Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

LAPORAN KEUANGAN

Mekanisme pelaporan BLUD UPTD dalam konsolidasi keuangan daerah, dari penyusunan hingga integrasi laporan keuangan berbasis akrual.

Membangun keselarasan: Mekanisme Pelaporan BLUD UPTD dalam Konsolidasi Keuangan Daerah

Artikel, BLU, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan /

Laporan Keuangan BLUD adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan, hasil kinerja, dan pencapaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan BLUD mencakup informasi penggunaan anggaran dan pendapatan dari layanan yang diberikan dalam mekanisme pelaporan keuangan. Regulasi yang Mengatur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Penyusunan laporan ini diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia, di antaranya : Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danย  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan laporan keuangan BLUD penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan SAP berbasis akrual. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BLUD berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin BLUD untuk menyusun laporan keuangan secara periodik, baik semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan yang disusun mencakup beberapa jenis seperti berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) danย  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Mekanisme pelaporan keuangan BLUD dimulai dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dilengkapi dengan laporan kinerja BLUDย  yang berisi informasi pencapaian hasil atau keluaran yang telah dicapai. Proses penyusunan tersebut harus diselesaikan paling lambat dua bulan setelah akhir periode pelaporan. Laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD yang telah disusun kemudian diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Audit dilakukan sesuai peraturan untuk memastikan laporan keuangan akurat, transparan, dan andal. Pemeriksaan ini juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Laporan keuangan dan kinerja BLUD direview oleh SKPD pengawas untuk memastikan kesesuaian dan keandalan data. Hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja BLUD menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tahunan BLUD. Laporan akhir ini menjadi dasar evaluasi kinerja, pengambilan keputusan keuangan, dan pelaporan kepada pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Pihak Dinas Kesehatan atau instansi terkait sering dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai sektor spesifik BLUD. Setelah laporan keuangan selesai di review dan diaudit langkah selanjutnya adalah mengkonsolidasikan laporan tersebut ke dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah dikonsolidasikan ke laporan keuangan SKPD selanjutnya diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.ย  Dalam situasi di mana standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha tertentu yang dikelola oleh BLUD, lembaga ini diberi kewenangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansinya sendiri. Kebijakan ini harus diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah agar tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, BLUD memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pengelolaan keuangannya dengan kebutuhan dan karakteristik layanan yang diberikan. Dari pembahasan terkait dengan laporan keuangan dan proses pelaporannya pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UPTD yang telah menerapkan BLUD dalam proses pelaporan keuangan yaitu: Kurangnya pemahaman terkait Standar Akuntansi Pemerintah Kurangnya pemahaman terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman terkait dengan Standar Akuntansi. Kurangnya pelatihan penyusunan laporan keuangan rutin menyebabkan laporan UPTD belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sehingga masih berbasis kas. Keterlambatan Penyusunan Laporan keuangan Keterlambatan penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh proses manual, kurangnya koordinasi antar unit, dan ketidaksesuaian kompetensi SDM yang tidak berlatar belakang akuntansi. Keterlambatan ini mengakibatkan terhambatnya penyusunan laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan ke laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, keterlambatan pada penyusunan laporan keuangan UPTD dapat dikatakan menghambat proses penyusunan laporan keuangan daerah. Kurangnya pemahaman terkait alur pelaporan keuangan Kurangnya pemahaman alur pelaporan keuangan disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait alur yang telah disusun. Kurangnya sosialisasi alur pelaporan keuangan menyebabkan ketidakpahaman UPTD, berdampak pada keterlambatan, kurangnya pengawasan, dan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kami menyadari bahwa banyak UPTD menghadapi masalah terkait laporan keuangan dan proses konsolidasi hingga laporan keuangan pemerintah daerah. Masalah ini sering muncul setiap pergantian staf keuangan di UPTD, yang membutuhkan sosialisasi untuk menyelaraskan pemahaman dalam penyusunan dan alur konsolidasi laporan keuangan. Sosialisasi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan merupakan komitmen kami untuk membantu UPTD yang menerapkan BLUD. Dengan sistem akuntansi berbasis teknologi, kami membantu UPTD menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai dari LRA hingga CaLK. Bersama dengan Pakar BLUD, kami lebih dari 1.400 BLUD di seluruh Indonesia, untuk menyediakan layanan sosialisasi laporan keuangan dan konsolidasi dari UPTD hingga pemerintah daerah. Komitmen ini merupakan bentuk konsistensi kami untuk memberikan solusi dan membantu UPTD dalam penyusunan dan pemahaman terkait laporan keuangan.

