Persoalan sampah merupakan persoalan yang selalu ada selama berlangsungnya kehidupan. Sampah merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, baik itu sampah domestik, sampah industry, sampah spesifik, sampah medis maupun sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga sebesar 70% dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% sampai dengan tahun 2025. Komitmen ini menjadi dasar peningkatan kualitas pengelolaan persampahan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pengelolaan persampahan ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memerlukan pendampingan terkait tata cara penyusunan Laporan PPK BLUD seperti halnya pada:

1. Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
2. Penyusunan Dokumen Penerimaan, Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD; dan
3. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan arahan Permendagri 79 tahun 2018.