Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

Artikel

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peran penting dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD menjadi aspek yang sangat krusial. Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah upaya penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana publik. Artikel ini akan membahas mengapa sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD penting dan bagaimana hal itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pentingnya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Transparansi dan Akuntabilitas: Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD membantu mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara etis. Pemahaman Tentang Peran BLUD: Masyarakat umum sering tidak sepenuhnya memahami peran dan kontribusi BLUD dalam penyediaan layanan publik. Sosialisasi membantu menjelaskan bahwa BLUD adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, atau layanan publik lainnya. Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan: Sosialisasi yang efektif dapat memengaruhi staf BLUD untuk bertindak dengan integritas dan mencegah penyalahgunaan keuangan. Mereka menyadari konsekuensi hukum dan etika dari tindakan yang merugikan dana publik. Manfaat dari Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasi membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan BLUD dalam penyediaan layanan. Mereka menjadi pemantau yang lebih aktif dan kritis. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Ketika masyarakat memahami pengelolaan keuangan BLUD, mereka dapat lebih aktif dalam mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Ini meningkatkan partisipasi dalam proses demokratis. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Sosialisasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan BLUD. Masyarakat lebih cenderung mendukung program-program dan inisiatif yang mereka percayai dikelola dengan baik. Cara Efektif Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Layanan Pelanggan dan Komunikasi Terbuka: Membangun hubungan yang kuat antara BLUD dan masyarakat melalui layanan pelanggan yang baik dan komunikasi terbuka. Penggunaan Media Sosial dan Kampanye Informasi: Memanfaatkan media sosial dan kampanye informasi untuk menjelaskan konsep pengelolaan keuangan BLUD kepada masyarakat. Seminarr dan Workshop: Mengadakan seminar dan workshop untuk memperdalam pemahaman staf BLUD tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan penatausahaan keuangan BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD. Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Kesimpulannya Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah alat penting dalam membangun kesadaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan sosialisasi yang efektif, BLUD dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD untuk mencapai tujuan ini. Baca juga: Pendampingan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama Read More »

Pendampingan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah salah satu model pengelolaan yang diterapkan dalam sektor kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kota Depok adalah salah satu lembaga yang berpotensi untuk mengadopsi model BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dalam konteks ini, penyusunan dokumen administratif yang kuat dan komprehensif adalah langkah penting dalam persiapan penerapan BLUD. Labkesda Kota Depok menyiapkan untuk menerapkan pola pengelolaan BLUD dengan bekerjasama dengan Syncore BLUD.   Berikut ini adalah panduan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok:   Memahami Konsep BLUD: Pahami dengan baik konsep dan prinsip dasar BLUD. Ini termasuk pemahaman tentang otonomi keuangan, manajemen sumber daya, dan akuntabilitas yang diperlukan dalam model ini. Tim Penyusunan Dokumen: Bentuk tim yang terdiri dari tenaga ahli keuangan, manajemen, dan kesehatan. Tim ini akan bertanggung jawab atas penyusunan dokumen administratif dan pengawasan implementasi BLUD. Identifikasi Tujuan dan Visi Labkesda: Definisikan visi dan tujuan jangka panjang Labkesda sebagai BLUD. Tujuan ini harus berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Depok. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis):Buat Rencana Strategis yang mencakup tujuan jangka panjang, strategi, dan prioritas operasional. Pastikan Rencana Strategis ini mendukung visi Labkesda sebagai BLUD. Penyusunan Renja (Rencana Kerja Tahunan):Buat Rencana Kerja Tahunan yang mendetail, yang mencakup proyeksi pendapatan, anggaran belanja, dan proyeksi pelayanan kesehatan tahunan. Penyusunan Pedoman Pelayanan dan Tarif:Tentukan pedoman pelayanan yang mencakup jenis pelayanan kesehatan, tarif, dan prosedur administratif. Pastikan bahwa tarif yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan kesehatan yang berlaku. Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan:Pastikan bahwa staf Labkesda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan BLUD. Manajemen dan kepemimpinan yang kuat juga diperlukan untuk mengarahkan perubahan. Pengelolaan Risiko:Buat rencana pengelolaan risiko yang mencakup cara mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama implementasi BLUD. Kesiapan Teknis dan Infrastruktur:Pastikan bahwa Labkesda memiliki infrastruktur teknis yang memadai, seperti sistem informasi kesehatan, untuk mendukung operasi BLUD. Bekerja Sama dengan Instansi Terkait:Kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam penerapan BLUD. Ini penting untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional dan regional. Pendampingan dan konsultasi dengan Syncore BLUD dengan tenaga ahli BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT.  yang sudah berpengalaman dalam membantu dalam menyusun dokumen administratif. Dengan persiapan yang cermat dan dokumen administratif yang baik, Labkesda Kota Depok dapat berhasil menerapkan model BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baca juga: Komitmen Bupati Puncak Jaya Papua Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pendampingan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok Read More »

