Artikel

Pakar Keuangan BLUD yaitu Bapak Niza Wibyanan Tito menyampaikan dalam pertemuannya di Bangsal Rumah Dinas Kabupaten Bantul di tanggal 26 Juli 2023 Sektor publik salah satunya adalah yang paling mendasar pemaklum kebijakan yang sangat banyak sangat berbeda dengan swasta yang hanya memiliki owner, sehingga dalam pengelolaan organisasi harus bisa memuaskan semua sektor. BLUD ini hanya tentang masalah dana perimbangan yang akan dibebankan ke masyarakat dan atau akan ditanggung oleh APBD. Pada undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang  hubungan keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah salah satunya BLUD, itulah yang menjadi pencetus akhirnya BOK diserahkan ke puskesmas secara langsung. Ada 3 manajemen dalam tata kelola yakni low, middle dan high. Low/Manajemen bawah = UPT atau pelaksana operasional Middle = UPD/Dinasnya High = Pemda Pelayanan Sektor Publik yakni ada public, quasi dan private Public ini berfokus pada pelayanan dan menggunakan full APBD (non profit) Private itu terpisah dari pemda dan sistemnya yakni berdiri sendiri yang memiliki aset terpisah dan indikator penilaiannya yakni harus profit (full jasa layanan) Quasi Public atau non purposif dan itulah yang dinamakan BLUD dimana BLUD ini masih masuk ke dalam anggota pemda dan aset tidak terpisahkan akan tetapi sumber dananya di pisah yang dari masyarakat dikelola sendiri dan tetap murahnya dikasih  APBD karena yang diutamakan adalah layanan dan konsepnya yakni dana perimbangan dimana harus tetap imbang. Dari sisi tata kelola keuangan menerapkan Blud itu sangat mudah yang sulit adalah sektor publik. Selama pemaparan materi tentu ada nya tanya jawab pertanyaan dari peserta pertemuan. Pertanyaan pertama dari Puskesmas Kasihan 1 BLUD: “Diberikan pembeda untuk pembayaran dari kapitasi, pembayaran per kapita dari swasta. Untuk pembayaran dari swasta mencapai sejumlah Rp 14.000 sementara kita masih menarik tarif Rp 7.000, hal ini karena sebagian SDA digaji oleh pemerintah sehingga kita diturunkan termasuk obatnya diberikan oleh pemerintah. Pengembangannya hanya bisa di efisiensi agar bisa memberikan insentif yang bagus kepada teman-teman di bawah (non ASN). akan tetapi beban yang dialami dikembalikan semua baik layanan yang bersifat private maupun layanan yang bersifat public. Yang ada di puskesmas ini sifatnya ada yang public dan private sehingga beban insentifnya dipakai untuk semua. Dpp kita dengan yang dikacamatan itu sistemnya kerja atau tidak kerja sama akan tetapi di kita kerjanya seperti itu tapi hanya dapat seperempatnya. Itu kira-kira bagaimana ya, itu jadi kewajibannya? karena Dpp ini standarnya kan sama. Karena kita dibebankan kepada pelayanan public di mana itu seharusnya pure semuanya pemerintah. Program UKM yang insentifnya dibebankan kepada kami.” Bapak Niza Wibyana Tito selaku narasumber menjawab pertanyaan  Puskesmas Kasihan 1  “Dari konsep keuangan ekspektasi tidak sesuai dengan realita karena puskesmas menjadi BLUD yang unik yang tidak sama dengan semua bagian. Rumah sakit BLUD yang memang sesuai dengan konsep seharusnya karena memang melayani masyarakat secara langsung dan puskesmas yang menjadi pembeda yakni adanya UKM terlebih lagi ada indikator dari kemenkes ada 12 indikator dimana semua puskesmas harus sama. Di sektor publik itu anggaran yang dilihat tidak hanya satu karena jenisnya beragam dan tidak mungkin hanya memperhatikan satu saja. Terkait dengan UKM dan ekspektasi pemerintah yakni dengan adanya dana BOK yang diserahkan ke Dinas dapat dimaksimalkan langsung ke puskesmas. Di tahun 2023 untuk dana BOK tersebut langsung diserahkan kepada puskesmas dan dimaksimalkan di pelayanan UKM nya hingga UKP nya dilihat dari layanan tersebut apakah banyak yang datang sakit atau datang sehat.” Pertanyaan kedua dari Puskesmas Pundong  BLUD ada Perda tarif yang berubah setelah 5 tahun dan untuk memperkirakan kenaikan harga yang tiba-tiba ajaib itu seperti apa? Harga peroleh yang kita miliki lebih mahal dari swasta karena ada pajak dll, bagaimana bisa untuk menjual murah? Kami di sektor public ada bebrapa layanan yang tidak bisa ada perolehannya misalnya gawat darurat dari peserta manapun yang harus kita layani dengan free dan layanan rawat inap yang sistem klaimnya hari rawat dikurangi satu. Itu jika menghitung unit layak akan selalu nombok, untuk seperti itu apakah kita masih layak untuk BLUD? Ketika di wacana puskesmas hanya UKM saja, BOK yang datang langsung ke puskesmas uangnya akhirnya di gudang sementara ketika kita tidak ada layanan hanya ukm saja. Apakah dengan seperti itu kita masih layak untuk BLUD hanya dengan layanan upaya kesehatan masyarakat saja? Bapak Niza Wibyana Tito selaku narasumber menjawab pertanyaan  Puskesmas Pundong Pertanyaan dari Puskesmas Pundong ini terkait dengan unit cost. Dalam mengelola sebuah bisnis harus bisa menghitung unit cost atau harga perolehan. Harga perolehan yang dimaksud yakni bukan dari BPJS akan tetapi rincian biaya apa saja yang menyebabkan tersedianya barang ataupun jasa. Hampir semua BLUD yang menghitung unit cost pasti diatas standar bahkan ada yang lebih mahal dari badan swasta karena ada komponen biaya layanan yang berbeda. Berbeda dengan sektor publik karena adanya kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat dan perhitungan keuangan di kabupaten. Jika dirasa masyarakat tidak mampu maka akan diturunkan dan di subsidikan akan tetapi tuntutannya memang harus diefisiensikan. Unit cost itu masalah biaya harus mampu menghitung pendapatan dan biaya yang keluar dan disitulah kesehatan keuangannya dinilai dalam evaluasi ini. BLUD tetap menggunakan perkada dan gelondongannya masuk ke perda. Angka detailnya di masukkan di pergub dan pergub isinya bukan hanya tarif karena tarif berada di lampiran, isi dari pergub itu adalah unit cost dan pergub merupakan tata cara pengajuan tarif. Bapak Fauzan terkait dengan Perda tarif menyampaikan tambahan informasi “Perda yang jatuh di saya itu program yang belum optimal, pembiayaan masih menjadi beban BLUD. Hari ini saya akan sampaikan mengenai apa yang harus dilakukan kebijakan-kebijakan agar semua  menjadi lebih baik dan sudah disampaikan mengenai permasalahan beban yang dibebankan kepada BLUD dan tidak ada tambahan pembiayaan dari pemda.” Baca juga: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 1