Artikel

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi ciri khas utama BLU, sehingga kinerja pelayanannya dapat meningkat secara signifikan. Artikel ini […]

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Kehadiran BLUD menuntut adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan pelaporan kinerja yang kuat. Laporan Keuangan BLUD memegang peran sentral, tidak hanya

Syncore Indonesia mendampingi RSU PKU Muhammadiyah Pedan dalam penyusunan dokumen rumah sakit yang mencakup Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategi  RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 30 April 2024 di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini melibatkan Tim Konsultan Syncore Indonesia dan Tim RSU PKU Muhammadiyah Pedan sebagai langkah strategi untuk memenuhi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia karena mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Kajian ini tersebut memastikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D) siap menjalankan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan publik (blud.co.id). Kajian kelayakan

Dalam dunia birokrasi, fleksibilitas menjadi kunci penting agar sebuah lembaga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pemerintah memberikan payung hukum yang jelas mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD dengan prinsip fleksibilitas, sehingga unit

Pengelolaan aset pada sektor publik, khususnya di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan aspek strategis yang sering kali kurang mendapat perhatian optimal. Aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara tepat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang melekat pada BLU/BLUD menempatkan