Mitra BLUD
Berbasis Teknologi
Konsultasi Gratis
Register

May 2019

Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) (PART 1)

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah

Leave a Comment / Artikel, BLUD, PPK BLUD /

Pengertian BLUD dan PPK-BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan […]

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah Read More »

PPK-BLUD BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN

Leave a Comment / Artikel, BAPELKES, PEMDA/PEMKOT, PPK BLUD /

Senin, 22 April 2019 kami telah memberikan Pelatihan PPK-BLUD kepada Bapelkes Prov. Sumatera Selatan yang bertempat di D’Senopati Malioboro Hotel. Sambutan dari Kepala Bapelkes Prov. Sumsel Ibu dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes. mengatakan “Pada 2019 harus mulai menerapkan PPK-BLUD. Kendalanya setelah ditetapkan menjadi BLUD, RBA sudah ada tetapi masih banyak kendala lain walaupun sebelumnya sudah

PPK-BLUD BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN Read More »

25 Puskesmas dan 1 Labkesda Kota Bogor Siap Terapkan PPK-BLUD

Leave a Comment / Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Puskesmas /

Workshop Penyusunan Dokumen PRA BLUD Kota Bogor dilaksanakan selama tiga hari (Rabu – Jumat, 13 – 15 Maret 2019). Workshop ini dilakukan di Aula Dinas Kesehatan Kota Bogor dan diikuti oleh 25 Puskesmas dan 1 Labkesda. Tim PT. SYNCORE INDONESIA kembali memegang andil dalam mendampingi Puskesmas selama penyusunan dokumen syarat administratif yang merupakan salah satu

25 Puskesmas dan 1 Labkesda Kota Bogor Siap Terapkan PPK-BLUD Read More »

KONSULTAN PROFESIONAL UNTUK MENCAPAI STATUS BLUD

STRUKTUR ANGGARAN BLUD PEMENDAGRI 79 TAHUN 2018

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Struktur anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri atas: 1.Pendapatan BLUD, bersumber dari: jasa layanan merupakan imbalan vang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. hibah berupa hibah terikat digunakan sesuai tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah dan hibah tidak terikat yang diperoleh

STRUKTUR ANGGARAN BLUD PEMENDAGRI 79 TAHUN 2018 Read More »

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Leave a Comment / Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, PPK BLUD /

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru terkait Badan Layanan Umum Daerah yang untuk menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Badan Layanan Umum Daerah saat ini. Namun, pada peraturan terbaru ini tidaklah sangat

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 Read More »

PENERAPAN AGENSIFIKASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Leave a Comment / Artikel, PPK BLUD /

Badan Layanan Umum (BLUD) dibentuk sebagai pengetahuan teori agensifikasi. Secara umum, teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan (regulator) dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang

PENERAPAN AGENSIFIKASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Read More »

Scroll to Top