Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

May 2021

Menyusun RBA dan Laporan Keuangan BLUD

Menyusun RBA dan Laporan Keuangan BLUD

Menyusun RBA dan Laporan Keuangan BLUD. Sejak menyandang status sebagai BLUD, setiap UPTD memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SAP dan SAK. Dari sisi akuntansi akrual kami akan menyoroti kasus yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini oleh masing-masing UPTD. UPTD yang kami maksud dalam hal ini adalah Puskesmas. Puskesmas yang notabene adalah unit kerja […]

Menyusun RBA dan Laporan Keuangan BLUD Read More »

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung

PERBEDAAN JENIS KEWAJIBAN

Artikel ini akan membahas perbedaan Jenis kewajiban BLUD. Perbedaan jenis kewajiban ini terdiri dari 2 hal. Adapun 2 hal yang dimaksud yaitu kewajiban berdasarkan jatuh tempo dan sumber pinjaman. Penjelasan lebih dalam mengenai masing-masing kewajiban tersebut diantaranya yaitu: Kewajiban Berdasarkan Jatuh Tempo Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

PERBEDAAN JENIS KEWAJIBAN Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

SYARAT PENYUSUTAN ASET BLUD

Syarat Penyusutan Aset BLUD. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk

SYARAT PENYUSUTAN ASET BLUD Read More »

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. Dalam penyusunan laporan keuangannya, BLU mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP. Penerapan SAP berbasis akrual bagi BLUD dengan pemberlakuan PSAP 13 mulai tahun 2016 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini sejalan dengan Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 99 Laporan keuangan BLUD

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »

PELATIHAN PRA BLUD

Menyusun RBA dan Laporan Keuangan SAK

 Menyusun RBA dan Laporan Keuangan SAK. Sejak menyandang status sebagai BLUD, setiap UPTD memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SAP dan SAK. Dari sisi akuntansi akrual, kami akan menyoroti kasus yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan SAK oleh masing-masing UPTD yang dalam hal ini adalah Puskesmas.Puskesmas yang notabene adalah unit kerja yang menyediakan pelayanan kesehatan

Menyusun RBA dan Laporan Keuangan SAK Read More »

MANAJEMEN KAS PADA BLUD

MANAJEMEN KAS PADA BLUD. Pendampingan pelatihan mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) yang sudah berlangsung hingga dua hari (31 Juli dan 1 Agustus) di Sumedang, menimbulkan banyak hal yang harus didiskusikan mengenai pendapatan BLUD ini. Salah satunya adalah pembagian pendapatan tunai dan non tunai. Pelatihan yang sudah berlangsung selama dua hari ini

MANAJEMEN KAS PADA BLUD Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

Kinerja Rumah sakit menerapkan PPK-BLUD

Kinerja Rumah sakit menerapkan PPK-BLUD. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dari salah satu sektor publik yang dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima adalah rumah sakit. Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang

Kinerja Rumah sakit menerapkan PPK-BLUD Read More »

DANA SILPA PADA BLUD

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 23

Dana Alokasi Khusus (DAK) Read More »

Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP 13

Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Setelah APBN ditetapkan, rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sebelum ditetapkannya rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA untuk Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat. Menteri/Pimpinan

Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Read More »

Scroll to Top