Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD

Syncore Indonesia Bersama Pemprov Maluku Utara Bahas Dokumen BLUD Kawasan Konservasi untuk Tahap Finalisasi

Syncore Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pertemuan pada 21 Oktober 2025 di Bogor untuk membahas finalisasi dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD BKKPD) Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan […]

Syncore Indonesia Bersama Pemprov Maluku Utara Bahas Dokumen BLUD Kawasan Konservasi untuk Tahap Finalisasi Read More »

Pelatihan Implementasi PPK BLUD Dinkes OKU Timur Perkuat Perencanaan Keuangan Puskesmas

Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Oktober 2025 di Surakarta. Narasumber pelatihan ini adalah Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak.,

Pelatihan Implementasi PPK BLUD Dinkes OKU Timur Perkuat Perencanaan Keuangan Puskesmas Read More »

3 Langkah Strategis dalam Optimalisasi Aset BLU/BLUD

Pengelolaan aset pada sektor publik, khususnya di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan aspek strategis yang sering kali kurang mendapat perhatian optimal. Aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara tepat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang melekat pada BLU/BLUD menempatkan

3 Langkah Strategis dalam Optimalisasi Aset BLU/BLUD Read More »

Pentingnya Perkada Tarif Layanan BLUD sebagai Payung Hukum

Pentingnya Perkada Tarif Layanan BLUD sebagai Payung Hukum

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berstatus BLUD mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas

Pentingnya Perkada Tarif Layanan BLUD sebagai Payung Hukum Read More »

Pengelolaan Sampah Organik Bukan Masalah, Tapi Peluang Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan Sampah Organik Bukan Masalah, Tapi Peluang Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan sampah organik kian menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Keuangan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pengelolaan sampah organik yang melibatkan masyarakat dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Hal ini disampaikan dalam publikasi resmi Kemenkeu.go.id (Juni 2025) sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Sampah organik menyumbang lebih dari 50 persen dari total

Pengelolaan Sampah Organik Bukan Masalah, Tapi Peluang Penguatan Kelembagaan Read More »

Kisah Sukses RSUD Sumberrejo dalam Penyusunan Laporan Kinerja BLUD

Kisah Sukses RSUD Sumberrejo dalam Penyusunan Laporan Kinerja BLUD

Syncore Indonesia melalui BLUD.id sukses menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD RSUD Sumberrejo di Malang pada tanggal 19-20 September 2024. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pemahaman tim RSUD terhadap prinsip akuntabilitas, efektivitas layanan, dan efisiensi anggaran.  Selama dua hari pelatihan, para peserta menerima materi yang disusun dengan pendekatan aplikatif, mulai dari sistematika laporan

Kisah Sukses RSUD Sumberrejo dalam Penyusunan Laporan Kinerja BLUD Read More »

Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang Cerdas dan Efisien

Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang Cerdas dan Efisien

Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perpres 46/2025 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kerangka hukum baru mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa pengadaan harus dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memberikan

Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang Cerdas dan Efisien Read More »

Arah Pelayanan BLUD dari Visi Misi Hingga Analisis Masalah

Arah Pelayanan BLUD dari Visi Misi Hingga Analisis Masalah

Menentukan arah pelayanan BLUD yang tepat merupakan fondasi utama dari sebuah Rencana Strategis (Renstra). Arah pelayanan ini tidaklah muncul begitu saja, melainkan hasil dari sebuah proses telaah yang terstruktur, dimulai dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Proses ini menjadi titik awal yang krusial sebelum melangkah lebih jauh hingga tahap analisis

Arah Pelayanan BLUD dari Visi Misi Hingga Analisis Masalah Read More »

Cara Praktis Menyusun Laporan Realisasi Anggaran BLUD

Cara Praktis Menyusun Laporan Realisasi Anggaran BLUD

Tantangan Menyusun LRA BLUD Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu kewajiban utama dalam akuntabilitas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Laporan ini menunjukkan sejauh mana anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Namun, banyak BLUD masih menyusun LRA secara manual dengan proses yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Di lapangan, masih banyak tim keuangan

Cara Praktis Menyusun Laporan Realisasi Anggaran BLUD Read More »

Scroll to Top