Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Artikel

PENGELOLAAN BARANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Puskesmas yang sudah berhasil dinyatakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selanjutnya diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa BLUD masih merupakan satuan kerja perangkat daerah yang kekayaannya tidak terpisah dari pemerintah.  Efisiensi yang dimaksud termasuk pengelolaan barang dengan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transaparansi, bersain, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek […]

PENGELOLAAN BARANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Read More »

Belanja dan Biaya

TARIF LAYANAN BLUD SESUAI PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018

Pada artikel kali ini saya akan membahas mengenai tarif layanan Puskesmas yang telah menjadi BLUD. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima. Biaya penyelenggaraan dalam konteks ini akan dibebankan kepada pasien dan pemerintah dengan melihat keadaan keuangan daerah dan ekonomi

TARIF LAYANAN BLUD SESUAI PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018 Read More »

UNSUR PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN POKOK (LKP) BLUD

Artikel ini akan mengupas tuntas apa saja yang menjadi unsur yang dinilai dalam dokumen administratif Laporan Keuangan Pokok. LKP disusun menjadi 3 bab yang terdiri dari : Bab I berisikan tentang pendahuluan. Pada bagian ini hal-hal yang disajikan adalah latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan. Bab II berisikan tentang penyajian laporan

UNSUR PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN POKOK (LKP) BLUD Read More »

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD

Keleluasaan BLUD dalam Pengelolaan Keuangannya

Hakekat dari otonomi daerah Pemerintah Daerah mampu menyediakan pelayann kesehatan masyarakat antara lain : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, Mingkatkan pelayanan dasar kesehatan Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak Melindungi masyarakat Berdasarkan hakekat di atas pada poin pertama dan ketiga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Badan Layanan Umum yaitu untuk

Keleluasaan BLUD dalam Pengelolaan Keuangannya Read More »

UNSUR PENILAIAN RENCANA STRATEGI BISNIS (RENSTRA) BLUD

Artikel ini akan mengupas tuntas apa saja yang menjadi unsur yang dinilai dalam dokumen administratif Rencana Strategi Bisnis (RSB). RSB dapat disusun menjadi 3 atau 5 bab sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Dokumen ini harus memuat diantaranya : Adanya pernyataan visi dan misi. Visi dan misi ini menggambarkan suatu instansi tersebut memiliki tujuan yang jelas

UNSUR PENILAIAN RENCANA STRATEGI BISNIS (RENSTRA) BLUD Read More »

Mengapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penting?

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pangawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber

Mengapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penting? Read More »

Perubahan Permendagri 61 Tahun 2007 ke Permendagri 79 Tahun 2018

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) kini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 61 tahun 2007. Perubahan dilatar belakangi oleh dinamika perubahan perundang-undangan yang membawa konsekuensi perubahan; dalam perkembangannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut telah mengalami perubahan. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut

Perubahan Permendagri 61 Tahun 2007 ke Permendagri 79 Tahun 2018 Read More »

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU Menurut Perdirjen Perbendaharaan

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum.  Badan Layanan Umum menyusun RBA mengacu pada Rencana Strategis lima tahunan yang dibuat diawal pembentukan BLU.  Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor 20 Tahun 2012, RBA yang disusun paling sedikit memuat: Seluruh

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU Menurut Perdirjen Perbendaharaan Read More »

Solusi Masalah Program Revitalisasi SMK

Unsur Penilaian Standar Pelayanan Minimal BLUD

Artikel ini akan mengupas tuntas apa saja yang menjadi unsur yang dinilai dalam dokumen administratif Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM sebenarnya sudah dijelaskan secara umum pada Renstra Bisnis, namun pada instansi pemerintahan dokumen SPM hendaknya dipisahkan supaya dapat dijelaskan secara detail mengenai indikator, target, dan penanggungjawab per jenis layanan yang ada di sebuah instansi. Rumah

Unsur Penilaian Standar Pelayanan Minimal BLUD Read More »

Scroll to Top