Membangun keselarasan: Mekanisme Pelaporan BLUD UPTD dalam Konsolidasi Keuangan Daerah Read More ยป

Pelaporan keuangan BLU/BLUD penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Konsep Dasar Pelaporan Keuangan BLU/BLUD

Artikel, BLU, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan /

Pelaporan keuangan BLU/BLUD merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020. Ketentuan ini mengharuskan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU mengikuti aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menetapkan bahwa laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun dengan menerapkan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP memungkinkan BLU dan BLUD menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan informasi yang jelas, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya.ย  Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan BLU/BLUD Laporan keuangan berperan dalam memastikan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan secara periodik. Selain itu, laporan ini mendukung fungsi manajemen dengan membantu evaluasi kegiatan, perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aset, kewajiban, serta ekuitas.ย  Tujuan pelaporan keuangan sesuai PP 71/2010 adalah menyajikan informasi yang bermanfaat untuk menilai akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Laporan ini menyediakan data tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, posisi keuangan, perubahan keuangan, serta kecukupan penerimaan untuk membiayai pengeluaran. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi alat penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.ย  Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan BLU/BLUD Dalam PP 71/2010, laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan sejumlah asumsi dasar yang menjadi landasan berpikir dalam proses akuntansinya. Asumsi-asumsi ini dianggap sebagai kebenaran yang sudah diterima dan tidak perlu dibuktikan, sehingga menjadi pedoman dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat tiga asumsi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Pertama, asumsi kemandirian entitas mengharuskan setiap unit pelaporan menyajikan laporan keuangan untuk menghindari ketidakselarasan. Kedua, asumsi kesinambungan entitas menganggap pemerintah akan terus beroperasi tanpa batas waktu tertentu. Dengan demikian, tidak terdapat rencana untuk menghentikan atau melikuidasi kegiatan operasional pemerintah dalam jangka pendek. Terakhir, asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement), artinya penyajian setiap kegiatan yang diasumsikan harus dapat dinilai dengan satuan uang. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan BLU/BLUD Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan tolok ukur fundamental yang harus dipenuhi agar informasi akuntansi yang disajikan dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang dijabarkan dalam PP 71/2010 sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan Relevan artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang ada dan benar-benar berguna bagi pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan harus bisa membantu kita memahami apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang mungkin terjadi ke depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi yang sudah terjadi.ย  Andal Keandalan merupakan pilar utama dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi yang disajikan harus bebas dari hal yang menyesatkan, kesalahan material, penyimpangan fakta, sehingga dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setiap informasi yang tercantum harus dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dapat dibandingkan Agar informasi keuangan pemerintah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kinerja keuangan, maka perlu dilakukan perbandingan, baik perbandingan secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan entitas pemerintah yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama).ย  Dapat dipahami Entitas pelaporan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipahami. Informasi tersebut harus disusun dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan dan lingkungan operasi entitas. Namun demikian, entitas pelaporan juga perlu memperhatikan kebutuhan informasi pengguna yang beragam dan menyediakan penjelasan tambahan jika diperlukan. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU/BLUD Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan berfungsi sebagai pedoman yang harus dipahami dan diterapkan oleh pembuat standar dalam merancang standar, pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menjalankan tugasnya, serta pengguna laporan keuangan untuk memahami informasi yang disajikan. Terdapat delapan prinsip dalam PP 71/2010 yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu sebagai berikut: Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, yaitu untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Apabila terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporannya.ย  Prinsip nilai historis Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, maka dapat menggunakan nilai wajar aset atau kewajiban.ย  Prinsip realisasi Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang wajib disusun oleh pemerintah. Mengingat hal tersebut, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal Informasi mengenai transaksi atau peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.ย  Prinsip periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan harus dibagi ke dalam periode, dengan periode utama tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan untuk mengukur kinerja dan menentukan posisi sumber daya entitas pelaporan. Prinsip konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode, namun perubahan metode akuntansi diperbolehkan jika metode baru mampu memberikan informasi yang lebih baik. Perubahan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan disajikan secara wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.ย  Penyusunan laporan keuangan BLU/BLUD harus memenuhi asumsi dasar, karakteristik kualitatif, dan prinsip-prinsip untuk memastikan informasi yang andal, akuntabel, dan transparan. Dalam hal ini, SyncoreBLUD berpengalaman mendampingi instansi BLU/BLUD dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual dan ketentuan lainnya. Dengan pendekatan profesional dan tim ahli, SyncoreBLUD memastikan laporan keuangan memenuhi standar, transparansi, akuntabilitas, dan terintegrasi dengan laporan induk pemerintah. Apabila ada pertanyaan atau

