Surplus Anggaran Badan Layanan Umum
Dalam pasal 29 PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa “Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam…
Workshop penyusunan RBA BLU LMAN Kemenkeu
Workshop penyusunan RBA BLU LMAN Kemenkeu berlangsung pada hari kamis-jumat, 19-20 April 2018 di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Workshop yang…
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dengan BLUD Yang Optimal
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai fleksibilitas keuangan dalam Badan Layanan Umum Daerah. Didalam…
Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah
Sesuai Permendagri nomor 61 Tahun 2007, penilaian atas BLUD berkaitan dengan peningkatan atau penurunan kinerja dan pencabutan status PPK-BLUD. Tim…
Pembukuan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum
Badan layanan umum yang disingkat dengan BLU adalah satuan kerja atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat…
Independensi Badan Layanan Umum Daerah
Salah satu prinsip tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ialah independensi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari…
Standar Akuntansi Pemerintahan Badan Layanan Umum
Dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan…
KONSULTASI PROFESIONAL DALAM MENCAPAI STATUS BLUD
Semakin berkembangnya akan semakin semakin bertambah pula Sumber Daya Manusianya, seiring dengan hal tersebut dalam beberapa tahun kedepan jumlah kuantitas…
Standar Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Sesuai dengan tujuan diterapkanya PK BLU/BLUD yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam menetapkan tarif layanan harus memperhatikan SPM…
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menerangkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan…
