Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Artikel

Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang

Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang berlangsung pada tanggal 17 – 19 Oktober 2017. Pemateri yang dihadirkan dalam acara tersebut adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. selaku konsultan BLUD dari PT. Syncore Indonesia. Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang dibagi menjadi lima sesi, yaitu sesi pemaparan materi BLUD, penyusunan RBA, penerimaan, pengeluaran dan akuntansi. Sesi pertama pemaparan materi mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD yang disampaikan berisi paparan regulasi yang mengatur BLUD dan apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh BLUD. Dilanjutkan sesi kedua, ketiga dan keempat yaitu sesi penyusunan RBA, Penerimaan dan Pengeluaran dengan menggunakan data real anggaran, BKU Penerimaan dan BKU Pengeluaran yang dimiliki oleh RSUD Batang. Sedangkan pada sesi kelima yaitu sesi akuntansi adalah sesi konsolidasi data inputan penerimaan dan pengeluaran, saldo awal, stock opname dan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Output dari pelatihan langsung dapat digunakan sebagai RBA dan Laporan Keuangan RSUD Batang. Peserta yang mengikuti Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang berjumlah 15 orang yang terdiri dari bendahara penerimaan dan pembantunya, bendahara pengeluaran dan pembantunya, program perencanaan dan akuntansi. Satu orang diberikan tanggungjawab untuk menginput transaksi selama satu bulan, sehingga laporan keuangan semester 1 diinput oleh enam orang. Setelah inputan satu bulan selesai, Tim Syncore melakukan pengecekan terhadap inputan tersebut apakah sudah sesuai dengan data real yang ada. Peserta Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang sangat antusias pada saat melakukan penginputan data keuangan. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang sangat aktif bertanya mengenai cara input data ke software karena sangat ingin paham. Peserta pun merasakan kemudahan dengan adanya system BLUD Syncore dalam membantu menyusun Laporan Pertanggungjawaban BLUD nya. Hal ini dibuktikan dengan selesainya input data penerimaan semester 1 tahun 2017 dan pengeluaran, begitu pula dengan RBA. Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang ditutup oleh Bapak Najib , selaku Pejabat Keuangan BLUD di RSUD Batang.

Pelatihan PPK BLUD menggunakan software keuangan di RSUD Batang Read More »

