Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

Artikel

Pelatihan Remunerasi untuk Puskesmas BLUD

Artikel, BLUD, Puskesmas /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi pilihan strategis bagi banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam meningkatkan efisiensi dan kemandirian operasional mereka. Seiring dengan implementasi BLUD, penting untuk memperhatikan aspek remunerasi atau penggajian pegawai sebagai upaya memotivasi dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Artikel ini akan membahas pentingnya pelatihan remunerasi bagi Puskesmas yang telah menerapkan model BLUD. Konteks BLUD dan Puskesmas Menggali Potensi BLUD: Badan Layanan Umum Daerah memberikan Puskesmas keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Namun, untuk mencapai kesuksesan penuh, perhatian khusus perlu diberikan pada manajemen sumber daya manusia, termasuk remunerasi. Kesejahteraan Pegawai dan Kinerja Puskesmas: Kesejahteraan pegawai Puskesmas memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan memastikan remunerasi yang adil dan kompetitif, Puskesmas dapat memotivasi tenaga medis dan administratif untuk memberikan pelayanan yang optimal.   Pentingnya Pelatihan Remunerasi Penyesuaian dengan Model BLUD: Pelatihan remunerasi perlu disesuaikan dengan struktur dan kebijakan BLUD. Hal ini mencakup pemahaman mengenai sumber daya keuangan yang dapat dialokasikan untuk remunerasi dan strategi penyesuaian gaji berdasarkan kinerja. Peningkatan Transparansi: Pelatihan dapat membantu mengenai pentingnya transparansi dalam sistem remunerasi. Pegawai perlu memahami kriteria dan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi penggajian. Fokus pada Kinerja dan Kontribusi: Remunerasi seharusnya tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga terkait dengan pencapaian target kinerja dan kontribusi positif terhadap pelayanan kesehatan. Pelatihan dapat membantu menekankan pentingnya hubungan antara kinerja individu dan penghargaan yang diberikan.   Langkah-langkah Pelatihan Remunerasi Pemahaman Konsep BLUD: Pelatihan awal harus mencakup pemahaman mendalam mengenai konsep dan tujuan BLUD. Ini mencakup pengelolaan keuangan, pembuatan anggaran, dan keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Analisis Kebutuhan Pegawai: Identifikasi kebutuhan dan harapan pegawai terkait remunerasi. Pelatihan dapat membantu mengumpulkan umpan balik dan memahami perspektif pegawai untuk membangun sistem yang adil dan merangsang motivasi. Implementasi Sistem Evaluasi Kinerja: Pelatihan remunerasi dapat menyertakan implementasi sistem evaluasi kinerja yang jelas dan objektif. Ini mencakup pembuatan indikator kinerja, pemantauan progres, dan pengukuran pencapaian target.   Manfaat Pelatihan Remunerasi pada Puskesmas BLUD Motivasi dan Kinerja Tinggi: Pegawai yang merasa dihargai melalui remunerasi yang adil cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja mereka, memberikan dampak positif pada pelayanan kesehatan. Retensi Pegawai: Sistem remunerasi yang kompetitif dapat membantu dalam mempertahankan tenaga medis dan administratif yang berkualitas. Hal ini mengurangi risiko kehilangan talenta dan memastikan kontinuitas pelayanan. Peningkatan Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan pegawai tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif tetapi juga memperkuat hubungan antara pegawai dan manajemen Puskesmas.   Puskesmas yang telah menerapkan BLUD dapat mencapai kesuksesan lebih lanjut dengan memperhatikan remunerasi pegawai secara cermat. Pelatihan remunerasi yang tepat dapat membantu menciptakan sistem penggajian yang adil, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Dengan demikian, Puskesmas tidak hanya menjadi mandiri secara finansial tetapi juga dapat membangun tim yang termotivasi dan berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.  

