Tata kelola yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan peraturan internal yang penetapannya ditetapkan degan peraturan kepala daerah setempat. Prinsip dari tata kelola ini mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, […]
MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK PADA BLUD Read More »
Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana suatu SKPD bisa ditetapkan menjadi BLUD jika mereka telah memenuhi tiga persyaratan BLUD yaitu terkait syarat subtantif, syarat teknis dan syarat administratif. Langkah selanjutnya apabila
DITETAPKAN MENJADI BLUD, BAGAIMANA PENILAIANNYA Read More »
Dalam penerapannya, BLUD memiliki keleluasan dalam rangka menerapkan praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat merupakan penyelenggaran dari fungsi organisasi yang berdasarkan dengan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
APA SAJA FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLUD Read More »
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas perayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENETAPAN BLUD Read More »
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRATIF BLUD Read More »
Permendagri No 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa belanja BLUD terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi tersebut mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi yang terdiri
PENGELOLAAN BELANJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah atau yang biasa disingkat BLUD didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah yang memiliki
SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI UJUNG TOMBAK KEBERHASILAN BLUD Read More »
Amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa pemerintahan wajib menerapkan akuntansi berbasis kas to akrual sebelum menjadi akrual sepenuhnya. Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntanssi dimana
PENERAPAN CASH TO ACCRUAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »
Implementasi Badan Layanan Umum Daerah memiliki beberapa kendala dan permasalahan baik dari internal maupun eksternal sehingga menyebabkan pelaksanaan yang belum optimal. Implementasi BLUD yang belum optimal ini terkait dengan pemahaman
PRA IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Read More »