Komitmen Bupati Puncak Jaya Papua Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PRA BLUD, RSUD /

Bupati Puncak Jaya Papua bersama Tim Syncore BLUD tengah melakukan sosialisasi terkait penerapan BLUD. Dalam acara tersebut Bupati Puncak Jaya menyampaikan bahwa pemda memiliki komitmen yang tinggi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Puncak Jaya Papua yaitu dengan mengalokasikan lebih kurang lebih 10% dari APBD untuk bidang kesehatan. RSUD Mulia berdiri pada tahun 2003 yang berlokasi di Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, yang merupakan satu satunya RSUD yang ada di kecamatan Puncak Jaya Papua. RSUD Mulia salah satu RSUD di Puncak Jaya Papua yang di arahkan oleh Bupati untuk dapat menerapkan BLUD. Tentunya dalam prosesnya RSUD membutuhkan bantuan pakar BLUD Bapak Niza Wibiana Tito, M.Kom, M.M , CAAT untuk membantu memberikan pemahaman terkait BLUD. Dengan penerapan BLUD nantinya diharapkan RSUd Mulia dapat meningkatkan pelayanan dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Tim syncore BLUD dalam 3-5 oktober 2023, melakukan pendampingan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat terakhir untuk penerapan BLUD. Baca juga: Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau

Komitmen Bupati Puncak Jaya Papua Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Read More »

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PRA BLUD, SMKN, SMKN /

Pada tanggal 13-15 September telah berlangsung acara pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara yang diselenggarakan di aula SMKN 1 Bintan Utara. Dalam acara ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Sub Bagian Perbendaharaan BKAD, Biro Ekonomi dan Pembangunan, dan Bappeda serta seluruh guru di SMKN 1 Bintan Utara. Pemahaman BLUD di SMKN 1 Bintan Utara juga menghadirkan Bapak Niza Wibiyana Tito selaku pakar BLUD yang sudah berpengalaman dalam mendampingi BLU/BLUD di lebih dari 1.400 instansi di Indonesia. Sebelumnya telah disampaikan oleh Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau bahwa SMKN di Kepulauan Riau yang sudah menerapkan BLUD adalah SMKN 1 Tanjung Pinang, SMKN 2 Tanjung Pinang, SMKN 1 Batam, SMKN 2 Batam, SMKN 6 Batam. Dari kelima SMKN tersebut, tiga SMKN yaitu SMKN 1 Batam, SMKN 2 Batam, dan SMKN 6 Batam dalam persiapan penerapan BLUD didamping oleh Syncore Indonesia. Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 terdapat 11 SMKN di Kepulauan Riau yang akan ditetapkan menjadi BLUD. Disambung dengan penjelasan oleh pakar BLUD yaitu Pak Tito bahwa SMKN perlu segera menerapkan BLUD karena SMKN memiliki unit produksi atau TEFA yang mampu menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Untuk dapat mengelola keuangan TEFA maka SMKN di Indonesia harus menerapkan BLUD, jika tidak segera menerapkan BLUD kemungkinan besar akan terjerat permasalahan keuangan di SMKN. Baca juga: Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau Read More »

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PENATAUSAHAAN, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA /

Minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 12-14 Oktober telah berlangsung acara workshop pola pengelolaan keuangan BLUD oleh puskesmas di Kabupaten Sukamara. Acara ini dihadiri oleh seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sukamara meliputi Puskesmas Sukamara, Puskesmas Permata Kecubung, Puskesmas Pantai Lunci, Puskesmas Jelai dan Puskesmas Balai Riam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dan BPKAD turut hadir dalam acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Acara ini tidak luput dengan kehadiran Bapak Niza Wibiyana Tito selaku pakar BLUD yang berpengalaman dalam mendampingi PPK BLUD pada lebih dari 1.400 instansi di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut Pak Tito mengupas tuntas materi PPK BLUD mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penyampaian materi yang lugas dan mudah diterima membuat peserta workshop sangat antusias dalam mempelajari Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada dasarnya dalam mengelola keuangan BLUD tidaklah rumit hanya saja perlu memahami berbagai aturan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Kelima puskesmas di Kabupaten Sukamara saat ini sedang mempersiapkan rencana bisnis anggaran untuk tahun 2024. Melalui workshop ini, puskesmas dapat memahami cara penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran. Selain itu puskesmas juga mempelajari mengenai penatausahaan keuangan hingga pelaporan. Pada sesi akhir acara yaitu penutupan, dari pihak BPKAD mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh pakar Syncore BLUD yaitu  Pak Tito yang telah menjelaskan materi dari penganggaran hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting bagi BPKAD dalam proses penyusunan anggaran agar tepat sasaran. Di samping itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara juga menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan agar pengelolaan keuangan menjadi tranparan dan akuntabel. Baca juga: Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD BPKAD Kota Surakarta

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara Read More »

Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD BPKAD Kota Surakarta

Artikel, BLUD, Kabar BLUD/BLU, Pelatihan, PPK BLUD /

Pemerintah Kota Surakarta memiliki 17 puskesmas., 2 RSUD, 1 UPTD Solo technopark dan 1 UPTD Transportasi yang telah menerapkan. Bapak Galih selaku Kasubbid Akuntansi BKAD Kota Surakarta memiliki kendala dalam konsolidasi pelaporan BLUD untuk UPTD yang telah menerapkan BLUD. Selama ini pencatatan terkait dengan BLUD dilakukan secara manual, sebetulnya Pemda Kota Surakarta sudah pernah melaksanakan sosialisasi BLUD dengan Kemendagri dan penggunaan sistem E-BLUD namun terkendala dengan jarak dan lamanya penanganan kendala pada sistem E-BLUD. Adanya aturan baru yang keluar untuk BLUD, sehingga BKAD membutuhkan bantuan ke Syncore BLUD untuk dapat mendampingi dan mengakomodasi sistem aplikasi BLUD. Pada instansi yang sudah menjadi BLUD tersebut, masing-masing sudah memiliki aturan – aturan BLUD. Aturan tarif layanan dan tata kelola BLUD yang dikeluarkan pemerintah daerah sudah ada pada masing-masing instansi, untuk tarif layanan bisa dikoordinasi masing-masing instansi (data lebih lengkapnya akan dikirimkan belakangan dan sedang diproses). UPT Solo Technopark Kota Surakarta menerapkan BLUD berdasarkan SK penetapan BLUD sejak tahun 2009. Puskesmas se-Surakarta berdasarkan SK Desember 2014 mulai menerapkan BLUD 2015. SK BLUD penuh. Puskesmas Pajang memiliki akreditasi paripurna. SK untuk pejabat pengelola BLUD menggunakan SK lama yang berisikan pemimpin BLUD, pejabat teknis umum (KTU), pejabat UKP, pejabat UKM, dan pejabat keuangan (menatausahakan keuangan). Selanjutnya untuk pejabat pengelola BLUD diajukan SK baru di Januari 2023 yang berisikan pemimpin BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis. Saat ini Rekening BLUD Puskesmas Pajang ada 1 rekening yaitu Bank BPD sebagai pendapatan dan pengeluaran. Ibu Marini menyampaikan untuk semua Puskesmas sama menggunakan 1 rekening bank saja, ada SK walikota. Baca juga: Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel

Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD BPKAD Kota Surakarta Read More »

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, Pelatihan, PRA BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, UPT UMUM /

