Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

Kabar BLUD/BLU

Kabar BLUD/BLU

tarif layanan BLUD

Menetapkan Tarif Layanan BLUD Sesuai Aturan

Mengapa Tarif Layanan untuk BLUD Penting? Tarif layanan memiliki peran strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang diberikan oleh unit kerja pemerintah dengan pola keuangan fleksibel. Penetapan tarif ini bukan hanya sebatas nominal, namun mencerminkan nilai manfaat dari layanan yang disediakan. BLUD wajib menentukan tarif layanan berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan […]

Menetapkan Tarif Layanan BLUD Sesuai Aturan Read More »

Kunci Sukses Penyusunan Renstra

Kunci Sukses Penyusunan Renstra BLUD Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Jambi

Transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah langkah strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pelayanan publik. Namun, proses ini menuntut persiapan yang matang. Salah satu syarat krusialnya adalah kelengkapan dokumen administratif, terutama dokumen Rencana Strategis (Renstra). Artikel ini mengulas pengalaman pendampingan dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD untuk UPT Laboratorium

Kunci Sukses Penyusunan Renstra BLUD Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Jambi Read More »

Laporan Operasional BLUD

Solusi Praktis Menyusun Laporan Operasional BLUD

Penyusunan Laporan Operasional (LO) merupakan kewajiban penting dalam akuntabilitas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, yang menyebutkan bahwa setiap BLUD wajib menyusun laporan keuangan, termasuk di dalamnya laporan operasional. Laporan ini mencerminkan kinerja BLUD dalam memberikan pelayanan publik

Solusi Praktis Menyusun Laporan Operasional BLUD Read More »

Pentingnya Perkada Tarif Layanan BLUD sebagai Payung Hukum

Pentingnya Perkada Tarif Layanan BLUD sebagai Payung Hukum

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berstatus BLUD mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas

Pentingnya Perkada Tarif Layanan BLUD sebagai Payung Hukum Read More »

Pengelolaan Sampah Organik Bukan Masalah, Tapi Peluang Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan Sampah Organik Bukan Masalah, Tapi Peluang Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan sampah organik kian menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Keuangan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pengelolaan sampah organik yang melibatkan masyarakat dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Hal ini disampaikan dalam publikasi resmi Kemenkeu.go.id (Juni 2025) sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Sampah organik menyumbang lebih dari 50 persen dari total

Pengelolaan Sampah Organik Bukan Masalah, Tapi Peluang Penguatan Kelembagaan Read More »

Kisah Sukses RSUD Sumberrejo dalam Penyusunan Laporan Kinerja BLUD

Kisah Sukses RSUD Sumberrejo dalam Penyusunan Laporan Kinerja BLUD

Syncore Indonesia melalui BLUD.id sukses menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD RSUD Sumberrejo di Malang pada tanggal 19-20 September 2024. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pemahaman tim RSUD terhadap prinsip akuntabilitas, efektivitas layanan, dan efisiensi anggaran.  Selama dua hari pelatihan, para peserta menerima materi yang disusun dengan pendekatan aplikatif, mulai dari sistematika laporan

Kisah Sukses RSUD Sumberrejo dalam Penyusunan Laporan Kinerja BLUD Read More »

Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang Cerdas dan Efisien

Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang Cerdas dan Efisien

Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perpres 46/2025 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kerangka hukum baru mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa pengadaan harus dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memberikan

Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang Cerdas dan Efisien Read More »

Arah Pelayanan BLUD dari Visi Misi Hingga Analisis Masalah

Arah Pelayanan BLUD dari Visi Misi Hingga Analisis Masalah

Menentukan arah pelayanan BLUD yang tepat merupakan fondasi utama dari sebuah Rencana Strategis (Renstra). Arah pelayanan ini tidaklah muncul begitu saja, melainkan hasil dari sebuah proses telaah yang terstruktur, dimulai dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Proses ini menjadi titik awal yang krusial sebelum melangkah lebih jauh hingga tahap analisis

Arah Pelayanan BLUD dari Visi Misi Hingga Analisis Masalah Read More »

Cara Praktis Menyusun Laporan Realisasi Anggaran BLUD

Cara Praktis Menyusun Laporan Realisasi Anggaran BLUD

Tantangan Menyusun LRA BLUD Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu kewajiban utama dalam akuntabilitas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Laporan ini menunjukkan sejauh mana anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Namun, banyak BLUD masih menyusun LRA secara manual dengan proses yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Di lapangan, masih banyak tim keuangan

Cara Praktis Menyusun Laporan Realisasi Anggaran BLUD Read More »

Scroll to Top