Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

RBA

Konsolidasi Biaya ke Belanja untuk Menyusun RBA dan RKA

Konsolidasi biaya ke belanja untuk menyusun RBA dan RKA sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan RBA yang berbasis biaya dan penyusunan RKA yang berbasis belanja. Namun keduanya harus saling terintergrasi untuk tujuan kesatuan pelaporan yang utuh. Tata cara untuk melakukan konsolidasi biaya ke belanja untuk menyusun RBA dan RKA yang pertama adalah menyusun RBA definitif atau rincian RBA berbasis biaya. Penysusunan RBA definitif diklasifikasikan menjadi biaya operasional, biaya administrasi dan umum dan biaya non operasional. Menyusun RBA definitif yang baik adalah menyusun RBA per unit layanan di setiap UPTD. Masing-masing unit menganalisis dan menyusun rencana anggaran belanja yang kemudian akan di verifikasi oleh bagian aggaran. Setelah di verifikasi bagian anggaran menyusun RBA definitif untuk masing-masing unit berdasarkan biaya yang selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi belanja untuk penyusunan RKA. Konsolidasi biaya ke belanja untuk menyusun RBA dan RKA dilakukan dengan cara mengelompokkan masing-masing biaya ke dalam tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Setelah selesai mengelompokkan masing-masing biaya ke dalam tiga jenis belanja maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan total masing-masing jenis belanja yang selanjutnya akan di susun menjadi RKA per jenis belanja. Berbeda dengan RBA yang berbasis unit, RKA berbasis kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan BLUD. Sehingga dalam mengajukan RKA hanya diperlukan total jenis belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Cara lebih mudah untuk melakukan konsolidasi biaya ke belanja untuk menyusun RBA dan RKA adalah dengan menggunakan software BLUD Syncore. Hanya dengan menginput biaya RBA per unit ke dalam software akan menghasilkan rekap biaya perjenis belanja. Sehingga akan langsung diketahui berapa jumlah total belanja pegawai, be;anja barang jasa dan belanja modal tanpa harus melakukan pengelompokkan manual masing-masing item biaya ke dalam jenis belanja. Laporan RBA yang sudah dikelompokkan kedalam jenis belanja dapat dicetak dan dijadikan RKA untuk diajukan BPKAD. Dalam mengajukan RKA yang terdiri dari tiga jenis belanja secara gelondongan tersebut dapat dilampirkan rincian RBA berdasarkan biaya yang bias dicetak juga melalui software BLUD Syncore.

Konsolidasi Biaya ke Belanja untuk Menyusun RBA dan RKA Read More »

Apa itu RBA & RKA?

Pengeluaran & Penerimaan pada penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran) menjadi unsur utama, terutama dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu untuk menyusun RBA dibutuhkan sinkronisasi/memapping akun-akun kode akuntansi yang ada pada arus kas pengeluaran & penerimaan. Agar terwujudnya 1 konsep pengakuan pada RKA (Rencana Kegiatan & Anggaran) menjadi RBA (Rencana Bisnis & Anggaran). Karena pencatatan akuntansi yang digunakan berbeda antara RKA (Rencana Kegiatan & Anggaran) & RBA (Rencana Bisnis & Anggaran) yaitu dari ACCRUAL BASIS & CASH BASIS. Sebagai contoh Pencatatan Belanja Pegawai pada RKA (Rencana Kegiatan & Anggaran) diakui sebagai Gaji Pokok sedangkan pada RBA (Rencana Bisnis & Anggaran) diakui sebagain Biaya Gaji. Pada Belanja Barang & Jasa, ketika di RKA (Rencana Kegiatan & Anggaran) pencatatannya sebagai Belanja yang berarti belum diakui berapa biaya yang dikeluarkan untuk belanja, disitu dicatat secara keseluruhan. Sedangkan pada RBA (Rencana Bisnis & Anggaran) Belanja Barang & Jasa pencatatan sudah dicatat sebagai biaya sebesar berapa nilai yang digunakan untuk belanja secara cash maupun hutang nilainya dicatat secara real pemakaian yang dikeluarkan. Silakan Download : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU/BLUD RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Setelah kita menerapkan PPK-BLUD maka istilah RKA kita ubah menjadi RBA. Tidak sekedar berubah istilah, tetapi konten, makna, dan filosofinya juga berubah. Penerapan PKK-BLUD memang berpengaruh dan sangat positif dari perspektif pencapaian keuangan. Kalau kita bandingkan pendapatan BLUD dengan seluruh pengeluaran ini menggambarkan kepada kita salah satu tolok ukur kinerja keuangan. Kita berharap BLUD bisa 100% membiayai dirinya sendiri. Namun, bukan berarti stop subsidi pemerintah, tapi setidaknya dapat melakukan efisiensi. Pencapaian kinerja keuangan yang demikian bagus, tentu ada alasan. Perlu disampaikan keterkaitan antara bisnis yang sehat dengan kinerja keuangan. Bisnis yang sehat diciptakan oleh manajemen yang sehat. Jadi ini satu ungkapan yang harus disepakati. Kalau kita berbicara tentang BLUD maka prinsip tersebut harus ada. Manajemen yang sehat bukan saja artikan sebagai manajamen yang sehat. Sehat manajemen kalau memenuhi unsur-unsur planning, organizing, actuating, dan controlling. Terkait dengan manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan BLUD, bisa dilihat unsur planning di dalam BLUD bisa direfleksikan dalam dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang dalam bentuk RSB (Rencana Strategi Bisnis). Apa RBA lebih lengkap? Silahkan cari tahu disini Baca Juga : PROGRAM PELATIHAN & PENDAMPINGAN BLU/BLUD 

