PENATAUSAHAAN

Pendapatan merupakan imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan jasa layanan dapat berupa penerimaan tunai dan penerimaan non tunai. Pendapatan jasa layanan tunai biasanya berasal dari pasien-pasien yang langsung membayar sejumlah uang di kasir pada saat itu juga. Pendapatan jasa layanan non tunai merupakan alur untuk segala penerimaan yang langsung diterima melalui bank. Pendapatan Hibah Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Hibah yang diterima oleh BLUD dapat berupa barang, aset, maupun sejumlah dana. Hasil Kerjasama Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD. Penerimaan dari hasil kerja sama ini harus memiliki MOU dengan pihak ketiga yang menyatakan adanya kerja sama dengan BLUD yang bersangkutan. Apabila tidak ada MOU, maka perlu diperjelas lagi bentuk kerja sama dan perlu analisa penerimaan lebih lanjut. Pendapatan APBD Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang herasal dari DPA APBD. Pendapatan tersebut disalaurkan melalui SKPD masing-masing daerah. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Pendapatan lain-lain BLUD yang sah merupakan pendapatan selain penerimaan tunai, non tunai, hibah, kerja sama. Penerimaan lain-lain atau biasa disebut dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah ini dapat berupa: jasa giro pendapatan bunga keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD investasi pengembangan usaha referensi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lampiran)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang odan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara bukan Pajak, penatausahaan piutang adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak-hak pemerintah daerah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah daerah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Penatausahaan Piutang Tujuan penatausahaan piutang adalah sebagai berikut: menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang mengamankan transaksi piutang melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten Dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan   Kegiatan Penatausahaan Piutang Kegiatan penatausahaan piutang sebagai berikut: Membuat surat pernyataan piutang Membuat surat penagihan piutang Mengirimkan surat tagihan kepada petugas administrasi dan petugas pembukuan Membuat surat tentang penyerahan piutang yang tidak tertagih dengan membuat permintaan penagihan Membuat usulan penghapusan piutang Melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi Membuat daftar rekapitulasi piutang Membuat daftar umum piutang dan reklasifikasi piutang Membuat penyisihan piutang tidak tertagih dalam kartu penyisihan piutang tidak tertagih semesteran dan tahunan Melakukan pengarsipan dokumen Menyusun laporan-laporan. Formulir Penatausahaan Piutang Formulir yang digunakan dalam pencatatan piutang adalah: Surat Penagihan (SPn) Merupakan surat penagihan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk penagihan piutang kepada pihak terutang. Kartu Piutang Merupakan kartu yang menunjukkan jumlah piutang, mutasi, dan saldo piutang masing-masing debitur. Pencatatan piutang dilakukan pada saat timbulnya hak pemerintah atau adanya kewajiban kepada pihak lain kepada pemerintah. Pendatatan didasarkan atas dokumen sumber yang berasal dari surat ketetapan piutang, bukti setor dan surat penghapusan piutang. Kartu piutaang diisi setiap terjadi transaksi piutang. Daftar Rekapitulasi Piutang Merupakan daftar yang menunjukkan total mutasi dan saldo piutang menurut jenis piutangnya. Pencatatan kedalam daftar rekapitulasi piutang dilakukan secara periodik berdasarkan mutasi dalam kartu piutang. Daftar Saldo Piutang Merupakan daftar yang menunjukkan saldo piutang berdasarkan rekapitulasi masing-masing jenis piutang dan disajikan secara periodik. Daftar Umur Piutang Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokkan piutang yang menunggak (sudah melebihi jangka waktu kredit) berdasarkan lama waktu tunggakannya dan disajikan setiap akhir tahun. Daftar Rekapitulasi Saldo Piutang Untuk memudahkan reklasifikasi piutang dibuat daftar reklasifikasi saldo piutang yang menunjukkan jumlah bagian lancar dan jumlah bagian tidak lancar. Formulir Jurnal Aset (JFA) Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan, pengurangan dan penghapusan nilai aset pada neraca. Dalam hal ini nilai aset piutang pada neraca. Surat Pemindahan Penagihan Piutang Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk memindahkan pengurusan piutang ke SKPD baru apabila pihak terutang pindah SKPD. Surat Keterangan Tanda Lunas Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa piutang pihak terutang telah lunas.