Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

LAPORAN KEUANGAN

Prosedur Pencatatan Pembelian Aset dan Persediaan dalam BLUD

Pencatatan dan Pendataan Dokumen SPD, SPP-LS, dan SPM Pertama, berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran membuat SPP-LS dan dokumen lain yang terdiri dari Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, dan Rincian SPP-LS yang disertakan dengan lampiran SPP-LS berupa Salinan SPD, Salinan Surat Rekomendasi, dan SPP disertai Faktur Pajak yang ditandatangani WP. Kedua, bendahara pengeluaran menyerahkan SPP-LS beserta dokumen […]

Prosedur Pencatatan Pembelian Aset dan Persediaan dalam BLUD Read More »

Pendapatan Lain-Lain Badan Layanan Umum Daerah

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendageri) No. 61 Tahun 2007 pasal 61, lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan,

Pendapatan Lain-Lain Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Mekanisme Uang Panjar Badan Layanan Umum Daerah

Mekanisme uang panjar BLUD merupakan pencatatan perpindahan kas yang hanya perlu menjadi urusan internal BLUD. Artinya pencatatan uang panjar di BLUD tidak masuk dalam pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan yang wajib dilaporkan BLUD setiap bulan, triwulan, semester maupun tahunan. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 118 bahwa laporan keuangan yang harus

Mekanisme Uang Panjar Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Auditor Eksternal Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Permendari Nomor 61 tahun 2007, SKPD atau Unit Kerja SKPD yang telah menjadi BLUD dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan atau disingkat PPK-BLUD. PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD

Auditor Eksternal Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Kinerja keuangan SKPD Badan Layanan Umum Daerah

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tersebut, beberapa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat telah menerapkan PPK-BLUD. Pelayanan tersebut, antara lain berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, wisata daerah, air minum, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan dana khusus. Laporan

Kinerja keuangan SKPD Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Prosedur Pencatatan Pengeluaran dalam Badan Layanan Umum Daerah

  Pencatatan dan Pendataan Dokumen Surat Permintaan Dana dan Dokumen SPP Pertama, Pengguna anggaran menyerahkan SPD kepada bendahara dan pejabat keuangan. Kedua, berdasarkan SPD tersebut, bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya yang terdiri dari surat pengantar SPP-UP, ringkasan SPP-UP, rincian SPP-UP, dan lampiran dokumen lainnya. Ketiga, bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada pejabat keuangan.

Prosedur Pencatatan Pengeluaran dalam Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Pengelolaan Utang Badan Layanan Umum Daerah

Usaha yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan Puskesmas setelah menjadi BLUD salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan melengkapi fasilitas yang ada. Untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas dilakukan melalui mekanisme belanja modal Puskesmas. Setelah menjadi BLUD, Puskesmas lebih fleksible dalam mengelola keuangannya termasuk dalam membuat perencanaan belanja modal. Salah satu wujud dari keleluasaan dalam

Pengelolaan Utang Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Prosedur Pencatatan Penerimaan dalam Badan Layanan Umum Daerah

Pencatatan dan Pendataan Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain BLUD yang sah Pertama yang harus dilakukan adalah kasir memberikan dokumen bukti pembayaran, rekap pendapatan dan uang dari pasien kepada bendahara penerimaan. Kemudian, Bendahara Penerimaan memverifikasi uang yang diterimanya dengan bukti pembayaran dan rekap. Jika tidak sesuai, maka dokumen dan uang dikembalikan ke kasir untuk direvisi.

Prosedur Pencatatan Penerimaan dalam Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Investasi dalam Badan Layanan Umum Daerah

Mungkin kata investasi masih terdengar asing bagi Puskesmas ataupun Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah, karena masih cukup banyak yang belum mempunyai investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Padahal sebenarnya investasi dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah itu sendiri. Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun

Investasi dalam Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Scroll to Top