Apa itu RBA & RKA? Read More »

Pelatihan RBA & Laporan Keuangan SAK AGD DIKNES Prov. DKI Jakarta, Puskesmas Sawah Dadap Kab.Sumedang dan DINAS KESEHATAN Kab.Sumedang

Berlangsung Pelatihan RBA & Laporan Keuangan SAK oleh tim BLUD dari PT Syncore Indonesia yang diikuti oleh BLUD AGD DIKNES Prov. DKI Jakarta, Puskesmas Sawah Dadap Kab.Sumedang dan DINAS KESEHATAN Kab.Sumedang pada tanggal 23-25 Oktober 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta. Pelatihan ini dihadiri oleh 2 Orang Narasumber yaitu Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. selaku konsultan BLUD dari PT. Syncore Indonesia & Bapak Soni Haksomo S.E M.Si. Pelatihan ini terbagi menjadi beberapa sesi. Difokuskan agar semua peserta setelah selesai mengikuti pelatihan mampu menyusun RBA & Laporan Keuangan SAK sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sesi pertama pemaparan materi mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD yang disampaikan berisi paparan regulasi yang mengatur BLUD dan apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh BLUD. Dilanjutkan sesi kedua, ketiga dan keempat yaitu sesi penyusunan RBA, Penerimaan dan Pengeluaran dengan menggunakan data real anggaran, BKU Penerimaan dan BKU Pengeluaran yang dimiliki oleh Ambulans Gawat Darurat Jakarta, DINKES Sumedang &  Puskesmas Sawahdadap Sumedang. Sesi terakhir yaitu sesi akuntansi adalah sesi konsolidasi data inputan penerimaan dan pengeluaran, saldo awal, stock opname dan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Output dari pelatihan langsung dapat digunakan sebagai RBA dan Laporan Keuangan Ambulans Gawat Darurat Jakarta, DINKES Sumedang & Puskesmas Sawahdadap Sumedang. Beberapa tujuan dari peserta mengikuti pelatihan ini yaitu untuk Ambulans Gawat Darurat Jakarta agar mampu menyusun RBA & Laporan Keuangan SAK sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena Ambulans Gawat Darurat Jakarta ditargetkan bulan ini untuk menyerahkan RBA 2018. Untuk DINKES Sumedang mereka bertujuan agar lebih mengetahui bagaimana alur dari pembuatan RBA & Laporan Keuangan Berbasis SAK itu dibuat guna memaparkan kepada tim DINKES Sumedang bahwa RBA & Laporan Keuangan telah disusun sesuai peraturan yang digunakan. Sedangkan untuk Puskesmas Sawahdadap ingin membuat bagaimana RBA Perubahan 2017 & RBA 2018 Murni, karena Puskesmas Sawahdadap sudah menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Triwulan 3 beserta Laporan Keuangan pada tahun 2017 nya selama Triwulan. Para peserta sangat bersinergi dalam pelatihan, sehingga pelatihan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Selanjutnya sampailah pada sesi terakhir yaitu akuntansi & laporan keuangan yaitu para peserta telah dipandu untuk penyusunan. Pelatihanpun telah selesai & ditutup oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. selaku Konsultan PT Syncore Indonesia.

