Mitra BLUD
Berbasis Teknologi
Konsultasi Gratis
Register

Artikel

Penyusunan Laporan SAP 32 Puskesmas Dinkes Kutai Kartanegara

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, LAPORAN KEUANGAN, Puskesmas /

Penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilakukan serentak oleh 32 Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Praktik penyusunan laporan keuangan berbasis SAP dilaksanakan dalam workshop penyusunan laporan keuangan SAK dan SAP BLUD yang diselenggarakan pada tanggal 1-6 Oktober 2018 di Hotel Aston Balikpapan. Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Bersama dengan […]

Penyusunan Laporan SAP 32 Puskesmas Dinkes Kutai Kartanegara Read More »

Permendagri 79 Tahun 2018 Bab XV Pembinaan dan Pengawasan BLUD

Leave a Comment / Artikel, LAPORAN KEUANGAN, PPK BLUD /

Pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD dibina oleh menteri melalui direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD. BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Dalam rangka penyelenggaraan

Permendagri 79 Tahun 2018 Bab XV Pembinaan dan Pengawasan BLUD Read More »

Tahapan Penerapan BLUD Sesuai Permendagri No 79 Tahun 2018

Leave a Comment / Artikel, PRA BLUD /

Terdapat tiga jenis lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pertama adalah public goods yaitu pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasional keseluruhannya dengan APBD dan bersifat non profit. Kedua adalah quasi public goods yaitu perangkat daerah yang dalam operasioalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil

Tahapan Penerapan BLUD Sesuai Permendagri No 79 Tahun 2018 Read More »

Pengelolaan Belanja pada BLUD Sesuai Permendagri No 79 Tahun 2018

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan yang dilakukan puskesmas selama masa anggaran yang bersangkutan. Fleksibilitas pada belanja Badan Layanan Umum Daerah yaitu belanja dapat disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan secara definitif.

Pengelolaan Belanja pada BLUD Sesuai Permendagri No 79 Tahun 2018 Read More »

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Permendagri No. 79 Tahun 2018

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Perubahan Permendagri ini diharapkan dapat menyederhanakan persyaratan penerapan, lebih mempermudah penerapan tetapi tetap akuntabel, dan tidak merubah yang sudah berjalan dengan baik. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun oleh BLUD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Permendagri No. 79 Tahun 2018 Read More »

Prinsip Teaching Factory SMK

Perencanaan dan Penganggaran BLUD menurut Permendagri No 79 Tahun 2018

Leave a Comment / Artikel, Penganggaran BLUD, PPK BLUD /

Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD wajib menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomo 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bab V pada peraturan ini membahas mengenai perencanaan dan penganggaran BLUD. RBA yang disusun oleh BLUD memiliki periode

Perencanaan dan Penganggaran BLUD menurut Permendagri No 79 Tahun 2018 Read More »

Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP 13

Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, Penganggaran BLUD, PPK BLUD /

Dengan adanya peraturan pengganti Permendagri Nomor 61 tahun 2007 yaitu Permendagri Nomor 79 tahun 2018 maka ada beberapa hal yang berubah terkait dengan struktur anggaran BLUD. Berikut adalah tabel perbedaan antara struktur anggaran BLUD pada Pemendagri Nomor 61 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018.   PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007 PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018

Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Ketentuan BLUD Menurut Permendagri No 79 Tahun 2018

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD, RBA /

Badan Layanan umum Daerah yang selajutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah (unit pelaksana teknis adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempuyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

Ketentuan BLUD Menurut Permendagri No 79 Tahun 2018 Read More »

Advokasi Lintas Sektor Menjadi Langkah Strategis Menjadi BLUD

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, STUDI KASUS, Teknis BLUD/BLU /

Advokasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam pengajuan BLUD. Advokasi adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan teroganisir dengan tujuan mempengaruhi dan mendesak pihak pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan kebijakan publik secara bertahap. Penetapan BLUD berkaitan dengan regulasi yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga seluruh pihak lintas sektor yang berkaitan dengan UPTD/SKPD yang akan

Advokasi Lintas Sektor Menjadi Langkah Strategis Menjadi BLUD Read More »

Scroll to Top