Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik. SPM BLUD ini menetapkan batasan minimal kualitas pelayanan yang wajib dipenuhi oleh setiap unit pelayanan publik di bawah naungannya. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas layanan, waktu pelayanan, ketersediaan fasilitas, hingga pengelolaan keluhan masyarakat. Tujuan dari SPM […]
Standar Pelayanan Minimal BLUD Read More »
Transformasi sistem pelayanan kesehatan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan langkah progresif yang diambil oleh banyak pemerintah daerah. Dalam proses persiapannya, penyusunan laporan keuangan memegang peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Artikel ini akan membahas mengapa penyusunan laporan keuangan menjadi langkah
Penyusunan Laporan Keuangan: Kunci Sukses BLUD Labkesda Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan layanan publik di Indonesia. Penerapan BLUD telah mendorong UPT/D untuk lebih inovatif dalam pengelolaan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan secara bersamaan. 1. Otonomi Pengelolaan Keuangan Dengan status BLUD, sebuah lembaga diberi
Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi UPT/D Read More »
Pemberdayaan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi solusi inovatif. Dalam artikel ini, kita akan menggali peran strategis BLUD dalam meningkatkan pendapatan asli dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal.
Peningkatan PAD melalui Inovasi: Peran Strategis BLUD Read More »
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. BLUD telah menjadi agen perubahan dalam memperbaiki aksesibilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan : Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan : Kemampuan untuk mengelola keuangan secara fleksibel. Memastikan bahwa sumber daya yang
Dampak BLUD dalam Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan Read More »
Dalam era modern ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mendirikan Badan Layanan Umum (BLU). BLU diharapkan dapat menjadi lembaga yang mandiri, efisien, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan BLU juga dapat menjadi
Branding Melalui BLU: Memperkuat Citra Pemerintah Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam perjalanannya untuk menerapkan BLUD tidak mudah. Berdasarkan artikel
Kendala BLUD: Permasalahan Dalam Pengelolaan BLUD Read More »
Tata Kelola Efektif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan lembaga pemerintah di tingkat daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dengan pendekatan inovatif. BLUD hadir dengan konsep yang memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk mengelola unit pelayanannya secara mandiri. BLUD ditetapkan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan
Tata Kelola Efektif: Inovasi Pelayanan Publik Melalui BLUD Read More »
Sistem pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) biasanya mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, serta pedoman yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP). Berikut ini adalah sistematika umum yang sering diterapkan dalam pengadaan barang dan
Sistematika BLUD: Pengadaan Barang dan Jasa Read More »
Syncore Indonesia, ahli BLU/BLUD dengan tim professional berpengalaman dalam keuangan, manajemen, teknologi, dan training PPK-BLU/BLUD