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah konsep inovatif dalam manajemen pelayanan publik di Indonesia. BLUD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di berbagai instansi pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pendampingan BLUD dalam mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Apa itu BLUD? Sebelum kita membahas pendampingan BLUD, mari kita pahami konsep BLUD secara umum. BLUD adalah sebuah entitas yang beroperasi di bawah pengawasan instansi pemerintah, tetapi dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan operasional sehari-hari. Tujuan utamanya adalah mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pentingnya Pendampingan BLUD Pendampingan BLUD adalah proses di mana instansi pemerintah atau lembaga independen memberikan bimbingan dan dukungan kepada BLUD dalam mengimplementasikan model ini dengan benar. Berikut adalah alasan mengapa pendampingan BLUD sangat penting: Meningkatkan Kemampuan Manajerial: Banyak BLUD awalnya memiliki keterbatasan dalam hal manajemen anggaran dan sumber daya manusia. Pendampingan membantu mereka memahami dan mengelola aspek-aspek ini dengan lebih baik. Menjaga Transparansi: Pendampingan juga berfokus pada menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Pengembangan Kualitas Layanan: Melalui pendampingan, BLUD dapat memahami cara meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan. Ini mencakup pelatihan staf, pengembangan infrastruktur, dan pemahaman lebih baik tentang kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas: Pendampingan BLUD membantu menjaga akuntabilitas. BLUD harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat. Perbaikan Berkelanjutan: Pendampingan tidak hanya penting saat BLUD baru dibentuk, tetapi juga dalam jangka panjang. Ini membantu BLUD terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan terus meningkatkan layanan mereka. Mengatasi Tantangan dalam Pendampingan BLUD Meskipun pendampingan BLUD memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi: Kekurangan Sumber Daya: Lembaga pendamping sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memberikan bantuan yang memadai. Kendala Budaya dan Perubahan: Mengubah budaya kerja dan praktik yang sudah mapan di instansi pemerintah menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan Koordinasi: Koordinasi antara BLUD, instansi pemerintah, dan lembaga pendamping dapat menjadi rumit. Kemungkinan Politisasi: BLUD dan pendampingannya bisa menjadi target politisasi, yang dapat mengganggu proses reformasi. Pendampingan BLUD adalah elemen kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Melalui bantuan yang tepat, BLUD dapat menjadi model efektif untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pendampingan BLUD dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan reformasi pelayanan publik yang lebih baik. Baca juga: Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta

Pendampingan BLUD: Menuju Layanan Publik Lebih Efisien dan Akuntabel Read More »

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta

Artikel, BAPELKES, BLUD, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, Teknis BLUD/BLU, UPDB, UPT UMUM /

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Surakarta melakukan Kerjasama dengan Syncore BLUD untuk melaksanakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2023 di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, Solo. Workshop ini diikuti 21 UPTD yang sudah menerapkan BLUD antara lain 17 Puskesmas, 2 RSUD, UPTD Solo Technopark, dan UPTD Transportasi Dinas Perhubungan. Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta mendatangkan narasumber pakar keuangan BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Narasumber mempunyai pengalaman di bidang pola pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 9 tahun di berbagai UPT/D seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, RSUD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lainnya. Kegiatan hari pertama dibagi menjadi 2 sesi acara dengan durasi waktu kegiatan dari pukul 08.30 sampai pukul 17.00 WIB. Pada sesi pertama dilaksanakan acara penyampaian materi tentang Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD oleh narasumber pakar keuangan BLUD. “Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan BLUD antara lain peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan. Peningkatan layanan dapat dilihat dari hasil kinerja pelayanan sedangkan peningkatan pendapatan dapat dilihat dari hasil tata pola pengelolaan keuangan/kinerja keuangan. Maka dari itu kinerja pelayanan harus sebanding dengan kinerja keuangan.” jelas Bapak Tito.   Narasumber juga menjelaskan bahwa BLUD merupakan sistem pola pengelolaan keuangan yang memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya artinya mengesampingkan peraturan umum dan membuat peraturan khusus dalam hal ini disebut dengan Lex Specialis Degorat Legi Generali. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti workshop PPK BLUD ini, hal tersebut dilihat dari fokus para peserta dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber pakar keuangan BLUD. Sesi kedua pada hari pertama dilaksanakan acara praktek penyusunan RBA dan Pendapatan ke dalam sistem SyncoreBlud. Saat sesi ini, para peserta dibuat menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh konsultan dari Syncore BLUD. Praktek penyusunan RBA untuk setiap UPTD BLUD di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, sedangkan untuk praktek pendapatan berjalan dengan baik dan lancar walaupun banyak UPTD BLUD di Surakarta tidak selesai menginputan pendapatan hingga bulan September. Kegiatan hari kedua dan ketiga berfokus pada melajutkan praktek pendapatan karna di hari pertama belum selesai dan ada praktek belanja ke sistem SyncoreBlud. Selama 2 hari tersebut, banyak UPTD BLUD di Surakarta yang telah selesai menginput Pendapatan hingga bulan September. Sedangkan untuk penginputan data belanja ke sistem, rata-rata UPTD BLUD di Kota Surakarta sampai pada bulan April saja dikarenakan data belanja yang cukup banyak pada setiap bulannya.  Secara keseluruhan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta berjalan dengan lancar dan workshop ini sangat memberikan manfaat bagi peserta. Hal ini dapat dilihat dari respon baik dan output yang dihasilkan selama 3 hari. Baca juga: Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan UPTD BLUD di Kota Surakarta Read More »

