Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

Penatausahaan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

Rekonsiliasi Bank untuk BLUD (PART 1)

  Rekonsiliasi Bank untuk BLUD dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank. Selanjutnya dibandingkan dengan catatan akuntansi pada entitas BLUD yang mengelola rekening bank tersebut. Entitas BLUD melakukan koreksi saldo kas di akun kas pada bank tersebut, apabila perlu. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan […]

Rekonsiliasi Bank untuk BLUD (PART 1) Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Cara Penghapusan Utang BLUD

Cara penghapusan utang BLUD menurut PSAP 9 adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Menurut PSAP paragraf jika

Cara Penghapusan Utang BLUD Read More »

PELATIHAN PRA BLUD

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga. Salah satu contohnya yaitu  pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer. Selain itu, contohnya yaitu pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PART 2

Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terdiri dari Jasa Kontruksi. Adapun penjelasan mengenai pemotongan pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). dijelaskan dibawah ini: JASA KONSTRUKSI Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PART 2 Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PART 1

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 1. PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah,

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PART 1 Read More »

INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pemotongan PPH Pasal 21 Bendahara Pemerintah

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh

Pemotongan PPH Pasal 21 Bendahara Pemerintah Read More »

PERSIAPAN DAERAH UNTUK PENERAPAN BLUD

Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan Pajak Penghasilan dalam Pasal 22 dilakukan oleh: Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Read More »

Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan

Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Read More »

Prinsip Teaching Factory SMK

Prinsip Teaching Factory SMK

Prinsip Teaching Factory SMK. Pembelajaran teaching factory adalah model pembelajaran di SMK yang berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Selain itu, model pembelajaran juga dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Dalam menjalankan model tersebut, tentunya SMK juga harus menerapkan prinsip teaching factory. Adapun Prinsip Teaching Factory

Prinsip Teaching Factory SMK Read More »

Scroll to Top