Pola Pengelolaan Kas setelah menjadi BLUD

Pola Pengelolaan Kas setelah menjadi BLUD

Pola pengelolaan kas setelah menjadi BLUD bagi Puskesmas dan RSUD dapat dilakukan secara mandiri dan fleksibel. Yang dimaksud dengan pola pengelolaan kas setelah menjadi BLUD adalah bagaimana alur perputaran kas masuk dan keluar dalam siklus operasional BLUD. Perbedaan mendasar antara UPTD yang sudah menyandang status sebagai BLUD atau belum terletak pada fleksibilitas dalam pola pengelolaan kas setelah menjadi BLUD. BLUD diperbolehkan untuk langsung menggunakan uang yang diterima dari jasa layanan untuk kebutuhan operasional BLUD tanpa harus melalui kas daerah. Hal inilah yang mendasari pentingnya memiliki mekanisme pola pengelolaan kas setelah menjadi BLUD yang baik dan benar. Pola pengelolaan kas setelah menjadi BLUD sejalan dengan prinsip software BLUD Syncore, motode yang akan memudahkan dalam melakukan pola pengelolaan kas setelah menjadi BLUD adalah metode kas basis dalam pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran yang nantinya akan di akrualkan setiap periode akuntansi oleh bagian akuntansi. Metode kas basis di bendahara penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud adalah pencatatan setiap uang masuk dan keluar berdasarkan waktu dan nilai kas/bank yang diterima ataupun dikeluarkan. Perlu ditekankan bahwa metode kas basis bukan berarti hanya kas di tangan saja yang diperhitungkan, melainkan kas di bank masing-masing rekening juga diakui sebagai kas. Metode kas basis yang diakrualkan akan berjalan dengan baik apabila masing-masing bagian melaksanakan tugasnya dengan baik. Bendahara penerimaan harus bertanggungjawab penuh atas setiap rupiah uang yang diterima. Maksud dari bertanggungjawab adalah harus mengatahui setiap satu rupiah uang masuk adalah uang yang bersumber darimana, untuk apa dan harus dicatat dimana. Senada dengan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran juga harus bertanggungjawab penuh atas setiap satu rupiah uang yang keluar. Tanggungjawab bendahara disini adalah mengetahui setiap uang keluar menggunakan dana apa, untuk keperluan apa dan dimana pencatatannya. Apabila masing-masing bendahara sudah melaksanakan tugasnya dengan baik maka bagian akuntansi akan lebih mudah untuk mengakrualkan dan menjadikannya Laporan Keuangan Akrual. Pencatatan kas basis di ranah bendahara penerimaan dan pengeluaran berkaitan dengan kas di tangan dan kas di bank masing-masing bendahara. Untuk itu disarankan untuk BLUD hanya cukup memiliki dua rekening bank saja, yaitu bank penerimaan dan bank pengeluaran. Cukup ada satu bank penerimaan agar segala sumber penerimaan yang masuk hanya ke satu bank BLUD, baik itu bank untuk keperluan setor uang tunai dari pasien umum, bank untuk penerimaan non tunai, utuk menerima klaim dari BPJS maupun asuransi lainnya. Bank pengeluaran BLUD juga cukup satu saja, baik Bank pengeluaran untuk membelanjakan dana BLUD maupun belanja dari dana APBD.

Pola Pengelolaan Kas setelah menjadi BLUD Read More »

