Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Konsultasi Gratis
Register

BLUD UNTUK DLH

Terapkan Best Practice Pengelolaan Keuangan DLH

Dapatkan Pengetahuan dan Teknik Terbaik
melalui BLUD Pelatihan
berpartner Sekarang
Pelajari Lebih Lanjut

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sudah mempercayai kami

Kami akan membantu pendampingan & pelatihan
BLUD di DLH Anda

Program Pelatihan dan Pendampingan Pra BLUD bagi DLH yang Ingin Menerapkan BLUD

Program Pelatihan dan Pendampingan Pra BLUD diperuntukkan bagi instansi yang belum menerapkan BLUD. Program ini bertujuan untuk membantu instansi yang hendak menerapkan sistem BLUD melalui pendampingan dan penyusunan syarat administratif BLUD, review dokumen administratif hingga ke tahap pengajuan penerapan BLUD ke Kepala Daerah.

Download Proposal

Latar Belakang

Permasalahan yang sering ditemui Pra BLUD

  • Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah

    Masalah pengelolaan keuangan daerah meliputi anggaran yang terbatas untuk memberikan pelayanan publik, aturan keuangan daerah yang menghambat kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat pelayanan publik.

  • Pendekatan penganggaran berbasis kinerja untuk SKPD

    Pendekatan penganggaran berbasis kinerja diperlukan untuk SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mewiraswastakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

  • Penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

    Penerapan pengelolaan keuangan bagi BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan beberapa pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

  • Persyaratan untuk menerapkan PPK-BLUD

    Persyaratan substantif, teknis, dan administratif ditetapkan untuk SKPD atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang ingin menerapkan PPK-BLUD.

  • DLH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah

    DLH mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis instansi terkait pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Unit Kerja SKPD yang berada di bawah dinas lingkungan hidup sangat memungkinkan untuk menerapkan PPK-BLUD.

  • Pentingnya Pertanggungjawaban DLH sebagai Bagian dari Pelayanan Publik

    UPTD pengelolaan sampah dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan sampah.

Kendala

UPT/D yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi 3 persyaratan yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif. Namun pada proses persiapan penerapan BLUD, UPT/D mengalami beberapa kendala, yakni:

UPT/D mengalami kendala dalam langkah-langkah untuk menerapkan BLUD

UPT/D mengalami kendala dalam penyusunan dokumen persyaratan administrative untuk penerapan BLUD yang terdiri dari:


1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
2. Pola tata kelola;
3. Rencana strategis;
4. Standar pelayanan minimal;
5. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Solusi Permasalahan BLUD

Berdasarkan permasalahan tersebut, puskesmas memerlukan pendampingan dalam melakukan tahapan:

Persyaratan

Permohonan

Penilaian

Persetujuan menerapkan BLUD oleh kepala daerah

Pilihan Program pendampingan

Pra BLUD

Pendampingan Persiapan BLUD
Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD

Program Pelatihan dan Pendampingan Pasca BLUD bagi DLH yang Ingin Menerapkan BLUD

Program Pelatihan dan Pendampingan PASCA BLUD diperuntukkan bagi instansi yang sudah menerapkan BLUD. Program ini bertujuan untuk melatih dan mendampingi instansi BLUD dalam implementasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD untuk mencapai prinsip akuntabilitas melalui praktik dan penyusunan laporan keuangan BLUD.
Download Proposal

Latar Belakang

Permasalahan yang sering ditemui Pasca BLUD

  • Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah

    Masalah pengelolaan keuangan daerah meliputi anggaran yang terbatas untuk memberikan pelayanan public, aturan keuangan daerah yang menghambat kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat pelayanan publik.

  • Pendekatan penganggaran berbasis kinerja untuk SKPD

    Pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini sangat diperlukan bagi UPT/D yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

  • Penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

    Penerapan pengelolaan keuangan bagi BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

  • Pentingnya Pertanggungjawaban DLH sebagai Bagian dari Pelayanan Publik

    DLH dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan sampah

Kendala

Dalam melaksanakan penerapan PPK BLUD, UPT/D banyak mengalami hambatan dalam akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban setelah menerapkan BLUD, antara lain sebagai berikut:

Penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran

Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan untuk penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan BLUD

Penyusunan laporan keuangan BLUD

Solusi Permasalahan BLUD

Berdasarkan permasalahan tersebut, puskesmas memerlukan pendampingan dalam melakukan tahapan:

Peningkatan SDM

Peningkatan kapasitas SDM dalam Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Pilihan Program pendampingan

Pasca BLUD

Sosialisasi Pasca Penerapan BLUD
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Program pelatihan lainya yang kami miliki

  • Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

  • Pelatihan dan Pendampingan Perhitungan Unit Cost sebagai Dasar Penyusunan Pola Tarif BLUD

  • Pelatihan dan Pendampingan Remunerasi

  • Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Tenaga Akuntansi

  • Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

  • Pelatihan dan Pendampingan Pembentukan dan Penguatan SPI BLUD

Aplikasi PPK-BLUD

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Software BLUD Syncore
Demo Aplikasi

Optimasi Kinerja Rumah Sakit dengan Pendampingan Digital dan Software BLUD Syncore

Metode pendampingan didukung dengan digital untuk menunjang dan mendukung kinerja Rumah Sakit menjadi lebih efisien dan efektif maka dapat menggunaka software BLUD Syncore berupa Laporan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berbasis web (Software) online

Hubungi Kami
Scroll to Top