Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD

WORKSHOP PERSIAPAN PENERAPAN BLUD RSUD PRATAMA SENDAWAR KUTAI BARAT

Tim Syncore BLUD bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kutai Barat dengan dilaksanakannya Workshop Persiapan Penerapan BLUD untuk RSUD Pratama Sendawar. Workshop Persiapan Penerapan BLUD ini dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2023 di Hotel Malioboro Prime, Yogyakarta dan diikuti sebanyak 12 peserta termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat dan Direktur RSUD Pratama Sendawar. Para peserta […]

WORKSHOP PERSIAPAN PENERAPAN BLUD RSUD PRATAMA SENDAWAR KUTAI BARAT Read More »

Kendala dalam Pengelolaan Keuangan BLUD

Menjadikan Persampahan Seperti Kesehatan, Pendidikan, Pengelola Kawasan dan Lisensi, Maka Memudahkan Untuk Penerapan BLUD pada UPTD Persampahan

Karakteristik pelayanan persampahan saat ini hampir sama seperti kesehatan, yaitu 7 kali dalam seminggu, dan tersedia 24 jam / harinya.  Kira-kira, kesamaan ini dikarenakan kalau sampah yang tertunda diangkut di rumah tangga-rumah tangga akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan tubuh, lingkungan sekitar, dan konsekuensinya menimbulkan kerugian ekonomi. Mau tidak mau, urusan persampahan harus sudah perlu

Menjadikan Persampahan Seperti Kesehatan, Pendidikan, Pengelola Kawasan dan Lisensi, Maka Memudahkan Untuk Penerapan BLUD pada UPTD Persampahan Read More »

Pelatihan Tim Penilai Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelatihan Tim Penilai Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten

Salah satu persyaratan yang paling penting dalam permohonan penerapan BLUD adalah persyaratan administratif karena terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan.  Seluruh dokumen persyaratan administratif harus lolos tahap penilaian setelah pengajuan status BLUD.  Menurut Permendagri 79 tahun 2018, Kepala Daerah akan melakukan penilaian terhadap permohonan pengajuan status BLUD oleh UPT/D dengan membentuk sebuah tim penilai yang

Pelatihan Tim Penilai Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Read More »

Sistem Renumerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sistem Renumerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sistem Renumerasi Pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan kepada Unit Pelaksana Teknis atau UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Pelayanan ini diberikan dengan memiliki beberapa fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  BLUD memiliki 10 fleksibilitas yang dapat digunakan oleh UPT dalam menunjang kinerjanya, salah

Sistem Renumerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Read More »

Membuat BLUD Lebih Dikenal Masyarakat

Membuat BLUD Lebih Dikenal Masyarakat

Ketika mendengar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mungkin tidak semua masyarakat mengetahui apa arti BLUD.  Meski istilah BLUD sudah beredar lebih dari 10 tahun, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti istilah tersebut.  Pengertian BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis

Membuat BLUD Lebih Dikenal Masyarakat Read More »

Akuntansi Dana Bergulir BLUD

Akuntansi Dana Bergulir BLUD

Akuntansi Dana Bergulir dijelaskan secara rinci melalui Buletin Teknis Nomor 25 tentang Akuntansi Dana Bergulir Berbasis Akrual yang terbit pada bulan Agustus 2020. Beberapa pengaturan tentang akuntansi dana bergulir yang dapat dijadikan pedoman pencatatan transaksi keuangan untuk BLUD adalah sebagai berikut: Akuntansi Anggaran Dana Bergulir  Akuntansi anggaran diselenggarakan untuk kepentingan evaluasi kinerja dan pengendalian pemerintah

Akuntansi Dana Bergulir BLUD Read More »

Pentingnya Pengelolaan Dana Bergulir Menggunakan PPK BLUD

Pentingnya Pengelolaan Dana Bergulir Menggunakan PPK BLUD

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.  Pengguliran dana bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, penguatan modal UMKM, dan usaha berskala besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mekanisme dana bergulir, diharapkan semakin banyak masyarakat dapat menerima dana bergulir sehingga terjadi snowballing effects.   Kementerian Koperasi dan

Pentingnya Pengelolaan Dana Bergulir Menggunakan PPK BLUD Read More »

Laporan Penatausahaan Triwulan Pertama oleh Pejabat Keuangan

Laporan Penatausahaan Triwulan Pertama oleh Pejabat Keuangan

Triwulan pertama yang jatuh pada Maret 2023 menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pejabat keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Karena dengan memasuki triwulan pertama ada beberapa hal yang mesti disiapkan oleh pejabat keuangan BLUD. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pejabat keuangan memiliki tugas sebagai berikut:  merumuskan kebijakan

Laporan Penatausahaan Triwulan Pertama oleh Pejabat Keuangan Read More »

Fleksibilitas dalam Perlakuan Hibah BLU/BLUD

Fleksibilitas dalam Perlakuan Hibah BLU/BLUD

Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan keuangan SAK di kabupaten Batang dengan 21 puskesmas memunculkan banyak pertanyaan.  Salah satunya adalah di mana letak fleksibilitas BLUD? Pertanyaan demikian muncul karena puskesmas masih belum bisa merasakan kebebasan menjadi BLUD.  Hal ini disebabkan belum memahaminya pembuatan RBA yang mereka rinci hingga ke objek rincian belanja.  Contoh di dalam RBA

Fleksibilitas dalam Perlakuan Hibah BLU/BLUD Read More »

Scroll to Top