Pelatihan RBA & Laporan Keuangan SAK AGD DIKNES Prov. DKI Jakarta, Puskesmas Sawah Dadap Kab.Sumedang dan DINAS KESEHATAN Kab.Sumedang Read More »

RBA & Laporan Keuangan SAK AGD Dinkes Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No.144 tahun 2010 menetapkan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (AGD DINKES) sebagai Badan Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang selama ini telah berjalan menjadi optimal dan lebih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan gawat darurat pra rumah sakit. Merupakan alah satu upaya untuk menanggulangi meningkatnya kasus gawat darurat medik dan bencana guna memberikan respons yang cepat dan tepat dalam memberikan pertolongan pada korban saat ditempat kejadian sampai evakuasi ke rumah sakit. Dengan telah ditetapkannya Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (AGD DINKES) sebagai Badan Layanan Umum maka untuk penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran ) & Laporan Keuangannya pun harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan yaitu Pola Pengelolaan Keuangan BLUD : PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan BLU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 74 tahun 2012. Maka pada tanggal 23-25 Oktober 2017 Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (AGD DINKES) mengikuti Pelatihan Penyusunan RBA & Laporan Berbasis SAK yang diselenggarakan oleh Tim BLUD dari PT Syncore Indonesia di Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta. Berbekal data-data pada tahun 2017, para peserta Pelatihan Penyusunan RBA & Laporan Berbasis SAK dari AGD DINKES Jakarta menyampaikan kendala yang dialami dalam penyusunan RBA & menyampaikan harapan salah satunya agar penyusunan RBA khususnya dapat sesuai peraturan yang ada & mudah dalam penyusunan RBA. Salah satu pembahasan yaitu mengenai pengklasifikasian pendapatan pada AGD Dinkes Jakarta, tentang bagaimana membuka rekening kas blud berdasar PP 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah dan ijin dari BPKAD.  AGD DINKES Jakarta masih menggunakan 1 rekening Bank, dianjurkan untuk membuka rekening Bank yang digunakan AGD Dinkes Jakarta untuk para klien agar lebih memudahkan dalam administrasi. Kebijakan sumber pendapatan dari AGD Dinkes Jakarta salah satunya yaitu berasal dari pelayanan yang berasal dari luar daerah mapupun daerah  DKI Jakarta. Dalam pembayarannya yang berasal dari dalam daerah DKI Jakarta, pembayaran dibayarkan oleh JAMKESDA sedangkan yang berasal dari luar daerah DKI Jakarta dibayarkan oleh pengguna AGD Dinkes Jakarta. Keseluruhan pembahasan mengenai sumber pendapatan hingga pengeluaran dibahas dan diklasifikasikan ke dalam akun & kode akun akuntansi guna mudah dalam penyusunan RBA & Laporan Keuangan Berbasis SAK, sehingga terbentuklah RBA & Laporan Keuangan Berbasis SAK sesuai dengan peraturan yang digunakan. Untuk lebih jelas bagaimana RBA itu disusun silahkan berkunjung pada website kami : Penyusunan RBA PRA & Pasca. Selengkapnya silahkan Hubungi tim BLUD HP Konsultan BLUD : +62 813-6290-0800 Telp Kantor               : (+62) 274 488 599

RBA & Laporan Keuangan SAK AGD Dinkes Jakarta Read More »

