Artikel

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah Indonesia memberikan status khusus kepada beberapa instansi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat daerah. Kedua lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, berbeda dengan instansi pemerintah biasa. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel […]

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada hasil, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti puskesmas, RSUD, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SKMN), dan UPTD lainnya diberikan kewenangan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Agar pelaksanaan PPK-BLUD dapat berjalan secara transparan dan akuntabel diperlukan Peraturan Kepala Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, mandiri, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam tata kelola BLUD adalah laporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang transparan, pemimpin BLUD dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.  Laporan keuangan pada dasarnya mencerminkan realisasi keuangan dalam satu tahun,

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012) serta dipertegas melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Dengan status BLUD, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diberi kewenangan untuk menerapkan pola pengelolaan

  Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib dicatat secara tertib dan didukung dokumen resmi. Penerbitan PMK 128 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU semakin memperkuat kewajiban akuntabilitas ini. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait tata cara pencatatan, penyusunan, hingga penyajian laporan keuangan BLU agar konsisten dengan standar akuntansi

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat berbagai jenis lembaga yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian di antaranya adalah instansi pemerintah yang berperan langsung sebagai penyedia layanan publik dengan karakteristik khusus. Untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan mutu pelayanan, pemerintah memberikan status khusus kepada beberapa instansi tersebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Namun, fleksibilitas keuangan ini

Dokumen Renstra BLU adalah rencana strategis bisnis jangka panjang yang menjadi pedoman utama dalam menentukan arah visi, misi, dan sasaran Badan Layanan Umum selama lima tahun ke depan, serta mendasari penganggaran tahunan. Dokumen ini disusun oleh pemimpin BLU dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga induk, sekaligus menyelaraskan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas sesuai

Audit BLU merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Proses ini bukan hanya formalitas, melainkan sebuah langkah strategis agar setiap pengelolaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan adanya audit BLU, masyarakat dapat lebih percaya bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan aturan

Badan Layanan Umum (BLU) memerlukan sumber daya manusia yang memahami operasional layanan, memiliki kapabilitas dalam perencanaan dan penganggaran sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan BLU adalah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Hal ini menjadi dasar dalam menyusun aktivitas dan kebutuhan anggaran secara terukur dan