Pelatihan Remunerasi untuk Puskesmas BLUD Read More »

Persiapan Monitoring dan Evaluasi BLU untuk Peningkatan Kinerja

Artikel, BLU /

Pendahuluan: Badan Layanan Umum (BLU) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik dalam BLU. Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah suatu proses yang penting untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, termasuk BLU. Dalam artikel ini, akan dibahas persiapan yang diperlukan untuk melakukan M&E BLU guna meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan. Identifikasi Tujuan dan Indikator Kinerja: Langkah pertama dalam persiapan M&E BLU adalah mengidentifikasi tujuan organisasi dan menetapkan indikator kinerja yang jelas. Tujuan harus terukur dan terkait dengan visi, misi, serta kebijakan yang ada. Indikator kinerja dapat mencakup aspek keuangan, operasional, dan pelayanan. Pengembangan Sistem Informasi: Sistem informasi yang handal akan membantu proses M&E BLU. Pembangunan atau peningkatan sistem informasi keuangan dan operasional harus mendukung pengumpulan data yang akurat dan real-time. Hal ini mempermudah pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Karyawan BLU perlu diberikan pelatihan terkait M&E untuk memahami pentingnya pengukuran kinerja dan bagaimana mengumpulkan data yang relevan. Peningkatan kapasitas akan meningkatkan pemahaman mereka tentang tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Penetapan Sistem Pelaporan: Sistem pelaporan yang efektif akan memfasilitasi proses M&E. Format laporan harus jelas, mudah dipahami, dan mencakup informasi yang diperlukan oleh pihak terkait. Pelaporan berkala akan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja BLU. Keterlibatan Pihak Terkait: Penting untuk melibatkan pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dalam proses M&E. Partisipasi mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu dalam perbaikan berkelanjutan. Evaluasi Rutin dan Penyesuaian: M&E bukanlah proses sekali jalan. Evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk mengukur pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk penyesuaian strategi dan kebijakan BLU. Kesimpulan: Persiapan M&E BLU memerlukan perhatian khusus terhadap identifikasi tujuan, pembentukan tim, pengembangan sistem informasi, pelatihan karyawan, penetapan sistem pelaporan, keterlibatan pihak terkait, serta evaluasi dan penyesuaian berkala. Dengan melibatkan seluruh elemen ini, BLU dapat meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan memastikan pengelolaan keuangan yang efisien.

Persiapan Monitoring dan Evaluasi BLU untuk Peningkatan Kinerja Read More »

Membangun Pola Pikir Untuk Menjadi BLU / BLUD

Artikel, BLU, BLUD /

Himbauan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Membangun Pola Pikir Menuju Badan Layanan Umum (BLU) di PPSDM BETKE. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Satuan Kerja atau Unit Kerja pada Satuan Kerja di lingkungan kementrian yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial untuk melayani masyarakat. BLU harus mengubah paradigma karyawan menjadi melayani. Layanan baik sama dengan peningkatan jasa dan pendapatan. Profit itu apa? Merupakan dampak atau tujuan menjadi BLU? Yang sebenarnya profit adalah dampak yang terjadi karena adanya peningkatan pelayanan, bukan tujuan yang kita kejar setelah menjadi BLU. Siap menjadi BLU tidak semata-mata siap berubah sebutan saja, namun juga segala jajaran mulai dari tukang sapu hingga kepala pusat harus memiliki pemikiran yang sama yaitu bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan. Paradigma menjadi BLU yaitu paradigma melayani masyarakat. BLU tanpa perubahan kinerja hanyalah ganti nama, bukan transformasi. Mengapa pola pikir pelayan yang harus dibangun setelah menjadi BLU? Sebab satuan kerja pemerintah ada di pekerjaan yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga jika rasa untuk melayani tidak ada maka pelanggan enggan datang kembali. Mau tidak mau setelah menjadi BLU juga harus memiliki sudut pandang pelanggan, sebab di dalam menjalankan BLU ada ungkapan untuk mempraktikkan bisnis yang sehat. Dan bisnis yang sehat adalah tidak rugi, namun di BLU ini tidak rugi artinya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Membangun Pola Pikir Untuk Menjadi BLU / BLUD Read More »