Penyusunan RBA BLUD Rumah Sakit

Penyusunan RBA BLUD Rumah Sakit

Penyusunan RBA BLUD Rumah Sakit Meski sudah menyandang predikat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak lama, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur nyatanya tak lantas berpuas diri. Hingga saat ini, RS yang berlokasi di Bumi Borneo tersebut terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya. Untuk itu, pegawai RSUD dr. Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur pun rela jauh-jauh datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna mengasah ilmu. Di kota pelajar ini, mereka mempelajari pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD BLUD dari Syncore. “Mereka ini berasal dari RSUD Abdul Rivai. RS ini sudah lama jadi BLUD dan terus berorientasi pada kualitas,” jelas Rudy Suryanto, Senior Konsultan Syncore disela-sela acara pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD BLUD di Grage Hotel, Yogyakarta. Dari pengamatan Rudy, walau para peserta pelatihan baru menempati posisi mereka bidang perencanaan, nyatanya mereka adalah orang-orang yang cukup berpengalaman di bidang RS. Tak heran, setiap materi yang disampaikan langsung dipahami. Hal itu terlihat jelas dari diskusi-diskusi internal yang pro-aktif antara pemateri dengan para peserta dalam bentuk beragam pertanyaan seputar permasalahan mereka. Ujungnya, turut mengerucut beragam strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS. “Mereka ini paham bahwa peningkatan RS nantinya akan otomatis berdampak pada peningkatan pendapatan.” jelas narasumber untuk selanjutnya bagaimana itu RBA dan sistematikanya, silahkan download dokumen PRA dan PASCA BLUD di sini. artikel terkait Aplikasi PPK BLU/BLUD untuk Kemudahan Penyusunan Laporan artikel terkait Penyusunan Dokumen RBA Menggunakan Tools artikel terkait Pelaporan Keuangan BLUD Rumah Sakit   Selengkapnya silahkan Hubungi tim BLUD HP Konsultan BLUD : +62 813-6290-0800 Telp Kantor               : (+62) 274 488 599

Penyusunan RBA BLUD Rumah Sakit Read More »

Penyusunan RBA BLUD Puskesmas yang Benar

Penyusunan RBA BLUD Puskesmas yang Benar

Penyusunan RBA BLUD Puskesmas yang Benar   Untuk meningkatkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluarannya, pemerintah telah membuat aturan sejak 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun hingga saat ini,  belum semua Puskesmas khususnya yang berada di daerah – daerah terpencil sanggup menerapkan PPK-BLUD dengan benar. Padahal dengan  PPK-BULD yang benar, Puskesmas memiliki peluang untuk menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB),  sehingga dapat memudahkan Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan sebagainya. Menurut Direktur Utama (Dirut) SYNCORE, Niza Wibyana Tito, ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar Puskesmas berhasil menjadi BLUD yang baik. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan baik dan benar. Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat acara “Pelatihan Penyusunan RBA Puskesmas-BLUD” bersama di Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu di Yogyakarta. RBA ini, lanjut dia, dikembangkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian dimapping ke RBA yang basisnya adalah biaya. Penyusunan RBA dan SAK sebaiknya dibantu dengan tools yang ada. silahkan simak demo aplikasi untuk menyusun RBA dan LAPORAN KEUANGAN SAK dengan klik di sini silahkan download dokumen PRA dan PASCA BLUD di sini. artikel terkait Aplikasi PPK BLU/BLUD untuk Kemudahan Penyusunan Laporan artikel terkait Penyusunan Dokumen RBA Menggunakan Tools artikel terkait Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Mudah, Cepat dan Benar   Selengkapnya silahkan Hubungi tim BLUD HP Konsultan BLUD : +62 813-6290-0800 Telp Kantor               : (+62) 274 488 599

Penyusunan RBA BLUD Puskesmas yang Benar Read More »

Cara Input RBA Di Aplikasi PPK BLUD

Cara Input RBA Di Aplikasi PPK BLUD   Harap log in menggunakan user RBA Harap klik menu pagu sumber dana dan isikan anggaran 2018 di kolom “JASA LAYANAN” dan klik simpan   3. isikan pagu belanja Anda, berapakah belanja pegawai anda, belanja barang jasa, dan belanja modal anda? silahkan isikan di menu berikut, dan jangan lupa klik simpan   4. Isikan Pagu kegiatan Anda di menu Pagu Kegiatan. Angka ini harus sama jumlahnya dengan angka yang ada di menu “Pagu Sumber Dana” dan klik simpan   5. Lalu isikan anggaran rincian pendapatan anda di menu pendapatan berikut ini. Pisahkan antara anggaran pendapatan jasa layanan, Klaim, Kapitasi atau Pendapatan lain-lain BLUD.   6. Isikan Rincian belanja di menu berikut ini, klik kegiatan (silahkan pilih kegiatan yang ingin diisi) jika RBA sudah berdasar unit, silahkan dipilih unitnya.       demo aplikasi PPK BLUD contoh dokumen PRA dan PASCA BLUD

