Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

PERUBAHAN ANGGARAN PART IV “Penggunaan Ambang Batas”

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan […]

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Read More »

Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP 13

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

  Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD. Bendahara Pengeluaran BLUD dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari dapat menggunakan Uang Persediaan (UP). Uang Pengeluaran (UP) merupakan uang muka yang setiap bulannya akan diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran pada setiap awal periode akan melakukan pengajuan Uang Persediaan (UP) kepada Pejabat Keuangan. Selanjutnya,  pengajuan tersebut akan di tandatangani oleh

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Read More »

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa,

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Read More »

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5 Kerja Sama Berbeda dengan SKPD atau unit kerja, BLUD dapat melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama ekonomis, efektif, efesien, dan saling menguntungkan. Kerjasama operasional: dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5 Read More »

Contoh Penerapan Neraca Keuangan BLUD

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 6

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 6 Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen: gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  Komponen remunerasi:  a). Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; b). Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 6 Read More »

Klasifikasi Kewajiban (Utang) dalam PPK BLUD

Klasifikasi Kewajiban (Utang) dalam PPK BLUD – Menurut Buletin Teknis Nomor 22 Tentang Akuntansi Utang, Kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu/saat jatuh temponya dan berdasarkan sumber dana. 1. Kewajiban Berdasarkan Jatuh Tempo Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan paragraf 11 PSAP 09, kewajiban jangka pendek

Klasifikasi Kewajiban (Utang) dalam PPK BLUD Read More »

Akuntansi Utang Dalam Negeri Jangka Pendek BLUD

Akuntansi Utang Dalam Negeri Jangka Pendek BLUD – Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini

Akuntansi Utang Dalam Negeri Jangka Pendek BLUD Read More »

PENETAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP

Penetapan Metode Penyusutan Aset Tetap – Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. PSAP 07 menyediakan tiga metode yang dapat digunakan. Metode penyusutan bebas untuk dipilih. Secara umum ketiga metode dimaksud selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana,

PENETAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP Read More »

PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP

PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP – Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual. Aset tetap merupakan suatu unsur

PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP Read More »

Scroll to Top