Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

TATA CARA PENYUSUNAN RBA PART 1

Tata Cara Penyusunan dan Format RBA BLU disusun berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012. Satker Badan Layanan Umum (BLU) harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Bisnis BLU dan Pagu Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Rencana Strategis Bisnis disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga (Renstra- K / L). Sedangkan

TATA CARA PENYUSUNAN RBA PART 1 Read More »

Penyusunan RaPerwal UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Dokumen RBA BAB III

Dokumen RBA BAB III secara garis besar berisi proyeksi pendapatan dan biaya yang akan diterima oleh Puskesmas di tahun anggaran. Lebih lengkapnya mengenai isi dari dokumen RBA BAB III adalah sebagai berikut: Analisis SWOT. Mengenai perkiraan kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman yang akan terjadi di tahun mendatang. Rencana peningkatan pelayanan Analisis factor internal dan eksternal

Dokumen RBA BAB III Read More »

Fungsi, Mekanisme, dan Contoh Jurnal di BLUD

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) badan layanan umum daerah merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun oleh masing-masing BLU/BLUD. RBA merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran. Anggaran merupakan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) Read More »

Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD

Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD akan dibahas di artikel kali ini. Apa saja Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD, silahkan simak artikel dibawah ini Bagi setiap UPT/D yang ingin menerapkan BLUD selain mempersiapkan persyaratan substantif, teknis dan dokumen administratif maka perlu juga mempersiapkan “Peraturan kepala daerah” yang biasanya disebut Peraturan Bupati atau Peraturan Wali

Fungsi Peraturan Kepala Daerah untuk BLUD Read More »

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Hak dan Kewajiban BLUD

UPTD yang menerapkan sistem BLUD tentunya memiliki Hak dan Kewajiban BLUD. Apa saja Hak dan Kewajiban BLUD ?? Silahkan simak artikel dibawah ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian

Hak dan Kewajiban BLUD Read More »

PERUBAHAN ANGGARAN PART II “Pergeseran Anggaran Belanja BLUD”

PROSES PENETAPAN BLUD

Proses Penetapan BLUD memerlukan beberapa syarat yang sudah dijelaskan di artikel sebelumnya. Artikel kali ini kita akan membahas proses penetapan BLUD bagaimana. Silahkan disimak artikel dibawah ini UPT/D yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pengajuan dengan beberapan tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah harus

PROSES PENETAPAN BLUD Read More »

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IV

MENGAPA HARUS MENJADI BLUD?

Artikel kali ini akan membahasa mengenai  mengapa harus menjadi BLUD ? LATAR BELAKANG MENGAPA HARUS MENJADI BLUD? Reformasi keuangan negara yang telah dimulai dari tahun 2003 mengamanatkan pergeseran sistem pengganggaran dari pendekatan tradisional menjadi penganggaran dengan pendekatan yang berbasis kinerja. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana pemerintah berorientasi pada output bahkan memungkinkan sampai outcome. Perubahan

MENGAPA HARUS MENJADI BLUD? Read More »

Scroll to Top