Apa itu Tarif Layanan BLUD? Definisi BLUD dan Tarif Layanan Tarif layanan BLUD adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit kerja di pemerintah daerah yang diberi fleksibilitas untuk mengelola keuangan dan operasionalnya seperti badan usaha, namun tetap bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Tarif ini […]
Penyusunan Tarif Layanan BLUD Read More »
Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan seperangkat prosedur, kebijakan, dan aktivitas yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan akurasi data keuangan, dan mempromosikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kualitas pelayanan yang
Sistem Pengendalian Intern Penting dalam BLUD RSUD Read More »
Dalam upaya terus meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) perlu mengadopsi sistem administrasi yang efisien dan modern. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui penyelenggaraan workshop pra Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Syncore BLUD, sebagai salah satu penggerak BLUD menyediakan workshop pra BLUD untuk instansi SMKN. Workshop ini bertujuan
Workshop Pra BLUD: Solusi Efisiensi untuk SMKN Read More »
Pusat Kesehatan Masyarakat Hewan (Puskeswan) adalah salah satu unit pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kecamatan. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, banyak puskeswan di Indonesia memutuskan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Syncore BLUD dengan didukung Pakar
Puskeswan BLUD: Kunci Meningkatkan Kualitas Layanan Read More »
Ketika suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah akan mengajukan permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , maka harus melengkapi beberapa persyaratan. Syarat tersebut berupa syarat substantif, teknis, dan administratif. Khususnya dokumen persyaratan administratif, hal ini akan dinilai oleh Tim Penilai yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tenaga Ahli lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 79
Dokumen Persyaratan Administratif Pra BLUD Kesehatan Read More »
Penyusunan Laporan Keuangan adalah hal yang wajib dilakukan oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). BLUD memiliki pola pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Standar Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13. PSAP Nomor 13 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bentuk
LAPORAN KEUANGAN BLUD Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik. SPM BLUD ini menetapkan batasan minimal kualitas pelayanan yang wajib dipenuhi oleh setiap unit pelayanan publik di bawah naungannya. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas layanan, waktu pelayanan, ketersediaan fasilitas, hingga pengelolaan keluhan masyarakat. Tujuan dari SPM
Standar Pelayanan Minimal BLUD Read More »
Transformasi sistem pelayanan kesehatan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan langkah progresif yang diambil oleh banyak pemerintah daerah. Dalam proses persiapannya, penyusunan laporan keuangan memegang peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Artikel ini akan membahas mengapa penyusunan laporan keuangan menjadi langkah
Penyusunan Laporan Keuangan: Kunci Sukses BLUD Labkesda Read More »
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan layanan publik di Indonesia. Penerapan BLUD telah mendorong UPT/D untuk lebih inovatif dalam pengelolaan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan secara bersamaan. 1. Otonomi Pengelolaan Keuangan Dengan status BLUD, sebuah lembaga diberi
Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi UPT/D Read More »
Syncore Indonesia, ahli BLU/BLUD dengan tim professional berpengalaman dalam keuangan, manajemen, teknologi, dan training PPK-BLU/BLUD
