Artikel

Pengelolaan aset negara yang efisien dan produktif merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung kemandirian fiskal instansi pemerintah. Salah satu instrumen kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara adalah Badan Layanan Umum (BLU). Sejak diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, konsep BLU memberikan peluang bagi instansi […]

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah sebuah pendekatan fleksibel yang memungkinkan Satuan Kerja (Satker) pemerintah mengelola keuangannya secara mandiri, layaknya sebuah entitas bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memberikan otonomi yang lebih besar terhadap Satker. Namun, proses transisi dan implementasi PPK-BLU seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyusunan pelaporan, adaptasi

Badan Layanan Umum (BLU) adalah unit kerja pemerintah pusat yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Keberadaan BLU memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme anggaran rutin yang sering kali kaku. BLU diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatannya sendiri dan hasilnya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Meskipun diberi keleluasaan, setiap aktivitas pengelolaan

Pentingnya Standar Layanan Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU bertujuan utama untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam penetapan tarif layanan BLU, acuan yang digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau ketua dewan kawasan. Karena BLU dapat mengenakan biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diberikan, maka tarif

Penyusunan dokumen persyaratan administratif pola tata kelola merupakan tahapan strategis yang menentukan keberhasilan pembentukan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini berfungsi sebagai panduan resmi yang mengatur mekanisme kerja, struktur organisasi, alur proses, serta tata cara pengelolaan sumber daya. Keberadaan dokumen yang terstruktur dan sesuai regulasi akan memastikan BLU mampu memberikan layanan publik secara profesional,

Kajian kelayakan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kajian ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu unit pelayanan publik layak dan berpotensi mengelola layanan BLU/BLUD atau tidak. Potensi pengelolaan layanan ini diharapkan mampu menghasilkan pendapatan keuangan sekurang-kurangnya untuk 5 tahun kedepan. Proses