Mitra BLUD
Berbasis Teknologi
Konsultasi Gratis
Register

July 2020

Prinsip Teaching Factory SMK

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN NERACA BLUD

Leave a Comment / Artikel, BLUD, LAPORAN KEUANGAN, PPK BLUD, Teknis BLUD/BLU /

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Kas dan setara kas Investasi jangka pendek piutang dari kegiatan BLUD persediaan Investasi jangka panjang aset tetap aset lainnya kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang ekuitas. Kas dan setara […]

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN NERACA BLUD Read More »

Dokumen

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL (LO) PADA BLU

Leave a Comment / Artikel, BLUD, LAPORAN KEUANGAN, PPK BLUD, Teknis BLUD/BLU /

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut : Pendapatan-LO Beban Surplus/Defisit dari kegiatan operasional Kegiatan nonoperasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa Surplus/Defisit-LO BLU menyajikan pendapatan-LO

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL (LO) PADA BLU Read More »

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA BLUD

Leave a Comment / Artikel, BLUD, Teknis BLUD/BLU, UPT UMUM /

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata kelola yang mengatur tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA BLUD Read More »

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN BLUD PUSKESMAS

Leave a Comment / Artikel, BLUD, Puskesmas, Teknis BLUD/BLU /

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Kepala UPT Puskesmas bertindak sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Karakteristik Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD adalah sebagai berikut : Pemimpin BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN BLUD PUSKESMAS Read More »

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PART 1

Leave a Comment / Artikel, BLUD, RBA, Teknis BLUD/BLU /

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 58, Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PART 1 Read More »

Jurnal Penyesuaian BLU/BLUD

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PART 2

Leave a Comment / Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, RBA, Teknis BLUD/BLU /

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 58, Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. (Lanjutan PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PART 2 Read More »

PERUBAHAN ANGGARAN PART IV “Penggunaan Ambang Batas”

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA BLUD

Leave a Comment / Artikel, BLUD, Puskesmas, Teknis BLUD/BLU /

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata kelola yang mengatur tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA BLUD Read More »

Dokumen

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA BLUD

Leave a Comment / Artikel, BLUD, Teknis BLUD/BLU /

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata kelola yang mengatur tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA BLUD Read More »

Scroll to Top