PRA BLUD

Analisa Jabatan Pejabat pengelola BLUD yang kedua ialah Pejabat Keuangan. Pejabat Keuangan Pejabat Keuangan BLUD dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pejabat keuangan memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat keuangan akan dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS). Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Mengkoordinasikan penyusunana RBA Menyiapkan DPA Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Menyelenggarakan pengelolaan kas Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Sub bagian dari Pejabat Keuangan BLUD adalah: 1). Sistem Informasi BLUD Sistem informasi pengelola BLUD mempunyai tugas mengelola dan mengarsipkan segala jenis informasi yang berkaitan dengan operasional kegiatan. Fungsi sub sistem informasi diantaranya : Melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan kaitanya dengan pengelolaan seluruh informasi dan data di BLUD; Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan kaitanya dengan pengelolaan seluruh informasi dan data di BLUD; Melaksanakan dan mengkoordinir laporan dan data pelaksanaan program dan kegiatan informasi dan data di BLUD; Melaksanakan dan mengkoordinir bimbingan teknis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan informasi dan data di BLUD; Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Memantau, mengevaluasi, serta menganalisa hasil kerja bawahanya; Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program/unit lain di BLUD agar diperoleh hasil kerja yang lebih baik serta dapat terwujudnya konsep data satu pintu, yang artinya bisa menjadi “bank data dan informasi” di tingkat BLUD; Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang; Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 2). Kepegawaian Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian. Fungsi bagian kepegawaian diantaranya : Membuat laporan kepegawaian; Mendata dan mengarsipkan file pegawai; Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat; Mengusulkan tunjangan pegawai; Merekap absensi (ijin, cuti, dan sakit); Membuat absensi mahasiswa yang praktek di Puskesmas; Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM Puskesmas; dan Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas atas persetujuan Pemimpin BLUD. sub pejabat keuangan BLUD yang lainnya bisa dilihat pada : Sumber Daya dan Pengelola BLUD Bagian III klik disini #sdmBLUD #sumberdayaBLUD #pejabatpengelolaBLUD #anjabBLUD #anjabpermendagri79 #pengelolaBLUD #tusipejabatkeuangan #tugaspejabatkeuanganBLUD #fungsipejabatkeuangan #tusipejabatpengelola #tugaspejabatpengelola #fungsipejabatpengelola #tugassisteminformasi #fungsisisteminformasi #tugaskepegawaian #fungsikepegawaian

Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 sumber daya BLUD terdiri dari Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengelolaan BLUD Pejabat Pengelola dan Pegawainya bisa diangkat dari Tenaga Profesional lainnya, dimana pengangkatan itu disesuaikan dengan Kebutuhan , profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya. Dalam pengelolaan BLUD jika terjadi Pengangkatan Kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD. Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan pegawainya yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Analisa Jabatan Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas : Pemimpin Pejabat Keuangan Pejabat Teknis Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin. Tugas dan Fungsi dari masing-masing pejabat bisa dijadikan indikator penilaian atau evaluasi dari kinerja. Pemimpin BLUD Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah Menyusun Renstra Menyiapkan RBA Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan keuangan BLUD kepada kepala daerah dan Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.