Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Teknis BLUD/BLU

Pengecualian Pengadaan Barang dan Jasa Pada BLUD

Pada penjelasan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa: “BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.” Pada pembahasan kali ini akan membahas pengadaan barang jasa BLUD, yang mana ketentuannya dikecualikan dari ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur […]

Pengecualian Pengadaan Barang dan Jasa Pada BLUD Read More »

Prinsip Teaching Factory SMK

Perencanaan dan Penganggaran BLUD menurut Permendagri No 79 Tahun 2018

Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD wajib menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomo 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bab V pada peraturan ini membahas mengenai perencanaan dan penganggaran BLUD. RBA yang disusun oleh BLUD memiliki periode

Perencanaan dan Penganggaran BLUD menurut Permendagri No 79 Tahun 2018 Read More »

Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP 13

Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Dengan adanya peraturan pengganti Permendagri Nomor 61 tahun 2007 yaitu Permendagri Nomor 79 tahun 2018 maka ada beberapa hal yang berubah terkait dengan struktur anggaran BLUD. Berikut adalah tabel perbedaan antara struktur anggaran BLUD pada Pemendagri Nomor 61 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018.   PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007 PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018

Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Advokasi Lintas Sektor Menjadi Langkah Strategis Menjadi BLUD

Advokasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam pengajuan BLUD. Advokasi adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan teroganisir dengan tujuan mempengaruhi dan mendesak pihak pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan kebijakan publik secara bertahap. Penetapan BLUD berkaitan dengan regulasi yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga seluruh pihak lintas sektor yang berkaitan dengan UPTD/SKPD yang akan

Advokasi Lintas Sektor Menjadi Langkah Strategis Menjadi BLUD Read More »

Tentang Biaya Badan Layanan Umum

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Asas BLU BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan

Tentang Biaya Badan Layanan Umum Read More »

Pembinaan Teknis Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan

Pembinaan Teknis Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun Anggaran 2018

Penyusunan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun Anggaran 2018 Read More »

Pengakuan Biaya PSAP 13

Pengakuan biaya sering kali menjadi kendala dalam penyusunan laporan operasional. Penyusun laporan keuangan terkadang masih mengalami kebingungan ketika menentukan apakah suatu transaksi dianggap sebagai biaya periode berjalan atau biaya pada periode berikutnya. Kesalahan penafsiran ini akan menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Biaya harus disajikan bersamaan dengan pendapatan yang hasilkan dari

Pengakuan Biaya PSAP 13 Read More »

Apa Perbedaan SILPA dan SiLPA

Apa Perbedaan SILPA dan SiLPA – SILPA dan SiLPA serupa namanya tapi tak sama, serupa pengucapannya tapi berbeda artinya. Sama-sama hurufnya tapi beda maknanya. Mari kita bahas satu persatu, apa itu SILPA dan SiLPA/SIKPA. Sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep

Apa Perbedaan SILPA dan SiLPA Read More »

Scroll to Top