{"id":22030,"date":"2025-07-03T09:39:07","date_gmt":"2025-07-03T02:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/blud.co.id\/wp\/?p=22030"},"modified":"2025-07-03T09:39:07","modified_gmt":"2025-07-03T02:39:07","slug":"instruksi-presiden-soal-sampah-harus-dijawab-dengan-penguatan-lembaga-persampahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blud.co.id\/wp\/instruksi-presiden-soal-sampah-harus-dijawab-dengan-penguatan-lembaga-persampahan\/","title":{"rendered":"Instruksi Presiden Soal Sampah Harus Dijawab dengan Penguatan Lembaga Persampahan"},"content":{"rendered":"

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan percepatan penanganan sampah nasional melalui pendekatan <\/span>hulu ke hilir<\/span>. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju sebagaimana diberitakan oleh <\/span>Setkab.go.id (26 Juni 2025)<\/span>. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya <\/span>pendekatan sistematis<\/span>, dimulai dari pembatasan timbulan sampah, pemilahan sejak dari sumber, hingga pengolahan yang menghasilkan manfaat ekonomi.<\/span><\/p>\n

Instruksi ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan. Namun juga membuka ruang besar untuk pembenahan menyeluruh pada kelembagaan pengelolaan sampah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa bergantung pada teknologi semata. Diperlukan kelembagaan yang kuat, tata kelola yang jelas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Perlu Sinergi antara Infrastruktur dan Tata Kelola<\/span><\/h4>\n

Investasi di bidang infrastruktur pengolahan sampah tidak akan optimal tanpa dukungan kelembagaan yang profesional. Pemerintah daerah, misalnya, memerlukan pendampingan dalam membentuk unit pengelola sampah yang memiliki dasar hukum, struktur organisasi, dan sistem manajemen yang akuntabel. Termasuk dalam hal ini adalah penguatan kapasitas SDM, sistem penganggaran, serta pelaporan kinerja yang dapat diukur secara objektif.<\/span><\/p>\n

Penanganan sampah dengan pendekatan hulu-hilir menuntut sinergi lintas sektor. Karena itu, penguatan lembaga pengelola menjadi elemen strategis agar kebijakan presiden tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa diimplementasikan hingga level tapak.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Syncore Indonesia Siap Mendukung<\/span><\/h4>\n

Syncore Indonesia menyambut baik arahan Presiden Prabowo dengan <\/span>menyediakan layanan terintegrasi bagi pemerintah daerah dan mitra sektor publik<\/span> dalam pengelolaan kelembagaan persampahan. Layanan kami mencakup:<\/span><\/p>\n