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan yang sering kali ditanyakan oleh peserta ketika pelatihan adalah sebagai berikut: Dalam penyusunan RBA BLUD, siapakah yang bertugas untuk mengindentifikasi kebutuhan? Semua harus bertanggungjawab untuk mengindentifikasi kebutuhan. Namun, yang lebih tau mengenai kebutuhan adalah masing-masing unit pelayanan. Masing-masing unit pelayanan membuat daftar kebutuhan, dan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim anggaran untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut perlu atau tidak. SiLPA dihasilkan dari laporan operional atau laporan anggaran? SiLPAnya BLUD sisa dari operasional, surplus. SiLPA yang biasa dilaporkan ke DPPKAD adalah sisa kas karena pemda masih menggunakan kas basis, selama pemda tidak berubah menjadi akrual basis akan seperti itu terus. SiLPA yang benar adalah berbasisis akrual. Bagaimanakah cara untuk menggarkan pembayaran hutang di RBA BLUD? Misal belanja obat dianggaran 20M, realisasinya belanja 21 M, sehingga ada hutang 1M yang akan dibayarkan tahun berikutnya. Bagaimana pencatatannya dalam anggaran? Hutang tahun lalu 1M, harus masuk ke pembiayaan atau pendanaan di RBA BLUD. Pembiayaan atau pendanaan ini seharusnya menggunakan uang yang bersumber dari SiLPA. Oleh karena itu seharusnya SiLPA dianggarkan di awal tahun, angkanya dari proyeksi SiLPA. Bagaimana pencatatan pajak PPN atas penjualan obat yang diterima oleh bendahara penerimaan? Misal penerimaan pajak Rp 55.000,00 termasuk dengan pajak PPN Rp. 5.000,00. Yang pembayaran pajak harus dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dan juga dicatatat sebagai biaya pajak. Jika tidak dibiayakan maka tidak aka nada pengaruh apa-apa. Perlakukan ini sama dengan pengakuan biaya transfer atas pendapatan BPJS, dicatat sebagai pendapatan adalah jumlah yang benar-benar diterima. Kemudian, biaya admin dibuatkan jurnal penyesuaian oleh bagian akuntansi, dengan jurnal biaya administrasi terhadap piutang BPJS. BLUD memiliki 4 rekening untuk penerimaan, untuk kedepannya sebaiknya bagaimana pak? Sebaiknya, rekening bendahara penerimaan hanya ada satu. Untuk semua transaksi penerimaan harus masuk ke rekening bendahara penerimaan dan harus dicatat. Untuk penerimaan tunai, wajib dibuatkan STS pada saat penyetoran ke bank. Namun, untuk penerimaan non tunai (langsung transfer ke rekening bank penerimaan) otomatis system akan membuat auto STS. Untuk Klaim BPJS yang dicatat sebagai piutang BPJS adalah sesuai klaim atau hasil dari verifikasi BPJS? Yang dicatat sebagai pendapatan dan piutang adalah sebesar yang diklaimkan ke BPJS. Sesuai dengan jasa yang diberikan ke pasien. Bagaimana solusinya jika bendahara penerimaan tidak mengetahui uang masuk darimana? Bendahara penerimaan wajib harus tahu asal dari mana uang masuk. Jika hal ini terjadi dan diketahui oleh BPK akan menjadi temuan BPK. Kebanyakan kasus dari pendapatan hibah yang tidak dilaporkan ke rumah sakit. Sehingga ada uang masuk ke rekening bank penerimaan namun bendahara penerimaan tidak mengetahui sumber dari pendapatan tersebut. Apakah boleh jika klaim dari Jasaraharja tidak dianggap sebagai piutang terlebih dahulu karena jangka waktu pembayaran klaimnya sangat pendek? Jika karena alasan periodenya pendek sehingga tidak dicatat sebagai piutang tidak masalah. Namun, pada periode tertentu akan menyebabkan pencatatannya salah karena kemungkinan penerimaan klaim pada periode berikutnya sehingga tidak menjadi pendapatan periode saat ini. Jika tahun 2018, BLUD akan menggunakan RBA BLUD berbasis unit, namun masih ada kesulitan untuk memecah pengadaaan obat. Apakah bisa untuk obat dibuat per kegiatan sendiri sedangkan yang lainnya menggunakan per unit. Jika obat susah untuk dipecah, bisa dibuatkan unit sendiri seperti unit farmasi atau masuk ke unit sekretariatan. Lebih baik menggunakan RBA per unit namun masih kosong, daripada menggunakan RBA per kegiatan yang jelas itu salah. Bagaimana cara untuk input pengeluaran dari biaya periode sebelumnya? Biaya periode sebelumnya itu masuk kedalam biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar ini tinggal diinput oleh bendahara pengeluaran dengan memiliki akun biaya yang masih harus dibayar. Bagian akuntansi tidak melakukan penginputan apa-apa tinggal melakukan verifikasi saja disetiap periode pelaporan SP2D UP sebesar Rp 10.000.000,00, dilakukan belanja Rp 8.000.000,00 namun terjadi kesalahan dalam GU yang dilakukan hanya sebesar Rp 5.000.000,00 dan hal itu baru diketahui setelah melakukan GU keempat. Bagaimana cara memperlakukan transaksi tersebut? Untuk masalah tersebut, GU yang dilakukan tetap Rp 5.000.000,00 karena sudah terlanjur di GU-kan. Kemudian yang Rp 3.000.000,00 dibuatkan GU lagi. Bagaimana proses penggunaan pergeseran dalam RBA BLUD? Pergeseran RBA terjadi jika ada pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam RBA BLUD dan rumah sakit masih memiliki uang yang dianggarkan untuk kegiatan lainnya digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Contoh, anggaran untuk pemeliharaan bangunan tidak ada, namun tiba-tiba bangunan rusak tertimpa pohon. Kemudian untuk memperbaiki bangunan tersebut digunakan dana yang dianggarkan untuk pelatihan, karena pelatihan bisa ditunda untuk tahun anggaran berikutnya. Maka dibuatlah surat ke pemimpin BLUD untuk penggunaan anggaran tersebut. Jika pemimpin BLUD menyetujui maka kegiatan perbaikan bangunan tersebut dapat dilaksanakan. Contoh dokumen-dokumen BLUD  