Transformasi Puskesmas Mandiri dengan BLUD

Artikel, BLUD /

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan di tingkat daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian operasional, beberapa puskesmas di Indonesia memutuskan untuk melakukan transformasi dari model Puskesmas Holding menjadi Puskesmas Mandiri dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artikel ini akan membahas proses dan manfaat dari transformasi tersebut. Latar Belakang Pemutusan Puskesmas Holding Kompleksitas Struktur: Puskesmas Holding seringkali memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak lapisan pengelolaan. Pembubaran menjadi puskesmas mandiri diharapkan dapat menyederhanakan struktur tersebut. Kemandirian Keuangan: Transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan puskesmas untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan adanya BLUD, puskesmas dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa harus tergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran pemerintah.   Proses Transformasi Menuju Puskesmas Mandiri dengan BLUD Pemetaan Sumber Daya: Langkah awal adalah pemetaan sumber daya yang dimiliki puskesmas, termasuk personnel, fasilitas, dan peralatan medis. Hal ini diperlukan untuk merancang model BLUD yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas puskesmas. Pengembangan Sistem Keuangan BLUD: Pembentukan BLUD membutuhkan pengembangan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran, dan pemantauan pengeluaran. Pelibatan Stakeholder: Stakeholder, termasuk masyarakat, tenaga medis, dan pihak terkait lainnya, perlu dilibatkan dalam proses transformasi. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan transformasi ini. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Penerapan BLUD memerlukan peningkatan kompetensi pegawai dalam manajemen keuangan dan administrasi. Pelatihan dan pendampingan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan operasional puskesmas.   Manfaat Transformasi Menjadi Puskesmas Mandiri dengan BLUD Kemandirian Keuangan: BLUD memberikan puskesmas kontrol lebih besar atas sumber daya keuangan mereka. Hal ini memungkinkan puskesmas untuk merencanakan dan melaksanakan program-program kesehatan yang lebih efektif. Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan struktur yang lebih sederhana dan pengelolaan yang lebih efisien, puskesmas mandiri dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Fleksibilitas Manajemen: Puskesmas mandiri dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, dan penyesuaian anggaran. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan fokus pada efisiensi dan transparansi, puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk peningkatan dalam aspek-aspek seperti waktu tunggu, keberlanjutan persediaan obat, dan pemeliharaan fasilitas.   Transformasi Puskesmas Holding menjadi Puskesmas Mandiri dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi operasional. Dengan melibatkan stakeholder, pengembangan sistem keuangan, dan peningkatan kompetensi, puskesmas dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Transformasi Puskesmas Mandiri dengan BLUD Read More »

Review Dokumen Administrasi Labkesda Kota Depok

Artikel, BLUD /

Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas Dokumen Pada Hari Selasa, 21 November, Tim Konsultan BLUD Syncore Indonesia bersama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok mengadakan kegiatan review bersama mengenai Dokumen Administrasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok. Untuk dokumen-dokumen PRA BLUD yang direview yaitu: Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Keuangan, dan Rencana Srategis. 10 partisipan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok berkolaborasi dengan Tim Konsultan Syncore Indonesia dalam review dokumen selama 3 jam. Review ini bertujuan untuk memastikan dokumen tersebut sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018. Hasilnya, beberapa revisi diperlukan, termasuk penambahan Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD & Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada dokumen Renstra. Tujuan Pembaruan Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok Latar Belakang dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok diperbarui untuk: Memperjelas informasi tentang laboratorium, termasuk jenisnya, implementasi, dan penerapan BLUD. Menambahkan Tabel 2.1 yang berisi SPM (Standar Pelayanan Minimal) setiap jenis pelayanan, indikator, dan standar pelayanan. Memperbarui peraturan yang dirujuk, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 441 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik, Pelayanan Penunjang Laboratorium: Administrasi dan Manajemen, dan Perwali SOTK Labkesda. Penyajian Laporan Keuangan Labkesda menunjukkan keterkaitan yang erat dengan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan data yang telah diberikan. Neraca 🡪  Aset = Kewajiban + Ekuitas (Penyusunan per akhir 2022), dapat menyusun yang 2023 tetapi masih prognosis, Laporan Keuangan per periode (per-tahun), Laporan Keuangan UPTD yang akan menjadi BLUD akan sama dengan dinas (5 laporan keuangan), Mengacu pada Peraturan Pmerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Isi dari Laporan Realisasi anggaran terdapat anggaran, realisasi, persentase pencapaiannya. Ketika sudah menjadi BLUD, maka akan masuk di Pendapatan lain-lain daerah yang sah. Neraca awal sebagai dasar menerapkan laporan keuangan setelah menjadi BLUD. Untuk perbaikannya yaitu pada Penulisan Rupiah diatas saja pada sub judul . Seperti Anggaran 2022 (Rp), Realisasi 2022 (Rp). Untuk rencana tindak lanjut yaitu: Revisi CaLK & Kunjungan Labkesda. Presentasi penerapan pada minggu depan (rencana 27 November). Penyerahan dokumen fisik + BAST Pekerjaan.

