuah analisa bisnis, bisa menggunakan SWOT atau pun analisa bisnis yang lainnya, […]

Contoh Dokumen RBA 5 BAB BLUD Read More »

Contoh Dokumen Laporan Keuangan Pokok PRA BLUD

Contoh Dokumen Laporan Keuangan Pokok PRA BLUD Dokumen ini merupakan dokumen yang wajib disusun sebelum menjadi BLU/BLUD. Hal ini ada di dalam Permendagri 61 tahun 2007 dan juga SE Mendagri 900/2008 tentang penilaian PPK BLUD. Laporan Keuangan Pokok berisikan mengenai Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan CaLK. Ketiga laporan tersebut wajib disajikan di dalam laporan pokok

Contoh Dokumen Laporan Keuangan Pokok PRA BLUD Read More »

Contoh Dokumen Pola Tata Kelola BLUD

Contoh Dokumen Pola Tata Kelola BLUD Pola Tata kelola BLUD ini lebih mengatur kepada tata kelola BLUD, mulai dari tata kelola struktur baru BLUD. Maksud seturktur baru bukanlah ada perombakan struktur, melainkan doubel fungsi. Contoh Direktur ditunjuk sebagai pimpinan BLUD. Kepala Tata usaha yang membawahi bendahara menjadi pejabat keuangan BLUD. Hal ini penting untuk dipahami

Contoh Dokumen Pola Tata Kelola BLUD Read More »

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Penerapan konsep badan layanan umum daerah (BLUD) tak melulu berjalan lancar. Masih terdapat beberapa permasalahan yang mengganjal terselenggaranya konsep BLUD dengan baik. Permasalahan ini diantaranya belum adanya kesepahaman mengenai BLUD antara pihak eksternal dan pihak internal. Intinya, kesepahaman bersama antar lintas sektor dalam penyusunan RBA, pelaksanaan, dan pelaporan masih perlu

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Read More »

Penyusunan RBA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Penyusunan RBA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Penyusunan RBA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri   Ketika sudah menjadi BLUD maka regulasi yang digunakan bukan lagi permendagri 13, melainkan permendagri 61 mengenai PPK BLUD, termasuk pelaporan rencana penganggarannya, bukan lagi menggunakan kode rekening namun menggunakan kode akun sesuai dengan peraturan meneteri dalam negeri.   berikut adalah format RBA dan Konsolidasi manual ke 3

Penyusunan RBA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Read More »

Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta Menuju Penuh BLUD

Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta merupakan lembaga yang memberikan jasa pelayanan pelatihan kesehatan kepada masyarakat. Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta disahkan menjadi BLUD pada tahun 2014, namun baru efektif pada tahun 2015. Sehingga bila dihitung sampai sekarang Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta sudah 2 tahun berjalan sebagai BLUD jadi statusnya yaitu menjadi BLUD secara bertahap. Terkait Visi &

Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta Menuju Penuh BLUD Read More »

Workshop PPK BLUD Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta

Terselenggaranya Workshop PPK-BLUD Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta dengan narasumber Bapak Niza Wibyana Tito M.Kom,.M.M yang berlangsung pada tanggal 28 – 30 November 2017 di Ruang Kresna Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta. Workshop ini diadakan karena Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta berstatus BLUD bertahap sehingga diwajibkan adanya memenuhi standard sebagai BLUD. Workshop PPK-BLUD Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta diadakan

Workshop PPK BLUD Badan Pelatihan Kesehatan Yogyakarta Read More »

Permasalahan implementasi PPK BLUD

Permasalahan Implementasi PPK BLUD di Indonesia

Permasalahan Implementasi PPK BLUD di Indonesia   Tim BLUD Syncore sudah berkeliling Indonesia, mulai dari BLUD Yogyakarta, Kabupaten Garut, Wonosobo, Boyolali, Kutai Barat, Aceh hingga ke BLUD daerah-daerah lain. Dari berkeliling dan memberikan pelatihan tersebut kami meringkas beberapa permasalahan yang terjadi dan penanganannya.   Permasalahan utama adalah belum selarasnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD. Contohnya

Permasalahan Implementasi PPK BLUD di Indonesia Read More »

Scroll to Top