Cara Input RBA Di Aplikasi PPK BLUD Read More »

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan yang sering kali ditanyakan oleh peserta ketika pelatihan adalah sebagai berikut: Dalam penyusunan RBA BLUD, siapakah yang bertugas untuk mengindentifikasi kebutuhan? Semua harus bertanggungjawab untuk mengindentifikasi kebutuhan. Namun, yang lebih tau mengenai kebutuhan adalah masing-masing unit pelayanan. Masing-masing unit pelayanan membuat daftar kebutuhan, dan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim anggaran untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut perlu atau tidak. SiLPA dihasilkan dari laporan operional atau laporan anggaran? SiLPAnya BLUD sisa dari operasional, surplus. SiLPA yang biasa dilaporkan ke DPPKAD adalah sisa kas karena pemda masih menggunakan kas basis, selama pemda tidak berubah menjadi akrual basis akan seperti itu terus. SiLPA yang benar adalah berbasisis akrual. Bagaimanakah cara untuk menggarkan pembayaran hutang di RBA BLUD? Misal belanja obat dianggaran 20M, realisasinya belanja 21 M, sehingga ada hutang 1M yang akan dibayarkan tahun berikutnya. Bagaimana pencatatannya dalam anggaran? Hutang tahun lalu 1M, harus masuk ke pembiayaan atau pendanaan di RBA BLUD. Pembiayaan atau pendanaan ini seharusnya menggunakan uang yang bersumber dari SiLPA. Oleh karena itu seharusnya SiLPA dianggarkan di awal tahun, angkanya dari proyeksi SiLPA. Bagaimana pencatatan pajak PPN atas penjualan obat yang diterima oleh bendahara penerimaan? Misal penerimaan pajak Rp 55.000,00 termasuk dengan pajak PPN Rp. 5.000,00. Yang pembayaran pajak harus dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dan juga dicatatat sebagai biaya pajak. Jika tidak dibiayakan maka tidak aka nada pengaruh apa-apa. Perlakukan ini sama dengan pengakuan biaya transfer atas pendapatan BPJS, dicatat sebagai pendapatan adalah jumlah yang benar-benar diterima. Kemudian, biaya admin dibuatkan jurnal penyesuaian oleh bagian akuntansi, dengan jurnal biaya administrasi terhadap piutang BPJS. BLUD memiliki 4 rekening untuk penerimaan, untuk kedepannya sebaiknya bagaimana pak? Sebaiknya, rekening bendahara penerimaan hanya ada satu. Untuk semua transaksi penerimaan harus masuk ke rekening bendahara penerimaan dan harus dicatat. Untuk penerimaan tunai, wajib dibuatkan STS pada saat penyetoran ke bank. Namun, untuk penerimaan non tunai (langsung transfer ke rekening bank penerimaan) otomatis system akan membuat auto STS. Untuk Klaim BPJS yang dicatat sebagai piutang BPJS adalah sesuai klaim atau hasil dari verifikasi BPJS? Yang dicatat sebagai pendapatan dan piutang adalah sebesar yang diklaimkan ke BPJS. Sesuai dengan jasa yang diberikan ke pasien. Bagaimana solusinya jika bendahara penerimaan tidak mengetahui uang masuk darimana? Bendahara penerimaan wajib harus tahu asal dari mana uang masuk. Jika hal ini terjadi dan diketahui oleh BPK akan menjadi temuan BPK. Kebanyakan kasus dari pendapatan hibah yang tidak dilaporkan ke rumah sakit. Sehingga ada uang masuk ke rekening bank penerimaan namun bendahara penerimaan tidak mengetahui sumber dari pendapatan tersebut. Apakah boleh jika klaim dari Jasaraharja tidak dianggap sebagai piutang terlebih dahulu karena jangka waktu pembayaran klaimnya sangat pendek? Jika karena alasan periodenya pendek sehingga tidak dicatat sebagai piutang tidak masalah. Namun, pada periode tertentu akan menyebabkan pencatatannya salah karena kemungkinan penerimaan klaim pada periode berikutnya sehingga tidak menjadi pendapatan periode saat ini. Jika tahun 2018, BLUD akan menggunakan RBA BLUD berbasis unit, namun masih ada kesulitan untuk memecah pengadaaan obat. Apakah bisa untuk obat dibuat per kegiatan sendiri sedangkan yang lainnya menggunakan per unit. Jika obat susah untuk dipecah, bisa dibuatkan unit sendiri seperti unit farmasi atau masuk ke unit sekretariatan. Lebih baik menggunakan RBA per unit namun masih kosong, daripada menggunakan RBA per kegiatan yang jelas itu salah. Bagaimana cara untuk input pengeluaran dari biaya periode sebelumnya? Biaya periode sebelumnya itu masuk kedalam biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar ini tinggal diinput oleh bendahara pengeluaran dengan memiliki akun biaya yang masih harus dibayar. Bagian akuntansi tidak melakukan penginputan apa-apa tinggal melakukan verifikasi saja disetiap periode pelaporan SP2D UP sebesar Rp 10.000.000,00, dilakukan belanja Rp 8.000.000,00 namun terjadi kesalahan dalam GU yang dilakukan hanya sebesar Rp 5.000.000,00 dan hal itu baru diketahui setelah melakukan GU keempat. Bagaimana cara memperlakukan transaksi tersebut? Untuk masalah tersebut, GU yang dilakukan tetap Rp 5.000.000,00 karena sudah terlanjur di GU-kan. Kemudian yang Rp 3.000.000,00 dibuatkan GU lagi. Bagaimana proses penggunaan pergeseran dalam RBA BLUD? Pergeseran RBA terjadi jika ada pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam RBA BLUD dan rumah sakit masih memiliki uang yang dianggarkan untuk kegiatan lainnya digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Contoh, anggaran untuk pemeliharaan bangunan tidak ada, namun tiba-tiba bangunan rusak tertimpa pohon. Kemudian untuk memperbaiki bangunan tersebut digunakan dana yang dianggarkan untuk pelatihan, karena pelatihan bisa ditunda untuk tahun anggaran berikutnya. Maka dibuatlah surat ke pemimpin BLUD untuk penggunaan anggaran tersebut. Jika pemimpin BLUD menyetujui maka kegiatan perbaikan bangunan tersebut dapat dilaksanakan. Contoh dokumen-dokumen BLUD  