Konsep Dasar Pelaporan Keuangan BLU/BLUD Read More ยป

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UPDB Tangerang

Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 UPDB Tangerang

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan, UPDB /

Persiapan penyusunan laporan keuangan UPBD Tangerang tahun 2024 dilakukan melalui asistensi dengan Konsultan BLUD. Asistensi persiapan penyusunan laporan keuangan UPDB Tangerang tahun 2024 ini dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2024. Lingkup topik pembahasan pada hari Rabu, 13 November 2024ย  mengenai review perbaikan dan pengembangan sistem yang diajukan pada asistensi sebelumnya di tanggal 24-25 April 2024. Sementara itu, pembahasan selanjutnya terkait penyusunan laporan keuangan dan penggunaan rasio untuk memantau kinerja keuangan UPDB. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa sistem pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pertemuan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan UPDB. Pentingnya Penyusunan Laporan Rasio Amanah untuk Kendali UPDB Topik utama yang dibahas adalah Laporan Rasio Amanah yang disusun berdasarkan rasio yang diminta oleh BPKAD. Laporan ini bertujuan untuk memantau perputaran uang di UPDB agar lebih transparan dan terkendali. Meskipun Rasio Amanah tidak dipastikan akan diminta kembali oleh BPKAD, laporan ini tetap penting untuk memastikan kendali UPDB berjalan dengan baik. BPKAD meminta agar menu tambahan dimasukkan dalam laporan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi keuangan. Peran Rasio Kelenturan dalam Peningkatan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan UPDB Selain itu, pelatihan ini juga membahas mengenai Rasio Kelenturan. Hingga saat ini, Rasio Kelenturan belum memiliki kategori yang jelas dan masih perlu diperjelas untuk keperluan pelaporan yang lebih efektif. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa responsif UPDB dalam mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi keuangan. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas belanja wajib yang dipahami sebagai belanja operasional. Belanja wajib tersebut mencakup belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (Barjas). Semua pembahasan ini bertujuan untuk menyempurnakan format laporan Rasio Amanah. Dengan demikian, format laporan lebih sesuai dengan kebutuhan UPDB dan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan UPDB. Selain itu, peneyempurnaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk evaluasi yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan keuangan. Analisis Rasio dalam Laporan Keuangan dan Dasar Perhitungan UP Topik yang dibahas pada hari Kamis, 14 November 2024ย  mencakup permintaan terkait usul untuk mencantumkan analisis rasio dalam laporan keuangan. Pada SPTJ, diusulkan penambahan kata “Pendapatan BLUD” dan “Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil” pada bagian kegiatan. Selain itu, ditemukan saldo minus pada LPJ bendahara penerimaan bulan Juli. Hal tersebut disebabkan oleh mutasi kas yang belum disesuaikan, tetapi sudah diperbaiki. Terkait dengan RBA, dibahas penginputan dan pengesahan RBA murni. Terdapat juga pembahasan terkait dengan permintaan penambahan dasar perhitungan UP sesuai buku pedoman. Kemudian, dilakukan pembahasan terkait dengan realisasi deposito jangka pendek yang belum muncul di LRA BLUD. Topik teknis juga dibahas dalam pertemuan ini. Pembahasan topik teknis mencakup penambahan kolom penanggung jawab pada ringkasan pembiayaan, penyesuaian kode barang dengan kode rekening belanja di RBA dan realisasi belanja. Selain itu, juga terdapat pembahasan pentingnya pengembalian belanja yang tercatat pada GU. Pembahasan lain mencakup pengisian nama pimpinan BLUD pada LPJ, pilihan rekening penerima pada penarikan bank, serta penginputan BKK untuk potongan pajak. Terakhir, diusulkan penambahan fitur bukti bayar pajak ID billing dan NTPN pada buku pajak untuk meningkatkan kelengkapan data terkait pajak. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi. Sebagai kesimpulan, seluruh permintaan yang diajukan oleh UPDB Tangerang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan dan sistem akuntansi. Dengan mengakomodasi permintaan-permintaan tersebut, diharapkan proses pelaporan dapat berjalan lebih lancar sesuai dengan pedoman yang berlaku serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Hal ini akan memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.

Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 UPDB Tangerang Read More ยป

Perbaikan pengelolaan keuangan RSUD Dobo untuk akurasi dan transparansi.

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran di RSUD Cendrawasih Dobo: Menyongsong Laporan Keuangan 2023 yang Akurat dan Tepat Waktu

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, RSUD /

Perbaikan Pengelolaan Keuangan RSUD Cendrawasih Dobo: Fokus pada Penginputan Penerimaan per Pelayanan Dalam upaya meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan di RSUD Cendrawasih Dobo, beberapa langkah perbaikan dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sedang digodok. Salah satu isu utama yang dibahas adalah penginputan penerimaan yang selama ini dilakukan per nama pasien, namun sudah ada saran untuk mengubahnya menjadi per pelayanan. Ini bertujuan untuk mempermudah pelacakan dan pengelolaan keuangan rumah sakit, serta menciptakan keteraturan yang lebih baik dalam pencatatan transaksi. Selain itu, ada juga saran untuk menginput penerimaan pembiayaan dari penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya. Pembiayaan ini penting untuk dipertanggungjawabkan dengan jelas agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan rumah sakit pada tahun berjalan. Masalah dalam Penatausahaan Pengeluaran: Pajak yang Belum Terbayar Dalam penatausahaan pengeluaran,Terdapat kendala pembayaran pajak tertunda meski sudah ada inputan tahun lalu. Pajak yang belum terbayar ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan administratif jika tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memeriksa dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengeluaran melalui Bank: Arahan dari BPK Transaksi belanja dalam bentuk LS (Lembar SPM) di RSUD Cendrawasih Dobo juga mendapat perhatian khusus. Berdasarkan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai tahun 2023, seluruh transaksi belanja LS di rumah sakit ini wajib dilakukan melalui bank pengeluaran. Untuk memfasilitasi proses ini, pusat layanan telah membuka fasilitas LS Bendahara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh alur pengeluaran dana lebih transparan dan dapat diaudit dengan lebih mudah. Perbaikan Laporan Keuangan 2023: Pertemuan Khusus untuk Penyempurnaan Pak Ali, salah seorang pejabat terkait, mengusulkan agar dilakukan pertemuan khususย  penatausahaan guna memperbaiki laporan keuangan RSUD Cendrawasih Dobo untuk tahun 2023 yang telah diaudit. Pertemuan ini penting sebagai dasar untuk penginputan saldo awal tahun 2024. Agar perbaikan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efektif, jadwal pertemuan masih dalam tahap diskusi dengan Pak Isar. Nantinya, jadwal pertemuan ini akan diinformasikan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 2023 RSUD Cendrawasih Dobo merencanakan pendampingan penyusunan laporan keuangan 2023 untuk memastikan laporan yang akurat dan sesuai standar akuntansi. Pertemuan Zoom dijadwalkan untuk membantu tim keuangan menyusun laporan yang akurat dan sesuai ketentuan. Dengan Langkah-langkah perbaikan ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan manfaat maksimal dalam pengelolaan keuangan RSUD Cendrawasih Dobo untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran di RSUD Cendrawasih Dobo: Menyongsong Laporan Keuangan 2023 yang Akurat dan Tepat Waktu Read More ยป

Penerapan BLUD untuk efisiensi keuangan, penatausahaan, dan laporan keuangan.

