Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum menerapkan BLUD perlu di dampingi dalam menjalankan beberapa tahap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Tahapan pengajuan ini dimulai dari melengkapi persyaratan dan proses permohonan, penilaian serta penetapan Badan Layanan Umum Daerah.  Banyak dari UPT yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tahapan dalam menerapkan PPK BLUD, diantaranya yaitu :

• Persyaratan
• Permohonan
• Penilaian
• Penetapan

Maka dari permasalahan yang dihadapi tersebut perlu adanya pendampingan dalam memenuhi persyaratan, permohonan, penilaian, dan penetapan tersebut sampai dengan ditetapkannya UPT menjadi BLUD.

Sedangakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (BLUD) perlu juga perlu didampingi mengenai tata cara penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), bagaimana integrasi ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan akuntansi keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak dari UPT yang mengalami kesulitan dalam menerapkan PPK BLUD, diantaranya yaitu :

• Penyusunan RBA dan bagaimana
• integrasi ke dalam RKA
• Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
• Pelaporan akuntansi keuangan BLUD

Terlebih lagi, pemahaman masing-masing institusi berbeda mengenai metode dan panduan penyusunan RBA dan pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD. Unit Pelaksana Teknis yang telah menerapkan BLUD perlu didampingi sekaligus dibantu oleh tenaga ahli yang berpengalaman sekaligus dibantu oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan memahami implementasi mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk mentransfer pengalaman agar persiapan dan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan peraturan yang ada, Kemudian kinerja Puskesmas menjadi lebih esien dan efektif dalam

penyediaan Lporan Pola PEngelolaan Keuangan BLUD yang terstandarisasi dengan system standar akuntansi pemerintahan dan dapat diterima oleh BPK.