Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

LAPORAN KEUANGAN

Mekanisme Pengeluaran Uang Kecil Badan Layanan Umum Daerah

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, hal tersebut sesuai dengan definisi yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam praktik sehari-hari, Uang Persediaan dapat disebut juga uang kecil. Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mekanisme pengeluaran uang […]

Mekanisme Pengeluaran Uang Kecil Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Pertanggungjawaban Kinerja Operasional Badan Layanan Umum Daerah

Dalam rangka mewujudkan akuntanbilitas dan transparansi di lingkungan SKPD atau Unit Kerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggunjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan

Pertanggungjawaban Kinerja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Layanan Umum Daerah

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris

Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Prosedur Pencatatan Invoice dan Berita Acara Serah Terima

Pencatatan dan Pendataan Dokumen Invoice, Berita Acara Serah Terima, dan SPD Pertama, berdasar SPD, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS dan dokumen lain. Dokumen lain tersebut terdiri dari Surat Pengantar SPP-LS Hutang, Ringkasan SPP-LS Hutang, Rincian SPP-LS Hutang. Lampiran yang perlu dipersiapkan untuk SPP-LS adalah Salinan SPD, Salinan Berita

Prosedur Pencatatan Invoice dan Berita Acara Serah Terima Read More »

Dana SiLPA Badan Layanan Umum Daerah

Penempatan nilai Input Sumber dana yang berasal dari Jasa Layanan & SiLPA pada Pagu Sumber dana kenapa dijadikan satu?. Dan kenapa setiap Program Kegiatan yang ada pada Program BLUD dipisahkan antara Program Kegiatan dari BLUD & Program Kegiatan dari BLUD SiLPA? Pertanyaan tersebut sering dilontarkan oleh pengguna Sistem Aplikasi PPK BLUD yang belum mengetahui setiap

Dana SiLPA Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Untuk Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD Syncore Gelar Seminar Nasional dan Penghargaan BLUD Terbaik  

Yogyakarta, 4 Agustus 2018 – Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah memandang perlu peraturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sesuai perpres 32 tahun 2014 dana kapitasi BPJS langsung ditranfers ke rekening dan dikelola langsung oleh puskesmas. Perpres tersebut sangat mendukung penyaluran dana BPJS, karena sebelumnya dana

Untuk Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD Syncore Gelar Seminar Nasional dan Penghargaan BLUD Terbaik   Read More »

Ragam acara Seminar Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD by Syncore

Seminar Nasional BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) telah diadakan oleh PT. Syncore Indonesia di Hotel Platinum Adisucipto Yogyakarta tepatnya di ruang Golden Ballroom Lantai 10.Syncore Indonesia merupakan perusahaan berbasis teknologi akuntansi, salah satu layanan yang diberikan oleh Syncore ialah terkait pola pengelolaan keuangan untuk BLUD, melalui acara Seminar Nasional BLUD ini Syncore mengemasnya dengan mengundang

Ragam acara Seminar Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD by Syncore Read More »

Pengelolaan Pendapatan Badan layanan umum daerah (BLUD)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara jelas menyebutkan bahwa setiap uang di APBD dalam penggunaannya perlu dibuatkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kalau RKA tidak dibuat maka menyalahi undang-undang. Untuk itu, jika pada SKPD lain disebut RKA maka di BLUD disebut RBA. Pendapatan BLUD bersumber dari Pendapatan Jasa layanan (Pendapatan dari Kapitasi,

Pengelolaan Pendapatan Badan layanan umum daerah (BLUD) Read More »

Kebijakan Akuntansi Aset Badan Layanan Umum Daerah

Kebijakan akuntansi aset BLUD adalah prinsip, dasar, konveksi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pengertian Aset dalam PSAK 1 bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Aset dibedakan

Kebijakan Akuntansi Aset Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Scroll to Top