Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD

Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) (PART 1)

Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah

Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Aturan Terbaru SE Mendagri Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019) Seiring dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kini telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam […]

Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang

.Artikel kali ini kita akan membahas mengenai keseruan Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang. Bagaimana keseruan Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang. Yuk simak artikel dibawah ini : SMKN 1 Tanjungpinang merupakan sekolah kejuruan pertama di Tanjungpinang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1956. Awal mula Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 1 Tanjungpinang

Pendampingan Pra BLUD di SMKN 1 Tanjungpinang Read More »

Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) (PART 1)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Bagaimana sistematika Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ? Yuk simak artikel dibawah ini Setelah APBN ditetapkan, rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sebelum ditetapkannya rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Read More »

WORKSHOP PRA BLUD SMKN PURWOSARI BOJONEGORO

Workshop pra BLUD SMKN Purwosari Bojonegoro, telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 juni 2021 bertempat di Hotel Grage Ramayana Malioboro Yogyakarta. Workshop dilaksanakan selama tiga hari yang dipandu oleh Pak Soni sebagai narasumber dengan didampingi konsultan BLUD Syncore Wahyu dan Yuni. Hari Pertama Hari pertama dimulai dengan sambutan oleh perwakilan SMKN Purwosari. Tujuan

WORKSHOP PRA BLUD SMKN PURWOSARI BOJONEGORO Read More »

PEMAHAMAN AKUN-AKUN NERACA

AKUN-AKUN NERACA BLUD

Kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman akun-akun neraca BLUD. Apa saja komponen dalam akun-akun neraca BLUD ? Yuk simak artikel dibawah ini untuk pemahaman lebih lanjut Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya PSAP 13). PSAP 13 mewajibkan BLU termasuk BLUD untuk Menyusun 7 (tujuh)

AKUN-AKUN NERACA BLUD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN BLUD

Pertanggungjawaban Pendapatan BLUD juga wajib dilakukan oleh instansi yang telah menerapkan sistem PPK BLUD. Bagaimana sistematika pertanggungjawaban Pendapatan BLUD ? yuk simak artikel dibawah ini Bendahara penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemimpin BLUD. Pernyampaian ini wajib melalui pejabat keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ)

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN BLUD Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Belanja BLUD. Apa saja Pertanggungjawaban Belanja BLUD ? Yuk simak artikel kali ini. Bendahara pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri dari: Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU Bendahara pengeluaran BLUD melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BLUD Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BLUD

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan utang dan piutang BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas untuk melakukan piutang dan utang/pinjaman. Ketentuan pengelolaan piutang BLUD adalah sesuai dengan ketentuan berikut: Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BLUD Read More »

Scroll to Top