Pemahaman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD melalui Kegiatan Bimtek Penatausahaan dan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung

Artikel, BLUD, LAPORAN KEUANGAN, PPK BLUD /

Penerapan BLUD dalam Pemerintahan Daerah Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di instansi pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi, BLUD memungkinkan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang mendukung pelayanan publik untuk lebih efektif dan efisien. Namun, keberhasilan implementasi BLUD memerlukan pemahaman yang mendalam tentang penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD bertujuan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pengelola BLUD. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis dan strategis terkait tata kelola keuangan, pelaporan keuangan atau akuntansi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan BLUD. Pentingnya Bimtek Penatausahaan dan Laporan Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Melalui pentingnya kegiatan bimtek tersebut, pada tanggal 13-14 November 2024 yang lalu telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang berlokasi di Hotel Grand Hatika, Kabupaten Belitung. Kegiatan ini dihadiri oleh 57 peserta dari 9 puskesmas dan 1 RSUD di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Dari instansi puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Simpang Rusa, Badau, Tanjung Binga, Sijuk, Perawas, dan Air Saga. Di samping itu, instansi RSUD yaitu RSUD H. Marsidi Judono. Sebelum dimulai acara, sebagai pembuka, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung juga hadir dan menyampaikan sambutan serta kendala. Hal yang disampaikan yaitu terkait latar belakang pegawai puskesmas dan RSUD yang tidak sesuai dengan jabatan. Misalnya, posisi keuangan yang dijabat oleh pegawai yang berasal dari latar belakang kesehatan. Oleh karena itu, Kepala Dinas menyampaikan harapan bahwa semua pegawai dapat belajar seputar penatausahaan dan laporan keuangan dengan baik. Bimtek Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD: Pengantar, Simulasi, dan Diskusi Praktis Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, narasumber berpengalaman yang telah mendampingi lebih dari 1.400 instansi BLUD selama 12 tahun, menyampaikan materi selama dua hari. Materi yang disampaikan yaitu terkait pengantar BLUD, fleksibilitas BLUD, struktur organisasi BLUD, penatausahaan keuangan BLUD, dan Laporan Keuangan BLUD. Selama kegiatan bimtek berlangsung, tidak hanya materi yang disampaikan oleh tenaga ahli, tetapi juga berfokus pada praktek/simulasi sistem aplikasi BLUD. Simulasi ini meng-input penatausahaan dan laporan keuangan dengan didampingi oleh konsultan. Selain itu, dibuka juga sesi diskusi untuk peserta menyampaikan pertanyaan seputar penatausahaan dan laporan keuangan dan penerapan BLUD secara umum. Penentuan Nominal LS dan Antusiasme Peserta dalam Bimtek BLUD Timbul pertanyaan dari salah satu peserta terkait penentuan nominal LS. Menurut narasumber terdapat Batasan nominal LS, namun dapat ditentukan sendiri besarannya oleh UPTD, yang penting nantinya perlu disusun aturan tersendiri. Tentunya antusiasme peserta sangat membantu berjalannya kegiatan dengan lancar. Dengan demikian, kegiatan bimtek ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru seputar penerapan BLUD, khususnya penatausahaan dan laporan keuangan BLUD.

Pemahaman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD melalui Kegiatan Bimtek Penatausahaan dan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Read More ยป

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Melak

Pemahaman Penatausahaan, Pelaporan Pengelolaan Keuangan, dan Penyusunan RBA Melalui Pelatihan PPK BLUD Puskesmas Melak Kutai Barat

Artikel, BLUD, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan, PPK BLUD, Puskesmas, RBA /