Tanya-jawab mengenai RBA BLUD dan penatausahaan Read More »

Penyusunan RBA dalam PPK BLUD

Penyusunan RBA di dalam PPK BLUD

Penyusunan RBA di dalam PPK BLUD ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan RBA yang sudah bukan berbasis kegiatan lagi, namun sudah berbasis unit yang ada. Sebelum menyusun RBA seharusnya dibuat rapat bersama yang dihadiri oleh unit-unit pelayanan yang ada di BLUD. Hal ini dikarenakan dalam RBA, kegiatan bukan lagi merupakan kegiatan dari usulan PPTK. RBA yang ada dibuat oleh BLUD masih berbasis kegaitan. Seharusnya basis kegiatan itu diganti berbasis unit pelayanan yang ada di BLUD, misal unit rawat jalan, rawat inap dkk. Diganti dengan unit karena unit-unit tersebut yang paling mengetahui mengenai pendapatan dan kebutuhan dari masing-masing unit. Jika RBA dibuat berdasarkan kegiatan akan menjadi masalah bagi BLUD, yaitu akan mengurangi fleksibilitas BLUD. Jika puskesmas yang masih kesulitan untuk menyusun RBA berdasarkan unit pelayanan, maka sebaiknya penyusunan RBA nya juga tidak berbasis kegiatan lagi, namun dilihat dari sisi bisnisnya. Penyusunan RBA nya sudah menggunakan kaca mata bisnis, kebutuhan anggaran biaya. contoh dokumen RBA RSUD Contoh dokumen RBA Puskesmas

Penyusunan RBA di dalam PPK BLUD Read More »

Scroll to Top