Review Dokumen Administrasi Labkesda Kota Depok Read More »

Prinsip utama pembentukan BLUD adalah adanya fleksibilitas, khususnya dalam hal remunerasi.

Fleksibilitas BLUD dari Sisi Remunerasi

Artikel, BLUD /

Mengoptimalkan Fleksibilitas BLUD Melalui Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat daerah tanpa mengutamakan keuntungan. Di tengah dinamika sektor publik, BLUD hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Salah satu pilar utama dalam pembentukannya adalah fleksibilitas, khususnya dalam hal remunerasi. Fleksibilitas BLUD dari Perspektif Remunerasi Fleksibilitas di sini merujuk pada kebebasan atau keluwesan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini memungkinkan BLUD untuk tetap menjaga praktik bisnis yang sehat sambil meningkatkan penyediaan layanan publik tanpa mengutamakan keuntungan semata. BLUD memiliki 10 aspek fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, salah satunya adalah remunerasi. Berikut ini penjabaran fleksibilitas BLUD dalam sistem remunerasi: Variabilitas Pendapatan: Sistem remunerasi yang fleksibel memungkinkan variasi pendapatan berdasarkan kinerja individu, unit, atau keseluruhan organisasi. Ini dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Penyesuaian Anggaran: BLUD dapat menyesuaikan skema remunerasi dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan organisasi. Tujuannya adalah agar BLUD tetap dapat beroperasi secara optimal meskipun terjadi fluktuasi pendapatan atau alokasi anggaran. Keakuratan Sistem Insentif: Sistem remunerasi yang fleksibel memungkinkan penyesuaian insentif sesuai dengan tujuan strategis dan prioritas layanan. Bonus, insentif, atau penghargaan lainnya dapat digunakan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja. Tantangan dan Solusi Meskipun fleksibilitas dalam sistem remunerasi menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi: Keselarasan Antara Fleksibilitas dan Keadilan: Penting untuk memastikan bahwa fleksibilitas tidak mengorbankan keadilan. Sistem remunerasi harus diuji untuk memastikan keadilan dan transparansi serta untuk menghindari bias atau ketidaksetaraan. Pengelolaan Kompleksitas: Fleksibilitas dapat meningkatkan kompleksitas administrasi dan pengelolaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sistem yang mudah dipahami dan dikelola, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses ini. Kesimpulan Fleksibilitas dalam sistem remunerasi adalah aspek kritis dalam mengoptimalkan kinerja dan keberlanjutan BLUD. Dengan menerapkan sistem remunerasi yang fleksibel, BLUD dapat meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kepuasan pegawai, menghadapi tantangan dengan lebih tangguh, dan menjadi agen perubahan positif di sektor publik.  

Fleksibilitas BLUD dari Sisi Remunerasi Read More »

Komite Audit Sebagai Pilar Kredibilitas BLU

Artikel, BLU /

Badan Layanan Umum (BLU) adalah entitas pemerintah yang beroperasi seperti perusahaan swasta untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peran Komite Audit sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan dan operasional BLU berjalan dengan transparan dan akuntabel. Komite Audit memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan BLU. Dengan melakukan tugas tersebut, komite dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan keadaan sebenarnya dan memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan BLU. Selain itu, komite juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa BLU mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Selain aspek keuangan, Komite Audit juga berperan dalam memastikan integritas operasional BLU. Mereka dapat melakukan audit terhadap efisiensi dan efektivitas proses operasional untuk menjamin bahwa BLU memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan demikian, komite ini tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mengawasi keberlanjutan operasional yang baik. Keberadaan Komite Audit dalam Badan Layanan Umum juga memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya mekanisme audit independen, BLU dapat membuktikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki kontrol yang memadai atas sumber daya yang dimilikinya. Ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BLU. Dalam rangka memberikan kontribusi yang maksimal, penting bagi Komite Audit untuk bekerja secara kolaboratif dengan manajemen BLU. Kerjasama yang baik akan memastikan bahwa rekomendasi dan temuan dari audit dapat diimplementasikan dengan efektif, dan masalah yang teridentifikasi dapat segera diatasi. Dengan begitu, Komite Audit dapat berperan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Layanan Umum.