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Melak Pada tanggal 7 – 9 Oktober 2024 telah dilaksanakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Puskesmas Melak. Tidak hanya Pola Pengelolaan Keuangan, pada pelatihan ini juga membahas tentang penyusunan dokumen Rincian Bisnis dan Anggaran (RBA). Dengan demikian, pembahasan dirangkum ke dalam Pelatihan Penyusunan RBA, Penatausahaan, dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Melak Dinas Kesehatan Kutai Barat. Pelatihan PPK BLUD Puskesmas Melak dilaksanakan di Kantor Ekola, tepatnya di Ruang Ekola 2 yang terletak di Kota Yogyakarta. Antusiasme Peserta Pelatihan PPK BLUD Untuk Mempelajari Seputar PPK BLUD dan Penyusunan Dokumen RBA Kegiatan Pelatihan dihadiri oleh 7 orang yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, PPTK, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara JKN, dan Bendahara Pengelola Barang. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan untuk dapat mempelajari seputar PPK BLUD dan penyusunan dokumen RBA. Sehingga, dalam setiap materi yang disampaikan, peserta aktif dalam bertanya kepada narasumber. Dari dua hari pelatihan yang telah diselenggarakan dibagi menjadi dua bagian. Hari pertama membahas mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan simulasi untuk input ke sistem. Kemudian, hari kedua simulasi untuk penyusunan dokumen RBA Puskesmas Melak Tahun 2025. Pembukaan Pelatihan dan Penyampaian Materi Implementasi BLUD oleh Konsultan Pada hari pertama, tanggal 7 Oktober 2024, kegiatan pelatihan diawali dengan pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan-sambutan. Puskesmas Melak menyampaikan sambutan yang diwakilkan oleh Kepala Puskesmas, yaitu Ibu Lidya Lestari, SKM., M.Kes. Beliau menyampaikan bahwa kedatangan Puskesmas Melak adalah agar dapat mempelajari secara mendalam mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Dokumen RBA. Setelah pembukaan acara, barulah dilanjutkan dengan pembahasan materi awal yang disampaikan oleh Konsultan BLUD, Ibu Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT. Materi yang disampaikan yaitu seputar Implementasi BLUD sesuai Permendagri 79/2018, Mekanisme Pengajuan dan Penetapan BLUD, Pembahasan Konsep Dasar Akuntansi BLUD, dan Pembahasan Laporan Keuangan. Setelah itu, dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai materi antara peserta dengan narasumber. Pendampingan oleh Tim Konsultan BLUD dalam Simulasi Sistem Aplikasi Setelah pembahasan materi di sesi 1 kemudian pada sesi 2 disambungkan dengan sesi simulasi sistem aplikasi BLUD menggunakan soal/data dummy. Simulasi sistem tersebut dimulai dari input pagu anggaran, penatausahaan keuangan untuk penerimaan dan pengeluaran, serta akuntansi dan laporan keuangan. Proses simulasi didampingi oleh Tim Konsultan BLUD yang menayangkan sistem aplikasi BLUD dengan diikuti langsung oleh para peserta. Kemudian, di hari kedua Tim Konsultan BLUD memandu peserta Puskesmas Melak untuk menyusun dokumen RBA tahun 2025. Dokumen ini menjadi output peserta Puskesmas Melak dari dilaksanakannya kegiatan pelatihan.

Pemahaman Penatausahaan, Pelaporan Pengelolaan Keuangan, dan Penyusunan RBA Melalui Pelatihan PPK BLUD Puskesmas Melak Kutai Barat Read More ยป

Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan #2

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan, RSUD /

Kendala Teknis dalam Penerapan PPK BLUD di RSU Kota Tarakan Pelatihan Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan hari kedua dibersamai oleh Narasumber Ibu Siti Nur Maryanti, S.E, CAAT, selaku manajer BLUD. Kali ini pihak RSU Kota Tarakan menyampaikan berbagai kendala yang lebih teknis terkait dengan penerapan PPK BLUD.Beberapa kendala mencakup ketidakcocokan klasifikasi kode akun dengan SAP, yang menyulitkan penyesuaian pos-pos akun di RSU Kota Tarakan.Selain itu juga dibutuhkan adanya pengembangan potensi SDM terhadap regulasi dan aplikasi agar bisa mengikuti perkembangan dan update terbaru. Solusi untuk Kendala Penyesuaian Transaksi di RSU Kota Tarakan Bapak Tito dari BLUD Syncore menyarankan tim RSU Kota Tarakan mengatasi kendala transaksi dengan menggabungkan rekening yang serupa. Namun hal ini juga dapat menjadi kendala tersendiri apabila jenis pelayanan dari BLUD berbeda-beda. Solusi untuk klasifikasi terpisah, seperti jasa layanan, adalah menggabungkan data dari SIMRS ke pencatatan akuntansi, atau melakukan sinkronisasi manual jika SIMRS belum ada. Antusiasme Tim RSU dalam Diskusi Kendala Penatausahaan Pada Pelatihan Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan, tim RSU antusias membahas kendala pencatatan pendapatan pasien rawat inap dan jalan kategori umum. Permasalahan tersebut ditanggapi dengan memberikan solusi yaitu melakukan koordinasi sejak awal periode. Karena perubahan tidak bisa dilakukan di tengah periode, sehingga diperlukan adanya perencanaan sejak awal untuk mencatat pendapatan pada masing-masing unit. Perubahan input di akhir periode masih dapat dilakukan, tetapi dapat menyebabkan kerancuan karena data yang sudah diinput sebelumnya akan berbeda.Tim Syncore BLUD kemudian juga menunjukkan tentang cara bagaimana melakukan penyesuaian/setting sistem sejak awal. Pertanyaan dan Diskusi Seputar Sistem Akuntansi BLUD Pada pelatihan hari kedua, topik yang dibahas lebih fokus pada aspek teknis penatausahaan keuangan BLUD dan sistem akuntansi. Berbagai diskusi dan pertanyaan muncul ketika penjelasan sistem keuangan untuk memastikan bahwa input yang telah dilakukan secara mandiri sudah benar. Topik lain yang dibahas mencakup tupoksi bendahara pengeluaran, pencatatan jurnal umum, penyesuaian, pembalik, dan penyusunan laporan kinerja untuk Dewan Pengawas. Solusi dan Dukungan bagi Kendala Penerapan BLUD Untuk lebih jelasnya, jika masih terdapat kendala dalam sistem keuangan, tim RSU Kota Tarakan dapat menghubungi pusat layanan BLU/BLUD pada unit Financial Service Consultant (FSC) melalui nomor 081-991-900-800.Klien dapat berkonsultasi mengenai kendala selama penerapan BLUD, mulai dari persyaratan administratif hingga layanan konsultasi setelah BLUD diterapkan.

Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan #2 Read More ยป

Pelatihan Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan: Peserta pelatihan BLUD RSU Kota Tarakan bersama narasumber ahli mendalami pengelolaan keuangan BLUD.

Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan #1

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan, PENATAUSAHAAN, RSUD /

Pelaksanaan Pelatihan Pada Selasa dan Rabu, 9-10 Juli 2024 telah dilaksanakan Pelatihan Penatausahaan dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSU Kota Tarakan. Lokasi pelatihan berada di Gedung Meravi 2 Jl. Nogotirto No.15 B, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293. Peserta pelatihan terdiri dari lima orang yaitu: Bapak Arif Rahman, S. E., Ak selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan BPKPAD Kota Tarakan, Bapak Daeng Adimas Bayu W., S.E selaku Kasubag Keuangan dan Akuntansi, Bapak Faisal Rusnandar, S.S.T selaku Administrasi Keuangan, Ibu Yeni Suban selaku Pengadministrasian Keuangan, dan Ibu Soima, S.E selaku bendahara. Materi Pelatihan dan Narasumber Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan dilaksanakan selama dua hari. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari tenaga ahli BLUD yaitu Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT atau yang akrab disapa dengan Bapak Tito. Kemudian di hari kedua diisi oleh Manajer BLUD Syncore Ibu Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT atau yang kerap disapa dengan Ibu Nurma. Pada hari kedua pelatihan dilanjutkan dengan praktik penginputan data keuangan ke dalam sistem Syncore BLUD untuk menghasilkan laporan keuangan RSU Kota Tarakan. Dilema Mindset dalam Penerapan BLUD Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada dasarnya adalah perwujudan dari harmonisasi antara perbedaan mindset dalam penerapan BLUD. Mindset birokrasi yang menuntut penerapan BLUD sesuai regulasi dan mindset entrepreneur yang menilai bagaimana kinerja keuangan BLUD, keduanya harus tetap selaras dalam menjalankan praktik-praktik pelayanan BLUD. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tito pada pelatihan di hari pertama, bahwa hambatan dan tantangan dalam percepatan pelayanan disebabkan karena terbentur dengan masalah birokrasi. BLUD seperti rumah sakit dituntut untuk menyusun anggaran tahun depan sehingga mereka harus melakukan prediksi kebutuhan obat dan indikasi penyakit yang mungkin terjadi. Sementara sebagai wirausaha dituntut untuk meningkatkan pelayanan dengan dana yang tersedia. Kakuitas Regulasi Menghambat Kinerja BLUD Ketika menjadi BLUD, maka yang dinilai adalah kinerja keuangannya. Permasalahan regulasi yang terlalu kuat menjadikan BLUD tidak bisa berjalan dengan optimal. Pelayanan yang diberikan terhambat karena batasan regulasi, sehingga untuk mengatasi problematika tersebut BLUD perlu menunggu anggaran perubahan terlebih dahulu. Makna fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD pada kenyataannya masih terlalu kaku. Serta kurangnya pemahaman dalam konsep Lex Specialis Derogat Legi Generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum: peraturan kepala daerah). Harmonisasi Mindset dalam Pengelolaan BLUD Harmonisasi yang perlu dijalankan oleh BLUD adalah melaksanakan mindset entrepreneur agar tetap berjalan namun harus dibatasi dengan regulasi yang dibuat sendiri oleh BLUD, sehingga tidak mengikuti regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah (pemda). Contoh peraturan yang dapat disusun oleh BLUD adalah peraturan tentang standar harga barang dan jasa. Fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD sesuai dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun perkada adalah jangan sampai over power. Maksudnya adalah, pembuatan aturan tidak sepenuhnya dilakukan sendiri, akan tetapi digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Fleksibilitas yang Dimiliki BLUD Terdapat 10 fleksibilitas yang diberikan oleh BLUD antara lain: Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja, Pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan utang dan piutang, Tarif, Pengelolaan SDM, Pengelolaan kerja sama, Pengelolaan investasi, SiLPA dan Defisit, dan fleksibilitas berkaitan dengan Remunerasi. BLUD dapat menyusun regulasi khusus untuk mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan selama tidak bertentangan atau menabrak peraturan lain yang lebih tinggi.