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan Read More »

Penyusunan RBA dalam PPK BLUD

Penyusunan RBA di dalam PPK BLUD

Penyusunan RBA di dalam PPK BLUD ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan RBA yang sudah bukan berbasis kegiatan lagi, namun sudah berbasis unit yang ada. Sebelum menyusun RBA seharusnya dibuat rapat bersama yang dihadiri oleh unit-unit pelayanan yang ada di BLUD. Hal ini dikarenakan dalam RBA, kegiatan bukan lagi merupakan kegiatan dari usulan PPTK. RBA yang ada dibuat oleh BLUD masih berbasis kegaitan. Seharusnya basis kegiatan itu diganti berbasis unit pelayanan yang ada di BLUD, misal unit rawat jalan, rawat inap dkk. Diganti dengan unit karena unit-unit tersebut yang paling mengetahui mengenai pendapatan dan kebutuhan dari masing-masing unit. Jika RBA dibuat berdasarkan kegiatan akan menjadi masalah bagi BLUD, yaitu akan mengurangi fleksibilitas BLUD. Jika puskesmas yang masih kesulitan untuk menyusun RBA berdasarkan unit pelayanan, maka sebaiknya penyusunan RBA nya juga tidak berbasis kegiatan lagi, namun dilihat dari sisi bisnisnya. Penyusunan RBA nya sudah menggunakan kaca mata bisnis, kebutuhan anggaran biaya. contoh dokumen RBA RSUD Contoh dokumen RBA Puskesmas

Penyusunan RBA di dalam PPK BLUD Read More »

Penyusunan Pergeseran Anggran RBA BLUD

Pergeseran Anggran RBA BLUD

Pergeseran Anggran RBA BLUD   Pergeseran anggaran dalam RBA terjadi jika ada pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam RBA murni dan membutuhkan sejumlah dana untuk kegiatan realisasinya, maka akan menggeser anggaran lainnya. Namun jika sudah menjadi BLUD, hal ini boleh dilakukan selagi masih di dalam satu kategori belanja (pegawai, barang jasa atau modal). Contoh, anggaran untuk pemeliharaan bangunan tidak ada, namun tiba-tiba bangunan rusak tertimpa pohon. Kemudian untuk memperbaiki bangunan tersebut digunakan dana yang dianggarkan untuk pelatihan, karena pelatihan bisa ditunda untuk tahun anggaran berikutnya. Maka dibuatlah surat ke pemimpin BLUD untuk penggunaan anggaran tersebut. Jika pemimpin BLUD menyetujui maka kegiatan perbaikan bangunan tersebut dapat dilaksanakan.   contoh dokumen RBA PUSKESMAS Contoh dokumen RBA RSUD

Pergeseran Anggran RBA BLUD Read More »

RBA Berbasis unit dan Kegiatan

RBA berbasis Unit atau Kegiatan?