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD

Artikel, BAPELKES, BLUD, DLH, Kabar BLUD/BLU, LABKESDA, PPK BLUD, Puskesmas, Puskesmas, RBA, RSUD, SMKN, SMKN, SPAM, UPDB /

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Di tingkat lokal, banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengadopsi RBA sebagai metode untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, untuk memastikan kesuksesan implementasi RBA, pendampingan dan bimbingan yang tepat diperlukan. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Artikel ini akan membahas mengapa pendampingan RBA di BLUD sangat penting dan dampak positifnya. Berikut poin-poin penting dalam pendampingan RBA BLUD: RBA sebagai Alat Manajemen Strategis RBA adalah alat yang memungkinkan BLUD untuk merencanakan tujuan jangka panjang dan tindakan strategis untuk mencapainya. Dengan RBA, BLUD dapat lebih efektif mengalokasikan anggaran, mengidentifikasi prioritas, dan mengukur kinerja mereka. Namun, RBA bisa menjadi kompleks, dan inilah alasan mengapa pendampingan diperlukan. Memahami Konsep RBA dengan Lebih Baik Salah satu manfaat utama pendampingan adalah membantu staf BLUD memahami konsep RBA dengan lebih baik. Pendampingan dapat memberikan pelatihan dan panduan yang diperlukan agar semua orang di organisasi memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan RBA. Menghindari Kesalahan dan Ketidakpastian Pendampingan juga dapat membantu mencegah kesalahan dan ketidakpastian dalam proses RBA. Dengan bimbingan yang tepat, BLUD dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan anggaran, pemilihan indikator kinerja yang salah, atau interpretasi yang salah terhadap data. Mengukur Kinerja dan Mencapai Tujuan Salah satu tujuan utama RBA adalah mengukur kinerja organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Pendampingan dapat membantu BLUD dalam mengidentifikasi indikator kinerja yang paling relevan dan dalam mengembangkan metode pengukuran yang akurat. Ini memungkinkan BLUD untuk secara efektif mengevaluasi kinerja mereka dan membuat perbaikan yang diperlukan. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam lingkungan BLUD, penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. RBA dapat membantu dalam hal ini, tetapi pendampingan juga dapat memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan bahwa laporan keuangan serta laporan kinerja disajikan dengan jelas dan jujur. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Pendampingan RBA juga dapat membantu BLUD meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dengan RBA yang efektif, BLUD dapat mengidentifikasi potensi penghematan anggaran dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Pendampingan RBA pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah langkah yang sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan RBA sebagai alat manajemen. Ini membantu organisasi untuk lebih baik memahami, menerapkan, dan memanfaatkan RBA secara efektif. Dengan pendampingan yang baik, BLUD dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendampingan RBA di BLUD adalah investasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dan warganya. Baca juga: Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui Penyusunan Unit Cost untuk BLUD: Membangun Citra Unggul dalam Pelayanan Publik

Pentingnya Pendampingan dalam Implementasi RBA pada UPT/D Berstatus BLUD Read More »

Scroll to Top