Penatausahaan dan Laporan Keuangan BLUD RSU Kota Tarakan #1 Read More ยป

Adopsi Syncore e-BLUD oleh RSUD Malinau untuk Kelola Keuangan BLUD

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Pelatihan, PPK BLUD, RSUD /

Adopsi Syncore e-BLUD diawali dengan Pelatihan PPK BLUD: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Adopsi Syncore e-BLUD diawali dengan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang di laksanakan pada tanggal 12-14 September 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk membahas pentingnya PPK BLUD dalam memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PPK BLUD juga bertujuan untuk mengelola keuangan di lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan layanan publik dengan prinsip otonomi dan efisiensi. Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya di Kantor Ekola yang beralamat di Jl. Nogotirto No.15B, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293. Peserta dari RSUD Malinau yang menghadiri kegiatan pelatihan ini sejumlah 11 orang. Dari peserta tersebut meliputi Kepala Bagian Tata Usaha, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD, Bagian Akuntansi, Staff Perencanaan, Pembantu Pengurus Barang Medis, Staf Pengurus Barang, serta Pengurus Barang Pengguna. Harapan dan Tantangan Penerapan BLUD Kegiatan pelatihan diawali dengan sambutan Kasubbag TU dari RSUD Malinau dengan menyampaikan harapan atas dilaksanakannya kegiatan pelatihan. Harapannya yaitu supaya pihak RSUD Malinau lebih memahami seputar PPK BLUD, utamanya peningkatan pendapatan. Dengan demikian, RSUD Malinau bisa menjadi rumah sakit yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan ksesehatan terbaik bagi masyarakat sekitar. Setelah itu, pihak RSUD tersebut menyampaikan kendala setelah menerapkan BLUD, terutama seputar pengelolaan keuangan. Kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar dari hari pertama hingga hari ketiga. Selain itu, peserta antusias dalam bertanya dan berdiskusi bersama dengan narasumber. Materi Pelatihan dan Praktik Sistem Pada hari pertama, disampaikan materi tentang PPK BLUD oleh tenaga ahli BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT. Penyampaian materi yaitu meliputi tata aturan BLUD, struktur anggaran BLUD, dan lain sebagainya. Kemudian, di hari pertama dilanjutkan praktik dengan adopsi Syncore e-BLUD dengan menginkutkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan didampingi oleh Konsultan BLUD. Selanjutnya, pada hari kedua dilanjutkan dengan praktik input sistem mengenai Penatausahaan Keuangan untuk Penerimaan dan Pengeluaran. Pada hari ketiga, praktik sistem diakhiri dengan penjelasan mengenai akuntansi dan laporan keuangan, serta diskusi tentang tugas dan fungsi Sumber Daya Manusia BLUD dan Laporan Kinerja BLUD.  

Adopsi Syncore e-BLUD oleh RSUD Malinau untuk Kelola Keuangan BLUD Read More ยป

Scroll to Top