RBA berbasis unit atau kegiatan? Hal ini menjadi salah satu pertimbangan awal dalam penyusunan RBA.  Penyusunan RBA terdapat dua basis penyusunan yaitu basis kegiatan dan basis unit. RBA berbasis kegiatan RBA per kegiatan adalah RBA yang disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BLUD pada tahun yang dianggarkan. PPTK akan membuat daftar kebutuhan yang direncanakan untuk tahun anggaran. RBA ini akan menjadi dasar dari setiap kegiatan BLUD. RBA berbasis Unit RBA berbasis unit adalah RBA yang disusun berdasarkan unit-unit pelayanan yang ada di BLUD. Unit-unit pelayanan yang ada menyusunan daftar kebutuhan yang direncakanan untuk tahun anggaran. Dalam penyusunan RBA, diarahkan untuk menyusun RBA dengan basis per unit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala jika penyusunan RBA dilakukan dengan menggunakan basis per kegiatan. Berikut ini kendala atau masalah yang timbul jika dilakukan penyusunan RBA berbasis kegiatan: RBA berbasis kegiatam akan mengurangi fleksibilitas BLUD Permasalah dalam RBA dengan basis kegiatan akan mengurangi fleksibilitas BLUD. Misal untuk kegiatan penggandaan dan cetak dianggarkan oleh PPTK sebesar Rp 50.000.000,00. Namun, dalam pelaksanaan tahun anggaran ternyata diberlakukan kebijakan paperless sehingga dalam kenyataanya biaya penggandaan dan cetak sangat sedikit, misal hanya Rp 8.000.000,00. Jika diberlakukan RBA berdasarkan kegiatan maka sisa dari anggaran untuk kegiatan penggandaan dan cetak tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya. Hal ini juga dikarenakan adanya anggapan bahwa uang untuk kegiatan tersebut menjadi “milik” PPTK atas kegiatan tersebut. RBA berbasis kegiatan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya RBA berbasis kegiatan disusun oleh PPTK yang bertanggungjawab atas kegiatan tertentu. Misal untuk PPTK kegiatan belanja Alkes menganggarkan jumlah yang besar. Namun, sebenarnya unit tertentu lebih membutuhkan belanja lainnya seperti belanja pegawai. Hal ini dikarena dalam unit tersebut kekurangan tenaga ahli. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh unit pelayanan untuk bisa berkembang atau maju terkendala karena tidak sinkronnya kebutuhan unit tersebut dengan apa yang dianggarkan oleh PPTK. Namun, dalam praktik di lapangan penyusunan RBA dengan menggunakan basis per unit bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan untuk menggangarkan biaya tertentu, misal biaya obat-obatan. Jika terjadi hal seperti ini, maka solusinya adalah membuat unit tersendiri seperti unit farmasi untuk menganggarkan biaya obat-obatan. Hal ini juga berlaku untuk biaya lainnya seperti biaya listrik, air dan telepon bisa dibuatkan unit tersendiri seperti unit kesekretariatan atau unit managemen yang menampung biaya-biaya yang sudah untuk dianggarkan di setiap unit pelayanan. Contoh dokumen RBA RSUD

RBA berbasis Unit atau Kegiatan? Read More »

Cara Membuat Anggaran Perubahan

Bagaimana Cara Menginput Anggaran Perubahan

Bagaimana Cara Menginput Anggaran Perubahan Saya sudah log in perubahan, lalu selanjutnya bagaimana? Silahkan ubah pagu di menu-menu berikut dengan pagu perubahan.   Setelah selesai ubah pagu perubahan, pastikan antara angka-angka di bawah ini harus sama.     2. sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya tanyakan: Input anggaran perubahannya sudah ada di murni atau anggaran belanja baru? Jawaban untuk yang sudah ada di murni: Jika akan membuat RBA Perubahan, namun sudah ada di murni, maka hanya perlu edit RBA  di Software Aplikasi BLUD kemudian isikan nominal sebesar perubahan, lalu klik ubah. contoh di murni sudah pernah menginput anggaran pelatihan sejumlah 54 juta, sedangkan setelah perubahan menjadi 60 juta, maka hanya perlu mengedit saja. caranya: log in perubahan klik biaya pilih kegiatan cari akun yang akan diubah anggarannya (lalu ubah) klik ubah   jawaban untuk yang belum ada di murni, contoh di murni belum ada anggaran untuk pembelian aset tetap lainnya, maka di perubahan silahkan input data baru, dengan input anggaran belanja seperti biasanya.