Komite Audit Sebagai Pilar Kredibilitas BLU Read More »

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan dalam BLUD

Artikel, BLUD /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan lembaga publik yang mandiri dalam pengelolaan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Dalam konteks ini, peran pembina teknis dan pembina keuangan menjadi krusial untuk menjamin efisiensi dan kinerja optimal BLUD. Pertama, pembina teknis bertanggung jawab memastikan aspek teknis di dalam BLUD berjalan lancar. Mereka mengarahkan dan mengawasi penerapan teknologi, metodologi, dan kebijakan terkait dengan layanan yang diberikan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi teknologi informasi, serta evaluasi dan inovasi terhadap proses pelayanan. Kedua, pembina keuangan memegang peran sentral dalam mengelola aspek keuangan BLUD. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan memonitor anggaran, menjalankan sistem akuntansi yang transparan, serta mengelola risiko keuangan. Pembina keuangan juga dapat memberikan saran strategis kepada BLUD untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pembina tersebut dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan posisi yang diisi oleh para ahli dengan keahlian masing-masing. Pembina Teknis sering kali dijabat oleh individu yang memiliki latar belakang teknis atau keahlian khusus terkait dengan bidang pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Mereka dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti teknik, kesehatan, pendidikan, atau bidang lain yang relevan dengan fokus layanan BLUD. Sementara itu, Pembina Keuangan biasanya dipegang oleh profesional dengan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Orang yang menduduki posisi ini dapat memiliki latar belakang sebagai akuntan, auditor, atau pakar keuangan yang memahami dengan baik tata kelola keuangan sektor publik dan memiliki kemampuan analisis keuangan yang mendalam. Kolaborasi erat antara pembina teknis dan pembina keuangan sangat penting untuk menciptakan sinergi di dalam BLUD. Dengan sinergi ini, BLUD dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, memberikan pelayanan berkualitas tinggi, dan memastikan keberlanjutan finansial yang sehat. Keterpaduan antara aspek teknis dan keuangan akan menciptakan pondasi kuat bagi BLUD untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan sekitarnya.  

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan dalam BLUD Read More »

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan BLUD

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, PPK BLUD /

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Bawah Kementerian Kesehatan  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Artikel ini akan membahas pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bawah naungan Kementerian Kesehatan, menyoroti tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan. Konteks Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan: Menggambarkan latar belakang dan konteks pengelolaan keuangan BLUD di sektor kesehatan, dengan penekanan pada peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan. Struktur Organisasi dan Kebijakan Keuangan: Menyajikan struktur organisasi BLUD di bawah Kementerian Kesehatan dan kebijakan keuangan yang mengatur pengelolaan dana dan aset. Sistem Informasi Keuangan: Membahas implementasi sistem informasi keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan Anggaran: Menyoroti strategi dalam pengelolaan anggaran BLUD, termasuk proses perencanaan anggaran, pengawasan belanja, dan evaluasi kinerja finansial. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan Risiko Keuangan: Membahas tantangan terkait manajemen risiko keuangan di sektor kesehatan, termasuk fluktuasi biaya pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan. Peningkatan Pendanaan: Mengidentifikasi tantangan dalam meningkatkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi: Menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi nasional dan internasional sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.   Strategi Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Peningkatan Sumber Daya Manusia: Mendiskusikan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam konteks keuangan kesehatan. Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Menyoroti kemungkinan kerjasama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan pendanaan dan mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Penggunaan Teknologi Finansial (Fintech): Membahas potensi penggunaan teknologi finansial untuk mempercepat proses keuangan dan meningkatkan transparansi.  Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban: Menyoroti pentingnya evaluasi kinerja secara teratur dan pertanggungjawaban dalam menjaga integritas keuangan dan meningkatkan layanan.  Kesimpulannya tantangan dan strategi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bawah Kementerian Kesehatan. Menekankan pentingnya sinergi antara keberlanjutan keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan kesehatan. Baca juga: Pengertian Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD)

Tantangan dan Strategi Pelaksanaan BLUD Read More »

Scroll to Top