BLUD

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH menegaskan arah baru pengelolaan sampah nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025. Sebagaimana dilaporkan oleh Kemenlh.go.id (Juli 2025), Rakornas ini menjadi pijakan penting untuk mempercepat pencapaian target Indonesia 2029, yaitu Indonesia bebas sampah secara terstruktur dan terukur. KLHK menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, […]

Mengapa Tarif Layanan untuk BLUD Penting? Tarif layanan memiliki peran strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang diberikan oleh unit kerja pemerintah dengan pola keuangan fleksibel. Penetapan tarif ini bukan hanya sebatas nominal, namun mencerminkan nilai manfaat dari layanan yang disediakan. BLUD wajib menentukan tarif layanan berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah langkah strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pelayanan publik. Namun, proses ini menuntut persiapan yang matang. Salah satu syarat krusialnya adalah kelengkapan dokumen administratif, terutama dokumen Rencana Strategis (Renstra). Artikel ini mengulas pengalaman pendampingan dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD untuk UPT Laboratorium

Penyusunan Laporan Operasional (LO) merupakan kewajiban penting dalam akuntabilitas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, yang menyebutkan bahwa setiap BLUD wajib menyusun laporan keuangan, termasuk di dalamnya laporan operasional. Laporan ini mencerminkan kinerja BLUD dalam memberikan pelayanan publik