Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), puskesmas akan diberikan fleksibilitas dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan keuangan. Sehingga dalam penerapan laporan keuangan puskesmas yang berbasis SAK akan di periksa oleh BPK. Pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas untuk instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disingkat PPK BLUD) antara lain dalam pelaksanaan anggaran, […]

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP 13

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Laporan Keuangan Menurut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

Pengertian Laporan Keuangan menurut Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018 adalah dokumen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun berjalan. Laporan Keuangan wajib disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan mengajukan untuk menerapkan BLUD. Hal ini dikarenakan Laporan Keuangan merupakan salah satu dari dokumen persyaratan administratif. Laporan keuangan disusun untuk menjelaskan nilai

Laporan Keuangan Menurut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

Implementasi Kebijakan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah

Setelah menjadi BLUD, puskesmas dan RSUD dapat merekrut tenaga non PNS/ tidak tetap. Tugas pokok dan fungsi dibagi sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan masa kerja. Untuk tenaga kerja belatar belakang medis dalam pengelolaan BLUD, dapat meningkatkan kemampuannya dalam memahami BLUD dengan upaya pelatihan. Sehingga sumber daya manusia akan dapat bermanfaat secara optimal. Pelatihan

Implementasi Kebijakan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Read More »

Jurnal Penyesuaian BLU/BLUD

Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih akrab disebut BLUD sudah mulai diterapkan di beberapa puskesmas di Indonesia. Syncore Indonesia turut berkontribusi dalam mengawal puskesmas, mulai dari persiapan pengajuan menjadi BLUD hingga penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Proses demi proses telah dilalui, dan tim kami telah meringkas beberapa permasalahan yang ditemui perihal masalah ini. Permasalahan

Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Ilustrasi Kas Bendahara Pengeluaran BLUD

PENGAKUAN ASET TETAP SESUAI PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. A. KLASIFIKASI ASET TETAP Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan

PENGAKUAN ASET TETAP SESUAI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 Read More »

Unit Pengelola Dana Bergulir Sebagai Bagian Dari BLUD

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah dan meningkatkan pelayanan pembiayaan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan serta upaya menghindari munculnya renternir yang merusak perekonomian rakyat, Sejak tahun 1965 telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro non-Bank, di seluruh Indonesia dengan berbagai inisiasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro atas inisiasi Pemerintah

Unit Pengelola Dana Bergulir Sebagai Bagian Dari BLUD Read More »

Badan Layanan Umum Daerah Dalam Melaksanakan Anggaran

Artikel kali ini akan mengupas seputar pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. BLUD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. DPA memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. DPA yang

Badan Layanan Umum Daerah Dalam Melaksanakan Anggaran Read More »

Persyaratan Substantif Menjadi Badan Layanan Umum Daerah

Dalam rangka pengajuan untuk penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja perlu menyiapkan beberapa hal sebagai persyaratan yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif. Syarat substantif dapat terpenuhi ketika tugas dan fungsi yang dimiliki adalah penyelenggaraan layanan umum yang menghasilkan semi barang/ jasa publik. Layanan

Persyaratan Substantif Menjadi Badan Layanan Umum Daerah Read More »

Scroll to Top