Bagaimana Cara Menginput Anggaran Perubahan Read More »

konsultan BLUD di indonesia

Konsultan BLUD di Indonesia : Mitra BLU/BLUD

Konsultan BLUD di Indonesia : Mitra BLU/BLUD   Pada tanggal 18 Oktober 2017, PT. Syncore Indonesia bekerjasama dengan LKI Jakarta untuk membuat pelatihan Pengelolaan dana kapitasi & Pengelolaan keuangan BLUD. Kerjasama ini dimaksudkan untuk pelaksanaan pelatihan yang dilakukan satu hari, 18 Oktober, dengan pesrta 9 puskesmas dan 4 RSUD. Hasil kerjasama ini cukup baik dan pesrta berhasil membawa wawasan yang lebih.   Hari ini, 19 Oktober PT Syncore Indonesia kedatangan tamu dari konsultan Medan dan ingin bekerjasama mengenai PRA&PASCA BLUD. Kerjasama ini semakin mengokohkan BLUD Syncore sebagai mitra BLUD no 1 di Indonesia.   untuk selengkkapnya silahkan klik menu profil  contoh dokumen blu/blud demo aplikasi PPK BLUD

Konsultan BLUD di Indonesia : Mitra BLU/BLUD Read More »

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PRA BLUD: PRA BLUD merupakan hal yang penting, di mana untuk menjadi BLUD harus memahami 3 syarat menuju BLUD, yaitu syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif. Di mana di dalam syarat administratif terdapat 6 dokumen yaitu: Surat pernyataan kesanggupan peningkatan pelayanan dan surat kesanggupan diaudit secara independen, Dokumen rencana strategi bisnis, dokumen pola tata kelola, dokumen standar pelayanan minimal, dan dokumen laporan keuangan pokok.   PASCA BLUD: Pasca BLUD menjadikan BLUD tersebut bingung, apa yang harus dilakukan setelah menjadi BLUD. Yang harus dilakukan setelah menjadi BLUD adalah membuat reguasi terkait BLUD sebagai payung hukum BLUD. Selain membuat regulasi, perlu dipahami bahwa setelah menjadi BLUD wajib menyusun dokumen RBA dan Laporan Keuangan berbasis SAK.   Pertanyaan: Apa itu RBA? Jawab : RBA merupakan dokumen rencana bisnis anggaran di mana didalamnya berisikan mengenai anggaran pendapatan dan biaya serta analisa-analisa keuangan tahun berjalan dan tahun yang dianggarkan.   Sedangkan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang wajib disusun setelah menjadi BLUD dengan berbasis SAK, bukan SAP. Selama ini, sebelum menjadi BLUD acuan pelaporannya adalah SAP, sekarang ada acuan baru untuk menyusun laporan keuangan, yaitu SAK yang disusun oleh IAI. Hal ini tertera di dalam permendagri 61 tahun 2007. Di dalam Laporan keuangan terdapat komponen laporan lagi, yaitu Neraca, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.   Pertanyaan : Pak, setelah menjadi BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban, bagaimana menyusunnya? Laporan pertanggungjawaban adalah laporan pendapatan dan biaya yang ada di BLUD. Jadi isinya adalah pendapatan dan biaya, formatnya ada di Permendagri 61 tahun 2007. Silahkan dibuka. Laporan ini wajib dilaporkan setiap 3 bulan ke DPPKAD. TOOLS Penyusunan RBA & SAK:  APLIKASI PPK BLUD Setelah Pak Soni menjelaskan konsep PRA & Pasca BLUD, tim Syncore menjelaskan bahwa penyusunan RBA & SAK jika dijelaskan secara manual maka tidak akan cukup waktu, sehingga butuh untuk dibantu tools yang ada. Tools itu adalah Aplikasi PPK BLUD, yang outputnya adalah RBA dan laporan keuangan SAK. Laporan RBA yang dihasilkan adalah laporan anggaran pendapatan, biaya, rincian pendapatn dan biaya, serta beberapa laporan lainnya, bahkan sudah disiapkan sistematika RBA nya. Begitu juga dengan penyusunan Laporan keuangan, mulai neraca hingga CaLK sudah ada di sistem. Yang berkaitan dengan sistem ini adalah orang anggaran, bendahara BLUD, baik penerimaan dan pengeluaran, serta akuntansinya. TOOLS Penyusunan RBA & SAK:  APLIKASI PPK BLUD contoh dokumen PRA dan PASCA BLUD

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Read More »

Scroll to Top